Kemenbud dan Danantara Bersinergi Jadikan Warisan Budaya sebagai Pilar Ekonomi Masa Depan

25 Februari 2026 11.24 WIB • 3 menit

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, melakukan dialog strategis dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara dalam mendorong optimalisasi aset budaya nasional sebagai bagian dari pengembangan ekonomi budaya dan industri kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa aset budaya Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi negara dan masyarakat.

“Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” jelas Menteri Fadli Zon.

Ia menyampaikan bahwa setelah penandatanganan kerja sama sebelumnya terkait pengelolaan kawasan Borobudur, langkah berikutnya diharapkan dapat mencakup penguatan kolaborasi untuk kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, serta Candi Palosan yang baru selesai dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya.

Pemerintah, lanjutnya, telah meningkatkan fasilitas umum di berbagai kawasan cagar budaya, dan ke depan diharapkan kolaborasi dengan InJourney serta entitas di bawah Danantara dapat memperkuat tata kelola dan daya tarik destinasi tersebut.

Partisipasi dalam Venice Biennale 2026

Selain pengelolaan kawasan cagar budaya, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya dukungan Danantara dalam partisipasi Indonesia pada Venice Biennale 2026, pameran seni rupa terbesar di dunia. Tahun ini menjadi momentum rintisan bagi Indonesia untuk kembali berpartisipasi dengan memanfaatkan ruang pamer di sekolah grafis di Venesia, Italia.

“Venice Biennale adalah etalase dunia. Semua negara memiliki paviliun. Indonesia harus hadir. Ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari cultural economy karena terjadi banyak transaksi keuangan dan eksposur internasional,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal akan dikirimkan tujuh seniman untuk residensi selama sekitar dua bulan, serta tujuh seniman lainnya yang akan berkolaborasi lintas jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun mendatang Indonesia dapat memiliki paviliun sendiri.

Memanfaatkan situs budaya nasional

Menteri Kebudayaan juga menyinggung pentingnya penguatan ekosistem perfilman nasional. Dengan capaian penonton film Indonesia yang terus meningkat, kebutuhan layar bioskop di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar. Dirinya membuka peluang kolaborasi dengan PFN dan entitas terkait untuk pengembangan bioskop di kabupaten/kota guna memperluas akses dan memperkuat industri film nasional.

Selain itu, dibahas pula optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya yang berada di bagian belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi dan penguatan narasi sejarah kebangsaan.

Menanggapi hal tersebut, Dony Oskaria selaku Chief Operating Officer Danantara, menyampaikan dukungan Danantara terhadap penguatan sektor kebudayaan, termasuk partisipasi Indonesia di Venice Biennale. Ia menekankan pentingnya penyusunan parameter yang terukur dalam setiap kolaborasi.

“Kita perlu menetapkan KPI dan pesan strategis yang jelas dalam setiap partisipasi internasional. Jika dikemas dengan baik dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, dampaknya akan lebih kuat,” ujarnya.

Terkait pengelolaan kawasan Borobudur dan sekitarnya, Dony menegaskan komitmennya terhadap optimalisasi aset budaya sebagai pengungkit ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia menilai transformasi tata kelola menuju pengelolaan terpadu menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan, termasuk penguatan konektivitas penerbangan menuju Yogyakarta dan destinasi terkait.

“Borobudur dan destinasi lain harus kita manfaatkan maksimal untuk Indonesia. Optimalisasi aset ini pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan untuk mendukung koordinasi teknis terkait pengembangan Museum Naskah Proklamasi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti;

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Managing Director (Holding Operasional Danantara), Febriany Eddy; beserta jajaran Danantara.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara dalam mendorong kebudayaan sebagai pilar ekonomi masa depan. Kolaborasi lintas

sektor diharapkan mampu menjadikan warisan budaya Indonesia tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan posisi Indonesia di kancah global.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News