Membaca Daya Tahan Partai Komunis Tiongkok

Peringatan 105 tahun Partai Komunis Tiongkok (PKT) mudah dibaca secara keliru. Di satu sisi, pembacaan resmi dari Beijing cenderung menampilkan kisah keberhasilan, ketahanan, disiplin, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi. Di sisi lain, pembaca Indonesia memiliki memori sejarah sendiri terhadap komunisme, negara partai, dan pengalaman politik abad ke-20.

Dua kecenderungan itu sama-sama bisa menutup ruang analisis. Sikap pertama berisiko berubah menjadi propaganda. Sikap kedua berisiko membuat setiap pembahasan tentang China berhenti sebelum benar-benar dimulai.

Browse Posts

Aktivis 98 dan Mahasiswa Nilai Demokrasi Alami Kemunduran, Soroti Kebijakan hingga Penegakan Hukum

6.000 Pelaut Terjebak di Selat Hormuz, PBB: Kondisinya Sangat Mengerikan Butuh Segera Dievakuasi

MUI Bakal Serahkan RUU Pemidanaan LGBT ke DPR dan Presiden Usai KUII VIII

Cara membaca lebih berguna bukan dengan bertanya apakah Indonesia perlu meniru China. Jawabannya jelas tidak. Tradisi konstitusional Indonesia, sistem multipartai, kebebasan sipil, dan pengalaman traumatis politik domestik membuat peniruan semacam itu tidak relevan sekaligus berbahaya.

Pertanyaan lebih serius adalah mengapa sebagian organisasi politik mampu bertahan melintasi abad, sementara banyak partai lain cepat berubah menjadi kendaraan elektoral, perusahaan pencalonan, atau jaringan patronase musiman?

Pertanyaan ini penting karena krisis partai politik tidak hanya terjadi di negara demokrasi baru. Di banyak tempat, partai masih menang pemilu, mengisi parlemen, dan membentuk pemerintahan, tetapi kehilangan fungsi sosialnya.

Partai makin mahir mengelola survei, konsultan, logistik kampanye, dan komunikasi digital. Bersamaan dengan itu, partai makin lemah sebagai sekolah politik, produsen gagasan, penghubung negara dengan masyarakat, dan mekanisme rekrutmen pemimpin.

Dalam kerangka itu, usia panjang PKT tidak bisa dijelaskan hanya melalui komunisme. Penjelasan semacam itu terlalu malas. Daya tahan PKT juga tidak cukup dijelaskan melalui kontrol politik. Kontrol memang bagian dari sistem China dan tidak boleh dipoles seolah tidak ada.

Ruang oposisi terbatas, kebebasan politik berbeda jauh dari demokrasi liberal, dan kritik terhadap kekuasaan bergerak dalam batas ketat. Akan tetapi, organisasi politik tidak bertahan 105 tahun hanya karena memiliki aparat kontrol. Kekuasaan dapat memaksa kepatuhan, tetapi belum tentu menciptakan kapasitas organisasi.

Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies mengingatkan bahwa problem utama banyak negara bukan sekadar bentuk rezim, melainkan jarak antara mobilisasi sosial dan pelembagaan politik. Masyarakat berubah cepat, aspirasi naik, ekonomi bergerak, pendidikan meluas, urbanisasi menciptakan kelas baru.

Bila lembaga politik tidak mampu menyerap perubahan itu, instabilitas muncul. Dalam pengertian ini, daya tahan partai sangat ditentukan oleh kemampuan membangun organisasi, disiplin, rekrutmen, adaptasi, dan hubungan teratur dengan masyarakat.

China memberi contoh ekstrem dari pelembagaan politik di bawah sistem satu partai. PKT memiliki lebih dari 101 jackpot juta anggota menurut angka resmi terbaru. Angka itu bukan sekadar statistik keanggotaan. Angka tersebut menunjukkan penetrasi organisasi ke dalam negara, perusahaan, kampus, desa, kota, dan birokrasi.

Dari sudut demokrasi, penetrasi semacam itu tentu problematis bila dibaca dari prinsip pemisahan partai dan negara. Dari sudut organisasi, penetrasi itu menjelaskan mengapa kebijakan pusat dapat diterjemahkan sampai tingkat lokal dengan kecepatan dan disiplin tertentu.

PKT menekankan frasa people-centered philosophy. Frasa itu jelas bahasa politik resmi. Tidak ada alasan untuk menerimanya secara polos. Setiap negara memiliki bahasa legitimasi sendiri. Demokrasi berbicara tentang mandat rakyat, pemilu, dan representasi. Sistem China berbicara tentang rakyat, pembangunan, stabilitas, dan peremajaan bangsa. Bahasa politik baru menjadi penting saat bertemu hasil material.

Dalam kasus China, klaim tersebut ditopang oleh capaian pembangunan besar seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, perluasan infrastruktur dasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Beijing menyebut 98,99 juta penduduk miskin pedesaan terangkat dari kemiskinan absolut pada akhir 2020. Angka resmi itu tetap perlu dibaca hati-hati, tetapi sulit diabaikan sebagai bagian dari sumber legitimasi politik.

Dari sini terlihat garis penting. Legitimasi PKT tidak terutama bekerja melalui kompetisi elektoral. Legitimasi itu dibangun melalui kinerja, nasionalisme pembangunan, kapasitas administratif, dan klaim kedekatan dengan kebutuhan rakyat. Model seperti ini tidak bisa disalin Indonesia tanpa merusak dasar republik. Meski begitu, ada pelajaran kelembagaan tanpa harus mengimpor ideologi. Partai politik bertahan bukan karena slogan, melainkan karena kerja organisasi sehari-hari.

Angelo Panebianco dalam Political Parties menulis tentang pentingnya pelembagaan partai, yaitu proses saat organisasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendiri, elite sementara, atau momentum elektoral. Partai menjadi lembaga saat memiliki aturan, memori, kader, jaringan, insentif, dan identitas organisasi.

Tanpa itu, partai mudah hidup sebagai mesin pemilu lima tahunan. Pada titik ini, cermin China justru menampar partai-partai Indonesia. Masalah utama kita bukan terlalu sedikit pemilu. Masalahnya terletak pada lemahnya pelembagaan setelah pemilu selesai.

Banyak partai Indonesia berbicara atas nama rakyat, tetapi hadir terutama saat kampanye, pembagian bantuan, konflik pencalonan, atau negosiasi koalisi. Kaderisasi sering menjadi seremoni. Sekolah partai terlalu mudah berubah menjadi panggung pidato elite.

Ideologi kerap menjadi ornamen, bukan alat membaca kemiskinan, ketimpangan, industrialisasi, perubahan desa, pekerjaan informal, transisi energi, teknologi, dan geopolitik. Hubungan partai dengan warga lebih sering bersifat transaksional daripada organisasional.

Kelemahan ini menciptakan paradoks. Indonesia memiliki kompetisi elektoral jauh lebih terbuka daripada China, tetapi partai-partainya belum tentu lebih kuat sebagai lembaga sosial. Pemilu memberi mekanisme koreksi, tetapi koreksi itu sering berhenti pada pergantian kursi, bukan perbaikan organisasi.

Media dan masyarakat sipil mampu mengawasi kekuasaan, tetapi tekanan publik jarang memaksa partai melakukan reformasi internal secara serius. Oligarki, biaya politik tinggi, dan pragmatisme koalisi membuat partai sibuk bertahan sebagai kendaraan kekuasaan, bukan sebagai institusi pendidikan politik.

Pembahasan tentang self-reform PKT juga perlu dibaca dengan jarak kritis. Kampanye antikorupsi di China menunjukkan kapasitas disipliner besar, termasuk penyelidikan terhadap ratusan pejabat tinggi. Di saat yang sama, mekanisme tersebut berlangsung dalam struktur politik tertutup, sehingga pertanyaan tentang selektivitas, transparansi, dan kontrol publik tetap sah.

Pelajaran untuk Indonesia bukan meniru cara itu. Pelajarannya lebih dasar. Partai yang tidak memiliki mekanisme koreksi akan membusuk dari dalam. Dalam demokrasi, koreksi seharusnya datang dari pemilu, pers, pengadilan, oposisi, masyarakat sipil, dan aturan internal partai. Kegagalan terjadi saat semua mekanisme itu ada secara formal, tetapi partai tetap dikuasai logika uang, patronase, dan loyalitas personal.

Membaca PKT secara serius berarti menolak dua kemalasan sekaligus. Kemalasan pertama adalah memuji China sebagai model superior tanpa melihat batas kebebasan politik dan biaya sosialnya. Kemalasan kedua adalah menolak semua pelajaran dari China hanya karena label ideologisnya. Sikap intelektual matang menuntut pemisahan antara pembelajaran kelembagaan dan peniruan politik.

Indonesia tidak perlu mengagumi komunisme, tidak perlu menormalisasi negara partai, dan tidak perlu mengecilkan trauma sejarahnya sendiri. Indonesia juga tidak perlu menutup mata terhadap fakta bahwa partai politik yang kuat memerlukan disiplin, kaderisasi, kerja sosial, basis gagasan, dan kemampuan beradaptasi.

Usia panjang sebuah partai bukan bukti moral. Partai bisa tua tetapi beku. Partai bisa besar tetapi korup. Partai bisa menang pemilu tetapi kehilangan akar sosial. Tantangan partai Indonesia bukan bagaimana menjadi seperti PKT. Tantangannya jauh lebih dekat dan lebih sulit.

Partai harus membuktikan bahwa demokrasi multipartai tidak hanya menghasilkan kompetisi, melainkan juga organisasi politik yang mampu berpikir panjang, bekerja di luar musim pemilu, dan merawat hubungan nyata dengan warga.

Dari peringatan 105 tahun PKT, pertanyaan paling relevan bagi Indonesia bukan apakah China layak ditiru. Pertanyaan lebih tajam adalah mengapa setelah lebih dari dua dekade reformasi, banyak partai masih tampak lebih serius mengurus tiket kekuasaan daripada membangun kapasitas politik rakyat? Selama pertanyaan itu belum dijawab, demokrasi Indonesia akan tetap ramai di permukaan, tetapi rapuh di dalam.