Washington DC, Arina.id — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mendorong peninjauan ulang kebijakan vaksinasi anak, termasuk persyaratan vaksin bagi siswa sekolah dan penggunaan vaksin campak, gondongan, serta rubella (MMR).
Perintah eksekutif tersebut ditandatangani Trump pada Senin (10/8/2026) waktu setempat. Kebijakan ini muncul ketika anak-anak di berbagai wilayah AS bersiap kembali ke sekolah dan negara tersebut tengah menghadapi wabah campak terburuk dalam 35 tahun.
Dalam perintah tersebut, pemerintahan Trump mendorong negara bagian dan teritori untuk meninjau kembali rekomendasi pemerintah federal mengenai persyaratan imunisasi, termasuk vaksinasi sebagai syarat pendaftaran dan kehadiran siswa di sekolah.
Namun, pemerintah federal AS tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur seluruh kebijakan tersebut. Kewenangan menetapkan persyaratan vaksinasi bagi siswa, misalnya, berada di tangan masing-masing negara bagian.
“Negara bagian dan teritori disarankan untuk meninjau” rekomendasi pemerintahan Trump mengenai “persyaratan imunisasi untuk konteks seperti pendaftaran dan kehadiran di sekolah,” demikian isi perintah tersebut dikutip dari AFP.
Trump Dorong Vaksin MMR Dipisah
Perintah eksekutif itu juga meminta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) membentuk satuan tugas untuk mendorong penyediaan vaksin MMR dalam tiga suntikan terpisah.
Satuan tugas tersebut akan bekerja sama dengan sektor swasta dan negara lain jika diperlukan. Pada saat yang sama, ketersediaan vaksin kombinasi MMR dan vaksin yang direkomendasikan berdasarkan keputusan klinis bersama tetap dijamin.
Vaksin MMR merupakan vaksin kombinasi yang memberikan perlindungan terhadap campak, gondongan, dan rubella. Bukti ilmiah selama bertahun-tahun mendukung keamanan penggunaan vaksin kombinasi tersebut.
Sejumlah pakar kesehatan masyarakat juga selama ini merekomendasikan vaksin MMR kombinasi karena dapat memberikan perlindungan kepada anak secara lebih cepat sekaligus mengurangi kendala administratif bagi orang tua yang harus membawa anak menjalani beberapa kali kunjungan medis.
Namun, saat penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih, Trump menyampaikan sejumlah pernyataan yang dinilai tidak didukung bukti ilmiah, termasuk mengenai kemungkinan risiko dari vaksin kombinasi.
Presiden American Academy of Pediatrics (AAP) Andrew Racine mengatakan kepada wartawan bahwa pengembangan vaksin MMR terpisah yang telah mendapat persetujuan di AS dapat membutuhkan waktu lebih dari satu dekade.
“Kami menyarankan agar Anda terus memberikan vaksin kepada anak-anak yang telah memiliki data keamanan selama puluhan tahun,” kata anggota Komite Penyakit Menular AAP, Aaron M. Milstone.
AS Hadapi Wabah Campak Terburuk dalam 35 Tahun
Dorongan Trump untuk mengubah kebijakan vaksin muncul setelah upaya pemerintahannya melakukan perubahan besar terhadap kebijakan vaksin sebelumnya terhambat keputusan pengadilan federal.
Pengadilan menghentikan sementara pelaksanaan perubahan tersebut sembari proses hukum berlanjut. Hakim dalam perkara itu juga berpihak pada sejumlah organisasi medis besar yang menilai langkah pemerintahan Trump melanggar hukum.
Perintah terbaru Trump dikeluarkan ketika jutaan anak di AS bersiap kembali ke sekolah dan negara tersebut menghadapi wabah campak terburuk dalam 35 tahun.
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. juga mendapat sorotan karena dinilai turut berkontribusi terhadap situasi tersebut dengan menyebarkan sentimen anti-vaksin dan memperkuat kekhawatiran terhadap imunisasi yang telah diteliti secara luas.
Meski demikian, sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga AS masih mendukung vaksinasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Kennedy dan Trump juga sempat mengurangi retorika yang menentang vaksinasi.
Namun, kebijakan terbaru tersebut menunjukkan bahwa isu vaksin masih menjadi bagian penting dalam agenda kesehatan pemerintahan Trump.
Trump dan Kennedy juga tetap dikritik karena mempertahankan anggapan bahwa vaksin memiliki kaitan dengan autisme. Klaim tersebut telah dibantah oleh berbagai penelitian ilmiah selama bertahun-tahun.
Jeffrey Singer dari Cato Institute menilai perubahan yang diusulkan pemerintahan Trump terhadap jadwal vaksinasi anak berpotensi menimbulkan risiko ketika rekomendasi pemerintah ditempatkan sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan medis.
“Perubahan yang diusulkan pemerintahan Trump terhadap jadwal vaksin anak menggambarkan risiko ketika rekomendasi pemerintah menempati posisi istimewa dalam pengambilan keputusan medis,” kata Singer.
Comments are closed.