Perjanjian internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ) resmi berlaku 17 Januari 2026. Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian itu pun dituntut segera melakukan persiapan untuk mengimplementasikan kesepakatan itu. Arifsyah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan persiapan sembari menunggu tahapan di tingkat global. “Tanpa harus menunggu proses, bisa terus jalan saja,” katanya kepada Mongabay. Bagi Indonesia, katanya, perjanjian BBNJ menjadi sangat penting karena bersinggungan dengan kawasan konservasi di laut lepas yang berbatasan langsung dengan wilayah nasional. Dia pun mendorong pembahasan dengan melibatkan multipihak untuk mendapat masukan. Mulai dari perguruan tinggi hingga masyarakat adat. Kawasan yang sudah pasti harus melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi lokal, adalah barat Sumatera dan selatan Jawa. “Karena itu, sosialisasi tentang ratifikasi dan juga isi substansinya penting untuk dibahas sampai ke level daerah.” Arifsyah tambahkan, sebagai wakil pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus bisa segera menyesuaikan dengan materi perjanjian itu. Pasalnya, BBNJ adalah perjanjian United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS) versi baru yang lebih modern. Menlu Retno LP Marsudi menandatangani menandatangani naskah perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) di sela Sidang Umum Majelis PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat pada pertengahan September 2023. Foto : UN Treaty Collection Perikanan, biodiversitas dan libatkan masyarakat Ada dua isu penting kaitannya dengan persiapan Indonesia dalam mengimplementasikan kesepakatan BBNJ. Yaitu, pengelolaan perikanan dan riset biodiversitas. Menurut Arifsyah, keduanya harus terpetakan secara detail. Sayangnya, kedua isu itu belum tercermin…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.