Jakarta, Arina.id – Sejumlah masyayikh dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 tidak menetapkan kebijakan yang berpotensi mengurangi peran ulama dan pesantren dalam struktur organisasi NU.
Seruan tersebut disampaikan dalam acara Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Pertemuan yang dihadiri sejumlah ulama senior NU itu menghasilkan beberapa poin penting menjelang pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU.
Dalam seruannya, para masyayikh meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang mewajibkan berasal dari unsur pengurus syuriyah dan didasarkan pada representasi kewilayahan dibatalkan. Menurut mereka, AHWA harus tetap dipertahankan sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan NU.
Selain itu, para masyayikh juga meminta agar usulan perubahan terhadap aturan larangan rangkap jabatan politik tidak disahkan dalam forum Munas-Konbes mendatang.
“Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama hendaknya diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta tidak membahas maupun menetapkan materi yang berpotensi menggeser hubungan historis, kultural, dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dengan para masyayikh dan pondok pesantren,” demikian salah satu poin seruan tersebut.
Pada poin kedua, para masyayikh menegaskan bahwa pesantren merupakan rumah besar NU sekaligus pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang menjadi fondasi utama jam’iyah. Karena itu, mereka berharap Muktamar NU 2026 dapat diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan tradisi keilmuan NU.
Mereka juga mengajak seluruh peserta, penyelenggara, dan pimpinan NU untuk menjaga ketertiban, adab musyawarah, serta mengedepankan persatuan organisasi selama pelaksanaan Munas dan Konbes.
“Penghormatan kepada ulama, penguatan peran pesantren, dan terjaganya persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama untuk terus menjalankan khidmahnya bagi agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan,” tulis para masyayikh dalam pernyataan tersebut.
Seruan itu ditandatangani sejumlah ulama terkemuka NU, di antaranya KH. Anwar Manshur, KH. A. Kafabihi Mahrus, Prof KH. Ma’ruf Amin, Prof KH. Said Aqil Siroj, KH. Abdullah Ubab Maimoen, Prof. KH. Asep Saifuddin Chalim, serta sejumlah rais syuriyah dan pengasuh pesantren dari berbagai daerah.
Comments are closed.