Jakarta, NU Online
Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan sistem pengupahan nasional tidak bisa hanya bertumpu pada penetapan upah minimum. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini mendorong peningkatan produktivitas kerja sebagai fondasi utama penegakan struktur dan skala upah yang adil serta berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kebijakan pengupahan perlu dirancang agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Kemnaker melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh sebagai mitra strategis dalam mendorong produktivitas langsung dari lingkungan kerja.
“Playing field-nya harus kita perluas. Seharusnya semua pihak menang. Kita jadikan ini positive sum game. Karena itu, kebijakan upah harus diimbangi dengan penegakan struktur dan skala upah berbasis produktivitas,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan pengupahan yang tidak disertai peningkatan produktivitas berisiko memunculkan persoalan baru, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pemerintah, kata dia, mendorong sistem upah yang mencerminkan kinerja, keterampilan, dan kontribusi nyata pekerja.
Dalam kerangka tersebut, Kemnaker merancang langkah konkret dengan menjadikan organisasi pekerja sebagai penggerak utama perubahan budaya kerja.
“Kami berharap ini menjadi terobosan lintas kementerian. Namun tahun ini kami mulai dengan melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh untuk menjadi champion produktivitas,” katanya.
Melalui program ini, serikat pekerja tidak lagi hanya diposisikan sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga sebagai agen peningkatan kinerja di tempat kerja masing-masing.
“Mereka akan menjadi agen-agen peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli.
Sebelumnya, Kemnaker telah menjalankan pelatihan peningkatan produktivitas dalam bentuk proyek percontohan pada 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dan diperluas pada 2026, termasuk melalui pendampingan langsung kepada perusahaan.
“Kita sudah melakukan pelatihan pilot project di tahun 2025, dan 2026 ini kita teruskan. Bahkan kita perluas untuk memberikan intervensi langsung kepada perusahaan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kemnaker menargetkan pendampingan peningkatan produktivitas bagi sedikitnya 500 perusahaan menengah sepanjang 2026. Program ini diharapkan berdampak langsung pada perbaikan struktur dan skala upah di tingkat perusahaan.
“Tahun ini target kami minimal 500 perusahaan menengah akan kita bantu untuk meningkatkan produktivitasnya,” ungkapnya.
Yassierli menambahkan, pelibatan serikat pekerja dalam agenda produktivitas sebenarnya telah dimulai sejak 2024 melalui berbagai pelatihan peningkatan kesadaran kerja. Selain itu, Kemnaker juga melibatkan serikat pekerja dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Alhamdulillah, itu disambut baik. Tidak hanya soal produktivitas, tapi juga pelatihan K3 dengan melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh,” tuturnya.
Terkait organisasi yang terlibat, Kemnaker menggandeng serikat pekerja yang telah terdata secara resmi, dengan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
Ia juga menegaskan bahwa serikat pekerja yang kerap melakukan aksi demonstrasi tetap akan dirangkul dalam program peningkatan produktivitas. Menurutnya, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi dan penyampaian aspirasi yang sah.
“Semua akan dirangkul. Demonstrasi itu bagian dari demokrasi, dan kami mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut,” pungkas Yassierli.
Comments are closed.