Trenggiling (Manis javanica) terus jadi target sasaran perdagangan ilegal di Sumatera Utara (Sumut). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sumut mencatat, perdagangan ilegal trenggiling mencapai 28% kasus perdagangan ilegal satwa liar periode 2016-2026. Ia bahkan peringkat pertama kasus perdagangan gelap periode 2025-2026. Indra Kurnia, Direktur Perlindungan Spesies dan Habitat Yayasan Orangutan Sumatera Lestari–Orangutan Information Centre (YOSL–OIC), dalam diskusi publik akhir Juni lalu, menyebut, Medan dan Tanjung Balai di Asahan jadi dua pintu utama pengumpulan dari seluruh Indonesia sebelum tersebar luas. Jalur penyelundupan lanjut ke Malaysia, kemudian Vietnam atau Kamboja, hingga mencapai Tiongkok sebagai pasar tujuan utama. “Jalur laut dari Tanjung Balai ini pun diketahui beririsan persis dengan jalur peredaran narkotika, memperlihatkan betapa rapi, terorganisir, dan berbahayanya jaringan kriminal ini,” katanya. Pola penyitaan pun berubah drastis. Di Aceh, umumnya meliputi potongan tubuh, 48 kejadian. Di Sumut, tren 2025 menunjukkan dominasi satwa utuh, dan komposisi keduanya hampir seimbang pada 2026. Selama 2024-2026, katanya, aparat menyita total 3.451,29 kilogram sisik trenggiling. Setiap satu kilogram sisik berasal dari 4-5 trenggiling, berarti setidaknya 13.805 hilang dari alam, dengan kerugian ekologis negara mencapai Rp648,53 miliar. “Mayoritas yang tertangkap adalah pengepul, sementara pemburu di lapangan umumnya didorong kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan ganda: penegakan hukum yang tegas bagi bandar besar, disertai pemberdayaan ekonomi warga sekitar hutan di Sumut.” Dede Tanjung, Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, menegaskan trenggiling bukan barang dagangan. Peraturan Pemerintah 7/1999, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 106/2018 melindungi hewan ini. Juga, secara internasional,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.