Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) bersikukuh meneruskan rencana mempercepat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pemerintah Sumbar nilai, penolakan warga karena sosialisasi minim. Padahal, warga terutama para perempuan menolak karena khawatir dampak buruk kehadiran pembangkit panas bumi dari kerusakan lahan pertanian sampai bahaya keracunan yang mengancam keselamatan seperti di Sorik Marapi, Sumatera Utara. “Karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan minat investor, kurangnya insentif fiskal, kemudian ketergantungan terhadap energi fosil semakin tinggi. Sehingga target bauran energi akan sulit dicapai,” kata Erick Kurniawan, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, akhir Februari. Dia tak mengelak rencana PLTP Gunung Talang masih minim sosialisasi yang berujung pada penolakan warga yang khawatir akan dampak buruh proyek ini. Karena itu, mereka merencanakan menggelar sosialisasi secara intens kepada masyarakat. Percepatan PLTP Gunung Talang, katanya, sangat penting dalam mengejar target bauran energi dari sektor energi terbarukan. Karena itu, dia mendorong kolaborasi lintas sektor agar rencana PLTP yang digagas sejak lama bisa segera terealisasi. Namun begitu, hal tak kalah penting adalah meningkatkan literasi masyarakat akan dampak positif dan negatif proyek ini. Menurut Erick, PLTP Gunung Talang akan menghasilkan energi hingga 20 MW. Konsorsium asal Turki, PT Hitay Daya Energy telah melakukan perombakan manajemen untuk memuluskan rencana itu dan tengah memproses pengajuan izin lingkungan untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 27.000 hektar. Untuk memuluskan rencana itu, perusahaan gelontorkan investasi US$140 juta atau setara Rp2,2 triliun. Kegiatan proyek akan mencakup 22 nagari yang tersebar di lima kecamatan.…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.