Krisis iklim, konflik agraria, dan perampasan ruang hidup terus berulang di berbagai wilayah di Indonesia. Pembahasan berbagai persoalan itu jarang dari dapur, ladang, dan tubuh orang-orang yang terdampak langsung. Dalam kuliah umumnya, Rebecca Elmhirst , profesor dari University of Brighton UK, mengajak membalik cara pandang itu dan membaca krisis lingkungan dari relasi kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan Feminist Political Ecology (FPE), Elmhirst menegaskan, krisis iklim bukan sekadar persoalan teknis tentang emisi atau teknologi, melainkan krisis relasi antara manusia dan alam, antara produksi dan perawatan, serta antara pembangunan dan keberlangsungan hidup. “Semua bentuk kehidupan saling bergantung. Kerusakan pada satu bagian akan berdampak ke bagian lain,” katanya dalam kuliah umum dalam Saparinah Sadli Distinguished Lecture, yang diselenggarakan Program Studi Kajian Gender, Departemen Kajian Stratejik, Ketahanan, dan Keamanan (KSKK), Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Februari lalu. Perspektif ini menempatkan pengalaman hidup warga, terutama perempuan dan kelompok marjinal, sebagai kunci untuk memahami dampak nyata pembangunan dan mencari jalan keluar yang lebih adil. Pandangan ini bukan lahir dari ruang akademik yang terpisah dari realitas lapangan. Elmhirst adalah profesor Politik Ekologi di University of Brighton yang lama meneliti dinamika penghidupan, konflik agraria, dan keadilan sosial di Indonesia dan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, dia bekerja bersama komunitas pedesaan, perempuan, dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan perkebunan sawit, tambang, dan proyek pembangunan skala besar. Pengalaman lapangan inilah yang membentuk cara pandangnya, bahwa krisis lingkungan selalu berkelindan dengan relasi kuasa, kerja perawatan, dan kehidupan sehari-hari yang sering luput dari kebijakan dan perdebatan publik. Satu contoh yang kerap muncul…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.