Kenaikan harga energi global tak hanya terasa di SPBU, tetapi merembet hingga ke dapur rumah tangga. Mulyati, ibu dua anak di Tangerang Selatan biasa menghabiskan Rp100.000 untuk tiga kali memasak. Belakangan ini, jumlah sama bahkan tak cukup untuk satu kali. “Bumbu-bumbu aja udah Rp60.000, belum lauk,” katanya. Sebagai pengelola keuangan keluarga, Mulyati dan banyak perempuan lain bertanya-tanya. “Apakah kami yang boros? Apakah ini ada kaitannya dengan ketegangan yang kembali meningkat di kawasan Timur Tengah, selain kondisi pasokan dan distribusi domestik?” Bagi Indonesia, situasi ini menjadi kerentanan ketahanan energi nasional karena masih bertumpu pada impor energi fosil seperti minyak dan gas. Ketika harga minyak dunia terus naik seiring memanasnya situasi di Selat Hormuz–salah satu jalur utama transportasi minyak dunia– risiko gangguan distribusi meningkat dan menimbulkan tekanan besar terhadap biaya impor energi, nilai tukar dan keuangan negara. Ketika biaya transportasi naik, harga barang di pasar pun ikut naik. Sebuah laporan terbaru dari 350.org berjudul Out of Pocket yang terbit tahun ini menunjukkan, masyarakat menanggung beban berlapis dari sistem energi fosil. Saat yang sama perusahaan energi fosil justru meraup keuntungan besar dari situasi ini. “Ada dampak yang tidak terlihat dari krisis ini, yaitu, kenaikan seluruh biaya hidup rumah tangga. Ini paling dirasakan oleh kelompok rentan yaitu nelayan, petani, pekerja informal, dan terutama perempuan yang mengelola ekonomi keluarga,” kata Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Country Manager 350.org saat diskusi laporan ini di Jakarta akhir April lalu. Krisis ini, katanya, bukan sekadar statistik, tetapi kenyataan sehari-hari. Di Indonesia, pemerintah mengalokasikan Rp381 triliun pada APBN 2026…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.