Mubadalah.id – Tak ada yang ingin menolak, jika dari rahim organisasi sebesar Nahdlatul Ulama (NU), tampil seorang pemimpin perempuan. Sungguh betulan seorang perempuan, bukan lagi lelaki yang publik harap-harap bisa punya sensibilitas keperempuanan. Tentu saja, ini juga bukan imajinasi ngayawara yang mokal mewujud.
Lagi pula, sebagaimana ujaran Profesor Faqihuddin Abdul Kodir dalam komentarnya pada sesi Sarasehan Online Visi Perempuan tentang Kepemimpinan NU yang berlangsung di Rabu malam (26/8/2026), telah banyak figur perempuan NU yang punya kapasitas—berjiwa intelek, bisa kitab kuning, and so on.
Karena hal itulah, sebagian kalangan mendorong pentingnya seorang figur perempuan di arena Muktamar ke-35 NU ini. Nama sekaliber Alissa Qatrunnada Wahid, putri sulung mendiang Gus Dur, menjadi salah satu tokoh yang beroleh banyak dukungan.
Sebagai publik yang tahu sepak terjang Alissa Wahid, tentu kita tak meragukan kapasitas dan kapabilitasnya. Ia sosok yang cerdas, tangkas, trengginas, serta “adem” sebagaimana disebut oleh Aktivis Lintas Agama, Maria Pakpahan.
Alissa tentu bukanlah figur tunggal. Bejibun figur perempuan lainnya yang sebetulnya layak untuk maju ke “ring tinju”. Mereka bisa berdiri sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode pancawarsa mendatang. Namun demikian, hingga detik-detik jelang pelaksanaan Muktamar, belum satupun nama perempuan membinarkan cahaya.
Aral kultural NU menyandung hadang
Sulitnya figur perempuan untuk sungguh-sungguh menjadi pemimpin tertinggi NU sebetulnya tak lepas dari aral kultural yang menghadangkan sandungan. Secara kultural historis, sedari berdiri pada 1926 hingga usianya yang kini seabad, belum ada satupun Ketum PBNU yang seorang perempuan.
Selain itu, dalam sejarah pendiriannya dalam drama Komite Hijaz, asing rasanya menjumpai figur seorang perempuan. Fakta kultural inilah barangkali yang menjadi tantangan terberat bagi usaha memunculkan seorang eksekutif perempuan di tubuh organisasi berlogo tampar dan jagad itu.
Entah pola semacam itu terwariskan secara top-down atau bottom-up, di level kepemimpinan NU paling rendah pun, susah menemukan adanya seorang perempuan yang secara struktural memimpin NU. Sepengalaman penulis menjadi, aeng rasanya menjumpai sosok perempuan menjadi Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU).
Pada tulisan sebelumnya yang bertajuk Menanti Nakhoda Feminis di PBNU, penulis telah menganjurkan sebuah pandangan, bahwa kultur maskulinitas NU agaknya menyemai subur lewat pesantren. Bagaimanapun, harus kita akui, bahwa NU adalah rumah besar pesantren—atau sebaliknya: pesantren sebagai rumah besar NU.
Sementara, pada praktiknya di level grassroot, mayoritas pesantren yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari NU, cenderung melanggengkan praktik budaya maskulinitas. Kebanyakan pemimpin pesantren—setidaknya yang penulis temui—adalah figur lelaki (baca: kiai).
Membangun kultur baru NU
Sejujurnya, kalau kita mau turun dan terjun menyelami NU dari tataran paling rendah, kita akan lebih menguatkan tali ikhtiar—alih-alih mengobral tuntutan-tuntutan ambisius. Yakni, harapan mulia untuk menghadirkan figur perempuan sebagai The Chairman of PBNU mesti bermula dengan membangun kultur baru sedari level ranting.
Irene Pescatore, Filomena Pagnozzi, serta Gilda Antonelli, dalam artikel ilmiah bertajuk Analysing the Bottom-Up Approach to Develop Organisational Culture in Virtualised Organisations (2024), menyimpulkan bahwa strategi bottom up bekerja lebih efektif dalam membangun perubahan jangka panjang (lasting transformation).
Perkara inilah yang barangkali mesti menjadi perhatian para intelektual kota dan para akademisi kampus yang hari-hari ini belakangan ramai-ramai mengkritik kepemimpinan PBNU. Mereka—dan kita tentu saja—harus mau “turun gunung” jajah desa milang kori mengampanyekan women leadership sedari tingkat PRNU.
Kita mesti menyadari bahwa NU mampu bertahan hingga usia satu abad berkat kerja-kerja kultural di berbagai tingkatan. Karenanya, untuk memajukan Mbak Alissa Wahid maju caketum PBNU—katakanlah, kita mesti lebih dahulu menjadikan Bu Nyai A sebagai Ketua MWCNU X, Bu Nyai B selaku Ketua PCNU Y, serta Ning C menjadi Ketua PWNU Z.
Itulah yang ingin penulis katakan sebagai “kultur baru NU”. Kita punya waktu lima tahun hingga muktamar selanjutnya guna mewujudkan cita-cita luhur kepemimpinan perempuan itu. Jika kita sungguh-sungguh bahu-membahu dan bekerja sama, tidaklah mustahil jika Muktamar ke-36 NU bakal jadi ajang kontestasi para pengena hijab. Sanggup? []
Comments are closed.