Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir triwulan II 2026 telah mencapai Rp101,1 triliun yang menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Selain itu, Purbaya juga melaporkan realisasi anggaran Program Sekolah Rakyat sebesar Rp13,1 triliun untuk 104 sekolah permanen.
Purbaya, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa realisasi anggaran tersebut merupakan cerminan dari peran APBN yang diarahkan sebagai agent of development guna mengakselerasi pelaksanaan program prioritas.
Di samping sebagai agent of development, ia mengatakan APBN juga tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber dan protecting the poor.
Sebagai shock absorber, pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan melalui subsidi dan kompensasi, dengan realisasi masing-masing mencapai Rp116,0 triliun dan Rp116,9 triliun.
Purbaya menambahkan bahwa fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan realisasi masing-masing mencapai Rp14,5 triliun, Rp19,7 triliun, dan Rp8,8 triliun.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi, antara lain insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi,” kata Purbaya.
Baca juga: KSSK prakirakan pertumbuhan ekonomi RI pada 2026 capai 5,6-6 persen
Baca juga: Menkeu pastikan kesiapan sarana-prasarana Sekolah Rakyat layak guna
Adapun secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun, atau tumbuh 29,4 persen (yoy).
Realisasi Belanja dipengaruhi oleh antara lain pelaksanaan program MBG, penyaluran bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh kuat sebesar 21,4 persen (yoy).
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh tinggi 24,6 persen (yoy). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik, dampak implementasi Coretax yang positif, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan dan mencapai Rp152,0 triliun, atau tumbuh 3,4 persen (yoy).
Sementara realisasi kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) on track dengan menunjukkan capaian yang baik sebesar Rp271,0 triliun atau tumbuh 21,6 persen (yoy).
Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh 59,4 persen (yoy).
Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.
Baca juga: KSSK pastikan kebijakan tetap solid di tengah pergantian gubernur BI
Baca juga: Purbaya tetap ikuti arahan Presiden soal masuk bursa calon Gubernur BI
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.