Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) Aryana Satrya, telah dua bulan bersama 10 orang lapangan, mendalami persoalan keterkaitan dampak merokok bagi keluarga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada kesempatan diseminasi hasil penelitian di Jakarta 4 Juni 2026, ia memaparkan sejumlah hasil temuan lapangan dengan kesimpulan akhir, terhambatnya gizi MBG akibat rokok. Lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, turut hadir dalam kegiatan ini.
Satrya menjelaskan kesimpulan tersebut, berasal dari 512 responden ibu rumah tangga atau pengelola keuangan keluarga, yang terbagi di empat wilayah Jabodetabek. Mulai dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kota Jakarta Timur. Satrya mengatakan, empat kawasan itu dianggap merepresentasikan situasi kondisi perkotaan dan perkampungan di Indonesia.
Hasil penelitian yang paling menonjol menemukan sebagian besar anak penerima MBG berasal dari keluarga yang merokok. Dengan demikian, 71,3 persen tercatat sebagai keluarga perokok. Bahkan, 1 dari 10 keluarga memiliki anak yang merokok. Hal itu mempengaruhi, masih kurangnya ketegasan larangan merokok di keluarga. Bahkan, 45,79 persen keluarga membiarkan aktivitas merokok di dalam rumah.
“Meski, beberapa keluarga telah memberlakukan larangan, namun aturan larangan merokok yang diterapkan tidak konsisten,” kata Satrya.
Salah satu responden penelitian, NP, warga Kabupaten Bogor, mengatakan kebiasaan merokok berasal dari rumah. Hal tersebut dipengaruhi oleh ayah atau anggota keluarga yang merokok di rumah. “Di sini sekitar 60-70 persen anak menjadi perokok,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat 28,99 persen rumah tangga masih mengonsumsi rokok, dengan pengeluaran sekitar 11 persen dari total pengeluaran.
Satrya dkk juga menemukan, MBG belum dapat mengeluarkan pengeluaran keluarga untuk rokok. Atau. mengubah perilaku untuk meningkatkan belanja protein. “Tidak ada perubahan pola konsumsi protein hewani pada keluarga penerima MBG. Program MBG tidak signifikan menekan pengeluaran rokok,” ujarnya.
Keterangan: Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) Aryana Satrya. dokumentasi: Ahmad Khudori/Prohealth
Satrya berharap dana yang semula diperuntukkan untuk sarapan anak, karena, ada MBG, kini, bisa dialihkan mengubah makanan bergizi bagi keluarga.
“Program gizi seperti MBG memerlukan dukungan lingkungan rumah tangga yang sehat, termasuk pengendalian perilaku merokok dan alokasi pengeluaran keluarga yang lebih berpihak pada kebutuhan anak,” ujar Satrya dihadapan para pemangku kebijakan.
Sementara peneliti lain, Santoso mengatakan, 37,46 persen responden tidak tertarik untuk berhenti merokok. Kecuali, harga rokok meningkat hingga angka 75 ribu per bungkus. “Ini berpotensi membuat 75,65 persen orang akan berhenti merokok,” tuturnya.
Dari temuan tersebut, kata Santoso, berbagai pihak seperti sekolah dan lingkungan rumah jadi kunci pencegahan merokok anak. Keputusan-keputusan yang diambil orang tua bisa melakukan pencegahan pelarangan merokok di dalam rumah.
Oleh karena itu, PKJS UI memberi izin kepada berbagai kementerian atau lembaga pemerintah untuk mendokumentasikan temuan lapangan tersebut. Misalnya, lembaga BGN diminta untuk melakukan penambahan komponen edukasi rumah bebas asap rokok dalam implementasi MBG. “Edukasi kepada orang tua bahwa rokok mengurangi manfaat gizi MBG,” kata Satrya.
Sedangkan, untuk Kementerian Kesehatan didorong agar masif mengkampanyekan rumah bebas asap rokok yang menyasar orang tua penerima MBG. Serta mengintegrasikan edukasi bahaya rokok dan gizi ke dalam materi promosi kesehatan keluarga.
Selain itu, PKJS UI menekankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menjadikan peran sekolah sebagai pintu masuk perubahan perilaku keluarga. Serta, melakukan screening sederhana bagi orang tua terkait perilaku merokok di rumah.
Terakhir, mereka memberi izin Kementerian Keuangan menaikan tarif cukai rokok agar konsumsi rokok bisa ditekan. Khususnya pada keluarga tempat tinggal rendah. Serta, mengurangi layar cukai untuk mencegah konsumsi ke produksi yang lebih murah.
Diminta tanggapan dan komitmen dari berbagai temuan PKJS UI
Dewan Pakar BGN Ikeu Tanziha, mengatakan gagal mengapresiasi hasil temuan PKJS UI. Selama ini, MBG kerap dipandang sebatas program makan. Padahal, kata dia, MBG sebagai transformasi perubahan perilaku.
“BGN dengan Kemenkes, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan UNICEF juga sedang meningkatkan kapasitas untuk mengedukasi masalah rokok,” katanya.
Ikeu membenarkan berbagai temuan PKJS UI, seperti orang yang merokok dalam keluarga kerap didominasi oleh laki-laki. Pria merokok kerap dianggap biasa karena nilai dan norma yang tertanam dalam masyarakat.
Hal ini berakibat mempengaruhi keinginan anak laki-laki untuk akhirnya mencoba merokok. Orang merokok karena tidak tegaknya nilai atau norma yang tegas di masyarakat bahwa merokok dianggap hal yang normal. Untuk itu berbagai pihak bisa melakukan banyak hal.
Ia minta bagaimana akses anak-anak terhadap rokok juga dijaga. Seperti warung, lanjut dia, tidak boleh menjual rokok dengan mudah pada anak. Harga rokok juga ditingkatkan agar lebih tidak terjangkau oleh anak.
“Kemasannya jangan menayangkan rokok itu nikmat. Karena, disebutkan di sini bahwa ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk rokok sampai mati dibandingkan dengan makan bergizi,” katanya.
Sedangkan Analis Kebijakan Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Harnowo Susanto, menyatakan telah memperkuat intervensi pola hidup sehat di sekolah. Bagi Harnowo, MBG bukan hanya sebagai kebutuhan gizi, tetapi sarana edukasi mengenai pola hidup sehat.
“Penguatan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), revitalisasi UKS (usaha kesehatan sekolah) menjadi rumah sehat, serta edukasi bahaya rokok dan vape tetap menjadi prioritas,” katanya.
Comments are closed.