Jakarta, NU Online
Presiden Prabowo Subianto menyadari, supremasi hukum merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Menurutnya, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi penegakan hukum yang lemah.
“Saya bertekad di bawah pemerintahan saya untuk memastikan supremasi hukum. Hukum harus menang atas kepentingan pribadi apa pun. Pada tahun 2025, Indonesia, seperti yang saya janjikan, kami akan menghadapi dan kami telah menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka,” katanya melansir tayangan Youtube Sekretariat Presiden RI dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026).
Pada 2025, Prabowo menyebut bahwa pemerintah secara terbuka dan tegas menghadapi praktik korupsi di berbagai sektor. Ia mengungkapkan, upaya pemberantasan korupsi menuntut keberanian untuk mengakui adanya persoalan serius dalam tata kelola negara.
“Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik. Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.
Prabowo mengaku, saat awal masa pemerintahannya, ditemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, serta berbagai praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi.
Meski begitu, ia mengaku telah menyita sekitar empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Prabowo menilai, praktik tersebut bukan bagian dari ekonomi pasar bebas, melainkan bentuk ekonomi keserakahan yang merusak tatanan hukum dan keadilan.
Selain penyitaan tersebut, Prabowo juga mencabut izin 28 korporasi yang menguasai lebih dari satu juta hektare lahan karena terbukti melanggar hukum, termasuk membuka perkebunan di kawasan hutan lindung sebesar 1,01 juta hektar.
“Saya memiliki laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka berkata, oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli. Ya, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan mendapati kejutan besar,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa satu-satunya jalan menghadapi kondisi tersebut adalah keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten. Ia menekankan, langkah tegas ini merupakan tuntutan rakyat dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melayani publik dengan kejujuran.
“Anda mungkin belum mendengar cerita kami karena kami adalah orang-orang yang tidak suka pamer. Kami rendah hati. Kami cenderung berada di bawah radar. Namun kami sangat bertekad dalam upaya kami untuk mengejar ketertinggalan dengan seluruh dunia,” terangnya.
Comments are closed.