Pemeriksaan Haid: Pendidikan, Disiplin, atau Kekerasan?

Bincangperempuan.com– Dalam Islam, perempuan yang sedang menstruasi atau haid tidak diperkenankan melaksanakan ibadah tertentu seperti salat dan puasa. Karena itu, pengetahuan tentang kapan haid dimulai dan berakhir menjadi penting.

Terutama di lingkungan pendidikan berbasis agama seperti boarding school atau pondok pesantren, pengetahuan ini diajarkan secara sistematis. Santriwati diperkenalkan pada konsep fikih perempuan, termasuk jenis-jenis darah menstruasi dan penentuan kondisi suci setelah haid. Dari konteks inilah muncul praktik pemeriksaan saat menstruasi, yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan aturan ibadah. Pemeriksaan dianggap perlu agar tidak terjadi manipulasi, misalnya berpura-pura haid untuk menghindari kewajiban ibadah.

Namun, apakah pemeriksaan saat haid semata-mata bagian dari disiplin keagamaan, atau justru menyimpan potensi kekerasan yang kerap tidak disadari?

Metode Pemeriksaan

Pada praktiknya, pemeriksaan kerap dilakukan melalui metode yang dikenal sebagai pencolekan dengan kapas atau cotton bud. Santri putri yang mengaku sedang haid biasanya dikumpulkan dalam satu waktu, lalu masing-masing diberi cotton bud. Alat tersebut kemudian diminta untuk dimasukkan ke area vagina guna memastikan apakah masih terdapat darah atau flek. Jika kapas keluar dalam kondisi bersih, tanpa warna merah, kuning, atau hitam, maka santriwati dianggap telah suci dan dinyatakan boleh kembali menjalankan ibadah.

Selain metode tersebut, terdapat pula cara lain yang tidak kalah problematis. Di beberapa pesantren, santri putri diminta menunjukkan celana dalam yang sedang dikenakan beserta pembalutnya kepada senior, pengurus, atau ustadzah. Pemeriksaan dilakukan secara visual untuk memastikan ada atau tidaknya darah menstruasi.

Kedua metode tersebut kerap dipandang sebagai bagian dari cara tradisional dalam menentukan akhir haid. Pada pendidikan fikih, praktik ini diposisikan sebagai sarana pembelajaran agar santriwati memahami tanda-tanda kesucian secara konkret. Di sejumlah pesantren, pemeriksaan bahkan dilembagakan ke dalam kelas diniyah atau madrasah, dengan ustadzah yang membimbing santriwati untuk mempraktikkannya sendiri atau melakukannya di bawah pengawasan.

Namun, praktik ini tidak bersifat universal. Sejumlah pesantren modern sudah mulai meninggalkan metode invasif dan menggantinya dengan pencatatan siklus haid secara mandiri melalui buku harian atau formulir kesehatan. Pendekatan ini dianggap lebih aman dan tetap memenuhi tujuan pembelajaran fikih tanpa harus melibatkan pemeriksaan fisik.

Antara Edukasi atau Kontrol

Beberapa metode pemeriksaan di atas yang kemudian banyak menuai kritik. Bukan semata karena tujuannya, tetapi karena cara yang digunakan. Pemeriksaan tubuh terutama pada area paling privat membuka perdebatan terkait batas persetujuan, dan relasi kuasa.

Santriwati berada dalam posisi yang sulit. Mereka hidup dalam sistem yang menekankan kepatuhan, adab, dan hormat kepada otoritas. Dalam situasi seperti ini, penolakan hampir tidak memiliki ruang. Pemeriksaan yang secara teori disebut sebagai pembelajaran bisa berubah menjadi pengalaman yang membingungkan, bahkan melukai, terutama ketika dilakukan tanpa penjelasan yang memadai atau tanpa pilihan untuk menolak.

Di sisi lain, praktik ini juga memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan kerap ditempatkan sebagai sesuatu yang perlu diawasi. Menstruasi yang bersifat biologis dan personal bergeser menjadi objek verifikasi. Tubuh tidak lagi sepenuhnya dipercaya, tetapi harus dibuktikan.

Studi Kasus di Malaysia

Kontroversi serupa pernah mencuat ke ruang publik di Malaysia. Media seperti Coconuts dan Malaysiakini menerbitkan liputan investigatif mengenai praktik period spot checks di sekolah. Dalam laporan tersebut, perempuan diberi ruang untuk menceritakan pengalaman mereka secara langsung—mulai dari rasa malu, ketakutan, hingga perasaan dilanggar.

Liputan media di Malaysia menunjukkan bahwa dampak praktik pemeriksaan haid tidak berhenti pada momen terjadinya. Sejumlah narasumber yang diwawancarai mengaku baru memahami pengalaman tersebut sebagai bentuk pelanggaran bertahun-tahun setelahnya, ketika mereka telah dewasa. Rasa jijik, dan malu terhadap tubuh sendiri tidak serta-merta hilang, melainkan menetap dan membentuk relasi mereka dengan otoritas, pendidikan, dan tubuh perempuan itu sendiri.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebuah artikel cerita dari Magdalene membeberkan pengalaman penulis semasa SMP ketika guru melakukan pemeriksaan fisik untuk membuktikan haid, termasuk menyentuh area tubuh yang privat. Pengalaman itu baru disadari bertahun-tahun kemudian sebagai bentuk pelecehan seksual.

Sayangnya, diskusi berhenti di situ. Tidak berkembang menjadi liputan investigatif. Tidak ada penelusuran sistematis ke sekolah atau pesantren, tidak ada wawancara dengan santriwati, tenaga kesehatan, atau ahli HAM. Media arus utama pun nyaris absen.

Pemeriksaan haid di sekolah dan pesantren kerap dibungkus sebagai urusan internal agama dianggap terlalu sensitif, terlalu privat, atau tabu untuk dibicarakan ke publik. Akibatnya, praktik ini jarang dikritisi.

Yang hilang dari perbincangan di Indonesia adalah perspektif kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia. Tanpa keduanya, tubuh perempuan direduksi menjadi objek verifikasi. Menstruasi diubah menjadi sesuatu yang harus dibuktikan lewat pemeriksaan fisik. Diskusi pun berhenti pada niat baik dan dalih agama, bukan pada risiko kesehatan, dampak psikologis, dan pengalaman konkret perempuan yang menjalaninya.

Mengapa Praktik Ini Penting Dibahas?

Membahas pemeriksaan haid bukan berarti menolak pendidikan agama. Yang dipersoalkan adalah caranya. Pendidikan apa pun tidak bisa dilepaskan dari etika dan hak atas tubuh.

Ketika pemeriksaan dilakukan tanpa persetujuan yang bebas, tanpa pilihan untuk menolak, dan dalam relasi kuasa yang timpang. Ini bukan soal disiplin tetapi bentuk pelanggaran otonomi tubuh.

Referensi: