Mubadalah.id – Sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, dan aktivis lingkungan mendorong lembaga keagamaan memperkuat keterlibatan dalam menghadapi krisis ekologi yang dinilai semakin mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat.
Ajaran agama dinilai tidak cukup berhenti pada seruan moral, tetapi perlu diterjemahkan menjadi gerakan konkret untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Majelis Keadilan Ekologi bertajuk “Agama untuk Semesta”, bagian dari rangkaian Festival Jagat 2026 di Pesantren Khoiriyah Hasyim Seblak, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Forum yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah itu membahas peran agama dalam merespons krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan berbagai persoalan sosial-ekologi yang menyertainya.
Forum berlangsung dalam tiga sesi diskusi sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Peserta berasal dari kalangan pesantren, komunitas keagamaan, akademisi, aktivis lingkungan, serta jaringan masyarakat sipil. Rangkaian diskusi kemudian ditutup dengan perumusan dan pembacaan seruan bersama yang disebut “Risalah Jagat”.
Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Akhmad, mengatakan forum tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap masih terbatasnya keterlibatan kelembagaan agama dalam merespons persoalan lingkungan hidup secara sistematis dan masif.
“Tentu ini berangkat dari kegelisahan kita tentang situasi bagaimana agama, kami melihatnya dan kami merasakannya, masih sangat jauh. Bagaimana bicara, bagaimana berperan dalam isu-isu lingkungan,” kata Jay saat membuka forum.
Menurut Jay, krisis ekologis tidak lagi dapat kita pandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, organisasi lingkungan, atau komunitas tertentu.
Kerusakan lingkungan telah bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan pangan, air, energi, kesehatan, hingga keberlangsungan mata pencaharian.
Memiliki Posisi Strategis
Karena itu, lembaga keagamaan memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran publik sekaligus menggerakkan perubahan perilaku. Institusi keagamaan memiliki jaringan sosial yang luas dan berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga nilai-nilai ekologis dapat diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari.
Jay mengatakan perhelatan di Jombang sekaligus menjadi momentum untuk mengonsolidasikan gerakan lintas iman yang telah kita bangun dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satunya melalui Sekolah Jagat, sebuah ruang pembelajaran yang mempertemukan penggerak dari berbagai latar belakang agama untuk memperkuat kapasitas advokasi dan gerakan ekologis.
Melalui gerakan tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai krisis lingkungan. Tetapi juga terlibat dalam kerja-kerja di tingkat masyarakat. Bentuknya antara lain pengolahan sampah secara mandiri, perlindungan ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Hingga pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
“Sehingga kita tidak hanya berhenti pada bagaimana bicara. Tetapi bagaimana kemudian peran agama itu hadir dalam bentuk-bentuk aksi yang konkret,” ujar Jay.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh agama dan masyarakat sebagai pemantik diskusi. Di antaranya Uskup Keuskupan Surabaya Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo, penggerak Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin, Koordinator Seknas Jaringan GUSDURian Jay Akhmad, serta Inayah Wahid.
Dari kalangan akademisi dan jaringan masyarakat sipil hadir Zainal Abidin Bagir dari Inter-Religious Studies (ICRS), Hening Parlan dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Tri Mumpuni dari Dewan Pengarah BRIN, pendiri ECOTON Prigi Arisandi, serta Bambang Tri Daxoko dari Indonesian Institute for Forest and Environment.
Diskusi juga menghadirkan perspektif teologi, sosial, dan agraria melalui Eko Cahyono dari Sajogyo Institute, Roy Murtadho dari Pesantren Misykat al-Anwar Bogor, Zaimatus Sa’diyah dari UIN Walisongo Semarang, serta Dewi Anggraeni dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Misi Agama Tidak Berhenti pada Kelompok
Uskup Keuskupan Surabaya Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo mengatakan krisis ekologi menuntut perubahan cara pandang lembaga keagamaan terhadap misi yang selama ini dijalankan. Menurut dia, misi keagamaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penguatan kelompok atau penambahan jumlah pemeluk agama.
Di tengah krisis ekologis, agama justru dituntut mengambil peran untuk memastikan keselamatan seluruh ciptaan.
“Sehingga tidak lagi memandang triomfalisme agama, sehingga misi bukan lagi memenangkan pemeluk agama, tapi misi agama adalah menyelamatkan bumi,” kata Mgr. Agustinus.
Ia mengatakan alam semesta merupakan satu kesatuan yang saling terhubung. Manusia tidak dapat memisahkan keberlangsungan hidupnya dari kondisi lingkungan dan makhluk hidup lainnya.
Karena itu, kerusakan alam tidak semata-mata menjadi persoalan teknis mengenai lingkungan. Perusakan terhadap alam juga berkaitan dengan persoalan moral dan tanggung jawab manusia terhadap kehidupan.
Dalam konteks tersebut, agama dinilai memiliki sumber nilai yang kuat untuk membangun kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem, bukan penguasa tunggal yang memiliki kebebasan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas.
Membangun Kesadaran Spiritual
Pandangan serupa disampaikan penggerak Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin. Mantan Menteri Agama itu menekankan pentingnya membangun kembali kesadaran spiritual mengenai hubungan manusia dengan alam.
Menurut Lukman, salah satu persoalan mendasar dalam hubungan manusia dengan lingkungan adalah cara pandang yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia. Alam kemudian kita perlakukan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan manusia.
“Maka dalam rangka untuk bagaimana membangun kesadaran kita bersama lalu yang kemudian mewujud dalam perilaku untuk senantiasa merawat jagat ini. Maka mari kita senantiasa memiliki kesadaran bahwa di luar kita adalah kita yang lain,” tutur Lukman.
Menurut dia, seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari ciptaan yang memiliki keterhubungan. Kesadaran tersebut penting untuk mendorong perubahan perilaku, terutama ketika aktivitas manusia mulai menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.
Dengan cara pandang itu, menjaga lingkungan tidak semata-mata kita pahami sebagai kegiatan tambahan. Melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia.
Dari Ajaran Agama ke Aksi Ekologis
Forum “Agama untuk Semesta” tidak hanya membahas krisis ekologis dari perspektif teologi. Sejumlah pengalaman di tingkat tapak juga telah memaparkan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat kita terjemahkan menjadi praktik konkret.
Hening Parlan dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, misalnya, membagikan pengalaman mengenai advokasi transisi menuju energi bersih dan upaya efisiensi penggunaan energi di fasilitas-fasilitas keagamaan.
Menurutnya, rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan memiliki potensi besar menjadi contoh penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi secara efisien dan pengembangan sumber energi yang lebih bersih dapat kita mulai dari lingkungan lembaga keagamaan sendiri.
Sementara itu, Bambang Tri Daxoko dari Indonesian Institute for Forest and Environment memaparkan pengalaman masyarakat dalam menjaga hutan adat dari tekanan ekspansi industri ekstraktif.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim dalam skala global. Tetapi juga menyangkut konflik ruang, penguasaan sumber daya alam, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem di sekitarnya.
Perspektif agraria dalam forum tersebut diperkuat dengan kehadiran Eko Cahyono dari Sajogyo Institute. Sementara Roy Murtadho dari Pesantren Misykat al-Anwar Bogor dan sejumlah akademisi menghadirkan perspektif keagamaan. Serta pendidikan dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.
Rangkaian pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan memiliki dimensi yang luas. Kerusakan hutan, pencemaran, persoalan sampah, krisis energi, hingga perubahan iklim tidak dapat kita pisahkan dari persoalan ekonomi, sosial, kebijakan publik. Serta pola relasi manusia dengan alam.
Jombang sebagai Rang Refleksi
Pemilihan Pesantren Khoiriyah Hasyim Seblak sebagai lokasi Majelis Keadilan Ekologi juga memiliki makna simbolik. Tempat tersebut berkaitan langsung dengan sejarah perjuangan KH Hasyim Asy’ari, Hj Khoiriyah Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam memperjuangkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.
Nilai tersebut kemudian kita tempatkan dalam konteks persoalan ekologis yang masyarakat saat ini tengah hadapi. Keadilan sosial tidak dapat kita pisahkan dari keadilan ekologis karena kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan kerap menjadi pihak yang paling terdampak.
Penyelenggaraan forum juga bertepatan dengan momentum Muktamar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang. Kondisi tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai jaringan masyarakat dan tokoh lintas agama untuk membicarakan isu lingkungan dalam perspektif yang lebih luas.
Para peserta tidak hanya melihat sebagai krisis ekologi sebagai persoalan lingkungan. Tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan. (Rilis)
Comments are closed.