Penangkapan ikan ilegal kian menyerupai bayangan besar yang menutupi lautan kita. Kapal-kapal gelap memasuki perairan berbagai negara untuk menjarah ikan, sering kali dengan mematikan transponder agar aktivitas mereka yang merusak ekosistem dan menyengsarakan masyarakat pesisir tidak terlacak.
Inilah temuan yang diangkat dalam Conversation Corner bertajuk “Why Are Modern Pirates Still Ruling Our Seas?” yang diselenggarakan pada 30 Oktober 2025. Bekerja sama dengan Pulitzer Center, diskusi ini berupaya membongkar misteri “kapal gelap” melalui laporan lapangan para jurnalis dan respons akademisi.
Hadir dalam diskusi para jurnalis yang menyoroti isu penangkapan ikan ilegal, yaitu Abdus Somad, serta duo jurnalis SABC asal Afrika Selatan, Suzanne Paxton dan Lizette Labuschagne.
Diskusi yang dimoderatori oleh Anggi M. Lubis, Chief Editor The Conversation Indonesia, juga menghadirkan akademisi dari jaringan penulis TCID, yakni Asmiati Malik, pakar ekonomi politik internasional dan kebijakan maritim dari Universitas Bakrie.
Laut sebagai lawless zone menjadi tantangan penegakan hukum di tengah luasnya samudra
Dalam presentasinya mengenai jejak kapal gelap, Abdus Somad mengungkap realitas kelam di balik operasi kapal-kapal gelap, seperti kasus kapal Run Zeng 03 dan 05. Investigasi ini tidak hanya menemukan praktik illegal fishing menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl), tetapi juga kejahatan kemanusiaan seperti kerja paksa dan perdagangan orang di atas laut.
Meskipun investigasi mendalam telah dilakukan dan bukti-bukti pelanggaran berat telah disajikan secara transparan, tindak lanjut dari otoritas terkait sering kali menemui jalan buntu. Hal ini menciptakan ironi di mana laut menjadi zona bebas hukum bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena ketiadaan eksekusi keadilan.
“Ternyata sampai hari ini pun belum ada titik terang dari aparat penegak hukum apa yang mestinya mereka lakukan, meskipun bukti dokumen dan lain-lainnya sudah dilaporkan oleh masyarakat sipil,” ungkap Somad ketika menjelaskan bagaimana impunitas terus berlayar bebas di perairan Indonesia.
Biaya yang harus ditanggung masyarakat terdampak
Sebagai kejahatan terorganisir, penangkapan ikan ilegal membawa dampak berlapis bagi masyarakat. Temuan para jurnalis Pulitzer menunjukkan bagaimana praktik ini berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta meningkatnya kerentanan di komunitas pesisir.
Tidak hanya itu, praktik pemerasan terhadap nelayan lokal pun kerap terjadi. Kajidin, perwakilan Gerakan Nelayan Pantura, menceritakan bagaimana birokrasi yang rumit saat melaut sering dimanfaatkan aparat untuk melakukan pungutan. Celah inilah yang membuat nelayan kecil semakin terjepit.
“Ini menjadi catatan buruk bagi aparat kita yang pada akhirnya hanya bisa mempatroli nelayan kecil. Kapan kita merasa dilindungi oleh aparat terkait kalau pada akhirnya aparat hanya membuat rasa takut bagi kawan-kawan lain? Itu sangat miris dan memprihatinkan,” ujar Kajidin dengan nada tegas.
Kerentanan para nelayan kecil di Indonesia ternyata juga terjadi di Afrika Selatan. Lemahnya pengawasan dan maraknya korupsi di tingkat lokal membuat praktik penangkapan ikan ilegal yang awalnya dikuasai sindikat, perlahan berubah menjadi “kebiasaan baru” bagi nelayan kecil yang terdesak kebutuhan.
“You know what humans do when you are illegally doing something and no one stops you. It becomes the norms, it becomes life,” ungkap Suzanne Paxton.
Dari mana harus mulai berbenah?
Menurut Asmiati Malik, akar persoalan penangkapan ikan ilegal adalah kombinasi dari ketimpangan kapasitas antara nelayan lokal dan kapal asing, tingginya biaya pengawasan, lemahnya koordinasi lembaga, serta politik luar negeri yang cenderung menghindari eskalasi.
“Ada banyak kompleksitas yang terjadi di lapangan, yang menambahkan lapisan persoalan dalam masalah ini,” ujar Asmiati.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada penganggaran yang tersebar di banyak lembaga berbeda. Karena itu, ia menilai perlunya satu lembaga tunggal yang kuat dengan sentralisasi anggaran, bukan puluhan institusi dengan anggaran terpecah yang justru menghambat efektivitas pengawasan.
Undangan menulis untuk melanjutkan dialog
Diskusi yang dihadiri oleh 136 peserta ini membuka mata banyak orang mengenai betapa kompleksnya persoalan penangkapan ikan ilegal, sekaligus rendahnya kemauan untuk benar-benar mengurai akar masalahnya.
“Banyak sekali aktor-aktor tidak terduga yang berperan dalam ilegal fishing. Dampaknya pun sangat parah, tetapi mengapa pemerintahan sekarang justru memberikan kemudahan izin bagi kapal ilegal fishing untuk beroperasi sehingga menimbulkan konflik kepentingan?”, kata Atika Fatimah, seorang dosen yang mengikuti diskusi ini.
Untuk menjaga agar dialog yang berpihak pada masyarakat terdampak terus berlanjut, seri diskusi Conversation Corner – Pulitzer membuka peluang bagi akademisi untuk menulis gagasan berdasarkan pemaparan dalam acara ini.
Call for write-ups “Uncover the dark secrets of our seas” berlangsung selama 30 hari setelah diskusi, dan lebih dari 20 akademisi telah mengirimkan ide serta refleksi mereka mengenai pembajakan modern yang terus berlangsung di lautan.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa penangkapan ikan ilegal bukan hanya persoalan pencurian ikan. Ia merupakan persimpangan antara kejahatan terorganisir, kepentingan politik, krisis ekologis, dan ketidakadilan sosial. Di tengah kompleksitas ini, suara jurnalis, akademisi, dan masyarakat pesisir menjadi kunci untuk menjaga laut tetap hidup dan memastikan bahwa keadilan tidak tenggelam di bawah gelombang.
Comments are closed.