Pemerintah baru saja mengesahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek gas alam di Blok Masela di Perairan Arafura. Persetujuan ini membuka jalan bagi pengembangan salah satu proyek gas alam terbesar yang sempat mandeg beberapa tahun itu. Langkah ini menuai kritikan dari para pihak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyebut, Blok Masela akan menghasilkan miliaran kaki kubik gas per hari dan menjadi tulang punggung produksi LNG Indonesia. Karena itu, pemerintah nilai proyek ini sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi dan mendukung transisi energi nasional karena lebih rendah karbon. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik keputusan pemerintah yang ngotot meneruskan proyek bernilai lebih dari Rp300 triliun itu. Selain mengkhawatirkan dampak sosial dan ekologis, mereka menilai rencana itu mengancam ambisi pemerintah memenuhi target net zero emission pada 2060. Novita Indri, Juru kampanye Trend Asia mengatakan, narasi pemerintah yang menyebut gas alam sebagai energi bersih tak sepenuhnya benar. Pasalnya, gas alam masih termasuk dalam kelompok energi berbahan fosil yang itu berarti tetap menghasilkan emisi. Dia pun sayangkan langkah pemerintah yang tetap memasukkan energi kotor ini ke dalam Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035. Menurut dia, dengan masuknya gas ke dalam RUPTL, berarti ekspansi sumber-sumber energi berbasis fosil akan terus terjadi. Keputusan itu juga Novita nilai sebagai bentuk inkonsistensi dalam upaya mengejar target net zero emission. Pemerintah, kata dia, masih menjadikan energi fosil sebagai tulang punggung energi nasional. “Ini membuktikan bahwa pemerintah masih setengah hati dan belum benar-benar ikhlas untuk meninggalkan energi fosil ini. Padahal, dari hulu hingga hilir, penggunaan gas…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.