Foto oleh Adrian Pranata di Unsplash
Penurunan angka kemiskinan sering dipandang sebagai tanda keberhasilan pembangunan. Namun, indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Laporan terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Pada saat yang sama, rasio gini yang mengukur tingkat ketimpangan justru meningkat.
Situasi ini memperlihatkan adanya persoalan yang lebih kompleks. Masyarakat dapat keluar dari kategori miskin secara statistik, tetapi belum tentu memiliki kehidupan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kerentanan ekonomi.
Sosiolog sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si., menilai pembangunan perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari distribusi hasil ekonomi.
Akar Masalahnya Bukan Sekadar Garis Kemiskinan
Menurut Prof. Bagong, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan sosial. Garis kemiskinan hanya menunjukkan batas statistik, sedangkan ketimpangan menggambarkan jarak kesejahteraan antarkelompok masyarakat.
“Di Indonesia problem utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi persoalan ketidakadilan,” ujar Prof. Bagong.
Ketimpangan tersebut terlihat dari pembagian hasil ekonomi yang belum seimbang. Kelompok masyarakat bawah kerap berada pada posisi yang lebih lemah dalam rantai ekonomi, sementara keuntungan terbesar terkonsentrasi di kelompok yang memiliki modal dan akses lebih besar.
“Pembagian margin keuntungan timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung kelas di atasnya,” tegasnya.
Kondisi itu dapat terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah sering menanggung biaya, risiko, dan dampak terbesar, tetapi memperoleh bagian keuntungan yang lebih kecil.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Secara Merata
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen kerap dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Meski demikian, angka pertumbuhan tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
Prof. Bagong menilai manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat atas. Bagi kelompok miskin dan marginal, pertumbuhan ekonomi belum selalu menghasilkan perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak. Mereka sekadar bertahan hidup,” tuturnya.
Masyarakat di kawasan perkotaan kumuh maupun wilayah perdesaan tertinggal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber pendapatan yang stabil.
Akibatnya, pembangunan yang terlihat berhasil secara agregat belum tentu bersifat inklusif. Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kesempatan dan akses agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok paling rentan.
Kelompok Near Poor Masih Rentan
Penurunan angka kemiskinan juga perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin masih berada dalam kelompok near poor atau hampir miskin.
Kelompok ini memiliki kondisi ekonomi yang sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi belum memiliki ketahanan finansial yang memadai. Guncangan kecil dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.
Beberapa risiko tersebut antara lain kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pengobatan, atau pengeluaran mendadak lainnya.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak masyarakat yang melewati garis kemiskinan. Pemerintah juga perlu memastikan mereka memiliki penghasilan yang stabil, perlindungan sosial, serta akses terhadap layanan dasar.
Tanpa perlindungan tersebut, penurunan angka kemiskinan berpotensi bersifat sementara. Masyarakat memang tidak lagi masuk kategori miskin secara statistik, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan.
Pembangunan Perlu Mengurangi Jarak Sosial
Pada momentum kemerdekaan, Prof. Bagong mengingatkan bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian angka statistik atau pembangunan fisik.
Keberhasilan pembangunan juga perlu dilihat dari kemampuan negara melindungi kelompok lemah dan mengurangi jarak kesejahteraan di antara masyarakat.
Ketimpangan yang terus melebar dapat mengurangi makna pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian kelompok menikmati peningkatan kekayaan, sementara kelompok lain hanya berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan belum dapat disebut sepenuhnya berhasil.
Menurut Prof. Bagong, negara perlu hadir melalui kebijakan yang menjamin distribusi manfaat pembangunan secara lebih adil. Upaya tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, penciptaan pekerjaan layak, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang tidak membebani masyarakat bawah.
Keadilan sosial, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Keadilan juga menuntut agar setiap warga memiliki kesempatan yang lebih setara untuk meningkatkan taraf hidup.
Dengan demikian, penurunan kemiskinan dan peningkatan rasio gini perlu dibaca sebagai dua tanda yang saling melengkapi. Angka kemiskinan menunjukkan sebagian masyarakat telah melewati batas minimum kesejahteraan, sedangkan rasio gini mengingatkan bahwa hasil pembangunan masih belum terbagi secara merata.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.