Hari Anak Nasional diperingati pada 23 Juli setiap tahunnya sebagai momentum untuk menjamin hak kesejahteraan anak penerus bangsa. Penetapan Hari Anak Nasional ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, fakta-fakta dilematis mengenai ketimpangan pemenuhan hak anak masih marak.
Ketimpangan akses pendidikan menjadi isu klise tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Ada pelanggaran hak anak oleh negara lewat megaprojek makan bergizi gratis (MBG). Terjadi pula perampasan hak anak akan udara bersih di ruang publik, hingga ketimpangan wadah bermain dan belajar yang terus diwariskan tiap tahunnya. Peralihan kepemimpinan tiap periode, dengan mengubah sistem kurikulum pendidikan, cukup untuk menggambarkan diskomitmen pemerintah.
Ketidakberdayaan anak Indonesia dapat dilihat melalui data yang dirilis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan per Mei 2026 ada 38.000 kasus keracunan MBG. Puluhan ribu kasus ini belum juga membuka mata pemerintah. Dan, pemerintah seakan memandang kasus keracunan ini sebagai data kuantitatif demi melanggengkan projek, yang didasarkan pada politik dagang sapi. Suatu projek yang bukan berdasar pada kebijakan publik berpusat pada kebutuhan manusia.
Berorientasi pada kasus di atas, negara secara terbuka melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 ayat 1 dan 2. Ayat 1 pasa itu berbunyi negara bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat 2 menyebutkan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
Perumusan kebijakan MBG sedari awal tidak didasarkan pada riset dalam memetakan pola asupan nutrisi. Sehingga, pemerintah melakukan pemukulrataan menu tanpa pertimbangan asupan gizi berbasis komoditas lokal. Akhirnya, menciptakan banyak keracunan makanan dan bad output.
Menjadi anak Indonesia adalah berkah sekaligus kesialan. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Banyak pengguna media maya mendeskripsikan hidup di Indonesia bak hidup dalam level kesulitan gim paling tinggi, seperti hard atau hell mode. Anak Indonesia sejak lahir seperti sudah memikul beban pajak Rp32 juta.
Anak juga selalu dititipi ekspektasi menjadi penerus bangsa. Padahal sedari mereka lahir, kehidupannya diatur secara struktural. Sehingga menjadi generasi yang sulit membeli rumah di usia produktif. Anak menjadi generasi yang tidak akan pernah bisa melihat langsung gletser Puncak Jaya di Papua. Mereka menjadi generasi yang tidak akan pernah merasakan Kalimantan dan Papua sebagai paru-paru dunia.
Selain dizalimi pemerintah, anak Indonesia juga jadi korban apatisme rakyat. Termasuk, menjadi korban orang tua yang tidak terliterasi parenting dan aksesibilitas kesejahteraan. Anak-anak yang seharusnya tumbuh sehat dan berkembang mengikuti pola asuh keluarga yang positif, justru disuguhi paparan asap rokok yang mengancam kelangsungan hidupnya.
Hak anak atas aksesibilitas ruang publik dan lingkungan yang inlusif masih dipandang sebelah mata. Tagar kota layak anak sebatas formalitas ketika menyangkut Kawasan Tanpa Rokok. Suatu kawasan yang bukan hanya tempat dilarang merokok, namun juga kawasan bebas paparan iklan rokok.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 secara jelas mengatur batas minimal iklan rokok di radius 500 meter dari tempat pendidikan formal dan ruang bermain anak. Realitanya berbanding terbalik. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran. Rokok masih mudah diakses oleh anak. Orang tua juga merokok di sekitar anak. Padahal dampak kesehatan pada anak berpotensi menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), meningitis, dan bronkitis.
Memberikan lingkungan yang sehat, inklusif, dan bersih adalah amanat konstitusi. Paparan iklan rokok juga menjadi senjata berbahaya bagi anak. Sebab, elemen visual adalah cara paling mudah menjangkau minat anak. Membedah berbagai masalah anak Indonesia seperti melihat tunas tanaman yang mengalami komplikasi penyakit parah. Oleh karenanya, butuh sesuatu yang menggebrak pikiran. Itulah pentingnya mengapa dan bagaimana anak Indonesia menggugat.
Gerakan anak menggugat pernah terjadi di negara terbesar di dunia, Rusia. Pada Desember 2025, di saat Indonesia berduka dengan bencana hidrologi di Sumatra, Rusia justru dihebohkan dengan demonstrasi anak. Mereka menuntut pencabutan kebijakan pembatasan game Roblox.
Sekilas aksi ini konyol dan menggemaskan. Namun plot twist kejadian ini adalah rentetan aksi turun jalan di bawah hujan salju, pengiriman surat massal, hingga perumusan surat legal ke presiden Rusia secara langsung. Proses anak Rusia menggugat dimulai dari tagar “Hands off From Roblox” yang digaungkan melalui sejumlah aksi anak dan didampingi orang tuanya di Siberia.
Aksi ini dilanjutkan dengan pengiriman surat massal 63.000 pucuk ke kantor administrasi kepresidenan Rusia. Kebanyakan surat itu menggunakan narasi “Roblox adalah korban tirai besi”. Gerakan itu berlanjut dengan pengiriman surat legal kepada presiden Rusia untuk mengambil tindakan. Sehingga, dengan berbagai tekanan publik, pada 10 Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan pencabutan status pemblokiran game Roblox.
Melalui peristiwa ini, kita seharusnya dapat berfokus pada satu makna. Yakni, gerakan anak bangsa, yang mempertahanakan haknya untuk mendapatkan akses demi kenyamanan tumbuh kembang mereka.
Demonstrasi adalah sesuatu yang kurang familiar untuk negara dengan stigma otoritarian seperti Rusia. Menggugat adalah barang langka. Ini berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanannya, demonstrasi adalah bagian tak terelakkan dari demokrasi dan dijamin konstitusi.
Semangat dan pemahaman demokrasi yang demikianlah yang harus ditanamkan pada anak Indonesia. Sehingga, bukan hanya cita-cita dan beban ekspektasi yang dititipkan untuk masa depan mereka. Cara mempertahankan hak dan merawat demokrasi harus diturunkan kepada mereka.
Bagaimana anak Indonesia menggugat? Ini adalah pertanyaan yang sama analoginya dengan bagaimana cara ikan berenang. Ia adalah pertanyaan retoris yang akan terjawab oleh waktu. Namun, selayaknya ikan yang berenang lihai melawan arus, anak Indonesia yang berani menggugat juga perlu diajari untuk melihat masalah bangsanya. Sehingga, bila sengatan api telah dirasa di kulit, tergerak pula tangan untuk menjauh darinya.
Saat ini anak Indonesia perlu dipantik, agar berada di momentum yang tepat dengan langkah pasti. Si anak bangsa akan berani menggugat ibu pertiwinya. Moga tunas tumbuh walau sengatan mentari hinggap tiap hari. Semoga anak bangsa tumbuh walau berita korupsi datang silih berganti. Selamat Hari Anak Nasional.
Mhd. Hafiz Daniel, Koordinator Umum Komunitas Youth Action on Tactical Transformation (YATTA)
Comments are closed.