Banda Aceh, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh mendukung pembukaan layanan aduan publik bagi penyintas banjir di Aceh agar berbagai persoalan warga pascabencana dapat ditangani secara lebih terbuka dan tepat sasaran. Sikap ini muncul di tengah-tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait hunian sementara, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar yang dinilai belum sepenuhnya tertangani.
Wakil Ketua PWNU Aceh, Tgk Iskandar Zulkarnaen, menegaskan bahwa perbedaan data maupun lemahnya saluran pengaduan tidak boleh sampai mengorbankan hak masyarakat terdampak.
Menurutnya, hal paling penting dalam penanganan bencana adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Ia juga mendorong semua pihak untuk menyamakan data agar proses pemulihan lebih tepat sasaran. “Yang terpenting adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026)
Tgk Iskandar yang juga dosen politik Unimal Lhokseumawe, menambahkan bahwa warga tidak boleh menjadi korban kedua akibat pendataan yang tidak sinkron dan lambannya respons terhadap keluhan di lapangan. Karena itu, pembukaan kanal aduan menjadi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Bagi PWNU Aceh, ukuran keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya dilihat dari laporan kemajuan atau angka-angka administratif. Hal yang lebih penting ialah apakah warga benar-benar sudah mendapatkan hunian yang layak, bantuan yang memadai, serta kepastian hidup setelah masa darurat berlalu.
Sikap senada juga disampaikan Ketua Ansor Aceh, Azwar A. Gani. Ia menilai layanan aduan publik mendesak dibuka agar setiap persoalan warga dapat dicatat, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas, pembukaan layanan aduan menjadi kebutuhan penting agar suara warga tidak terabaikan.
Gerakan Pemuda (GP) Ansor Aceh memandang penanganan pascabencana harus dilakukan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, mekanisme aduan yang jelas dinilai penting agar keluhan warga tidak berhenti di tingkat bawah, tetapi benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.
Di sisi lain, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menilai kanal aduan sangat penting agar persoalan masyarakat tidak tenggelam di balik laporan administratif.
Menurutnya, masyarakat terdampak membutuhkan saluran resmi untuk menyampaikan keluhan, terutama ketika mereka menemukan masalah di lapangan, seperti huntara bocor, bantuan yang belum merata, atau fasilitas dasar yang belum pulih.
Tanpa mekanisme pengaduan yang jelas, kata dia, warga kerap bingung harus melapor ke mana dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti persoalan tersebut. Kondisi ini, lanjutnya, memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana belum sepenuhnya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Masriadi mendesak Satgas Rehab-Rekon agar segera membuka layanan aduan yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, kanal tersebut dibutuhkan untuk memantau persoalan pascabencana secara objektif, sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada laporan formalitas.
Ia juga mendorong agar Satgas lebih aktif turun langsung ke daerah untuk melihat perkembangan pemulihan dan mengecek kondisi warga.
“Layanan pengaduan sangat dibutuhkan untuk memonitoring permasalahan pascabencana banjir di lapangan, sehingga bisa memantau berbagai persoalan secara objektif, bukan sekadar laporan yang bersifat formalitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan, bila penanganan hanya bertumpu pada laporan yang menyenangkan atasan, maka yang dirugikan adalah masyarakat terdampak yang kebutuhannya belum benar-benar tertangani.
Masriadi juga menyoroti bahaya laporan “asal bapak senang” atau ABS dalam proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, pola seperti ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah keadaan sudah pulih, padahal di lapangan masih ada persoalan yang belum selesai.
Data yagn dihimpun NU Online sebelumnya juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara data pusat dan daerah terkait jumlah pengungsi banjir di Aceh. Di beberapa wilayah, angka yang dirilis BNPB berbeda cukup jauh dengan data pemerintah kabupaten. Perbedaan ini memperkuat kekhawatiran bahwa proses pemulihan belum sepenuhnya menggambarkan realitas yang dihadapi warga di lapangan.
Desakan dari PWNU Aceh, Ansor Aceh, dan pengamat Unimal menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Aceh harus dilakukan secara lebih terbuka, akurat, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, warga tidak terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara negara hadir melalui kebijakan yang benar-benar menjawab keadaan di lapangan
Comments are closed.