Tambang Berganti Pengelola, Masyarakat Dayak Basap Tetap Khawatir dengan Bencana Lingkungan

5 September 2026, 09:16 published

Masyarakat Adat Dayak Basap di Desa Tebangan Lembak, Kutai Timur, Kalimantan Timur, telah merasakan dampak pertambangan batubara selama sekitar 15 tahun. Kini, mereka menghadapi kekhawatiran baru setelah sebagian bekas konsesi PT Kaltim Prima Coal beralih kepada PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara atau BUMNU, perusahaan milik Nahdlatul Ulama. Analisis Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan sekitar 14.187 hektar dari total 37.000 hektar wilayah Desa Tebangan Lembak telah dieksploitasi untuk pertambangan. BUMNU sendiri mengantongi izin usaha pertambangan khusus seluas sekitar 26.000 hektar yang tersebar dalam tujuh blok. Salah satunya berada di Tebangan Lembak dengan luas sekitar 1.812 hektar. BUMNU belum melakukan eksploitasi. Namun, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mencatat sedikitnya 14 lubang bekas tambang di wilayah tersebut. Data MapBiomas juga menunjukkan lubang tambang mencakup sekitar 592 hektar. Kerusakan hutan telah menyulitkan masyarakat memperoleh tumbuhan obat yang biasa mereka gunakan. Sungai pun tercemar dan tidak lagi layak dikonsumsi. Saat hujan, air berubah warna dan menjadi kental. Warga akhirnya bergantung pada air isi ulang serta bantuan air dari program tanggung jawab sosial perusahaan. “Makanya, enggak bisa diminum lagi. [Beli] air isi ulang saja [untuk minum],” kata Masri, warga Dayak Basap. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup menyebut Daerah Aliran Sungai Bengalon memiliki ekoregion sensitif dan rentan. Jika tutupan hutannya dibuka, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Tambang juga mempersempit lahan pertanian masyarakat. Selama lima tahun terakhir, warga tidak lagi memanen padi gunung. Akibatnya, upacara adat Nembang Tahun yang hanya dilakukan setelah panen berhasil tidak dapat digelar. Kekhawatiran bertambah karena warga adat merasa tidak dilibatkan…This article was originally published on Mongabay