Tangerang Selatan, NU Online
Pakar Politik Saiful Mujani menekankan pentingnya memperkuat peran dan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut perlu didorong agar memiliki posisi yang lebih kuat dan setara secara fungsional dengan lembaga negara lain, termasuk presiden.
“Bagaimana caranya membuat KPU dan Bawaslu setara dengan presiden,” kata Mujani dalam serial diskusi Politik dan Kebebasan Akademik di Auditorium Prof.Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa langkah utama yang perlu dilakukan dengan mengubah struktur dan fungsi KPU. “Mengubah struktur dan fungsi dari KPU supaya KPU betul-betul independen,” jelasnya.
Hal ini penting karena selama ini masih terdapat persoalan mendasar terkait rendahnya independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
Saiful menilai banyak pihak belum menyadari bahwa lembaga-lembaga utama negara seperti presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA) pada dasarnya sangat bergantung pada KPU.
“Tidak akan ada presiden kalau tidak ada KPU. Tidak akan ada yang namanya DPR kalau tidak ada KPU,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan KPU sangat fundamental dalam sistem demokrasi. Di sejumlah negara lain, sistem ini dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh lembaga penyelenggara pemilu yang kuat dan independen.
“Jadi, keberadaan KPU sangat fundamental. Kalau di negara lain itu berjalan dengan baik tak masalah. Tapi kalau negara kita sumber masalahnya adalah independensi KPU yang sangat rendah,” jelasnya.
25 tahun Reformasi, Sistem politik kian sarat manipulasi
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Ahmad Suaedy menegaskan bahwa yang perlu dipertanyakan, bukan hanya aktor politik, tetapi juga proses dan sistem yang telah dibangun selama Reformasi.
“Saya kira kita memang harus mulai mempertanyakan proses dan sistem yang telah dibangun selama reformasi,” ujarnya.
Menurut Suaedy, sistem yang berjalan saat ini sarat dengan manipulasi politik dari berbagai laporan dan praktik yang ada, hampir tidak ada bagian yang benar-benar bersih.
Ia menilai praktik tersebut terjadi di berbagai level kekuasaan, mulai dari anggota DPR, para penguasa, hingga pusat kekuasaan. “Secara keseluruhan, sistem kita bisa dikatakan sarat dengan manipulasi politik,” lanjutnya.
Akibat kondisi tersebut, parlemen dinilai menjadi lemah dan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Hal ini, menurutnya, membuat presiden seolah-olah berkuasa tanpa kontrol yang memadai.
Dampak lainnya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi. Ia menyoroti adanya ketimpangan ekstrem, di mana kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia disebut setara dengan kekayaan 100 juta rakyat.
“Ini menunjukkan bahwa ketimpangan sudah sangat parah, dan oligarki telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Suaedy juga menilai salah satu penyebab utama kondisi ini adalah sistem pemilu yang terlalu terbuka, sehingga membuka celah manipulasi. Sistem proporsional yang telah diterapkan dan mengalami berbagai perubahan belum menunjukkan hasil signifikan. Dalam praktiknya, masih ada kandidat yang minim keterlibatan di daerah pemilihan, tetapi tetap terpilih karena kekuatan modal dan jaringan.
“Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan politik kita bersifat eksploitatif, di mana mereka yang memiliki kekuatan finansial akan lebih mudah memperoleh kekuasaan,” pungkasnya.
Comments are closed.