Rencana perluasan kebun sawit untuk bioenergi yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan terus menuai kritikan. Terlebih, di tengah bencana melanda berbagai daerah hingga kini termasuk penanganan kerusakan pasca bencana besar di Sumatera lalu belum juga selesai. Berbagai kalangan mengingatkan, bahaya dan risiko kalau mengubah hutan dan lahan di Papua untuk kebun sawit. Bagi Prabowo, ekspansi sawit itu bagian dari strategi mencapai swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan. Dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, dia menyatakan, penanaman sawit di Papua untuk menghasilkan bahan bakar nabati hingga daerah itu mampu menikmati hasil energi yang diproduksi sendiri. Prabowo juga menyinggung besarnya impor BBM Indonesia mencapai Rp520 triliun per tahun dan meyakini pengembangan sawit, singkong, serta tebu untuk bioenergi dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun. Achmad Surambo Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, seharusnya bencana ekologis di Sumatera menjadi peringatan keras. Di pulau itu, luas tutupan sawit melebihi kapasitas ekosistem dengan defisit daya dukung hingga jutaan hektar, termasuk area kritis seperti lahan gambut dan daerah tangkapan air. “Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Mandailing Natal, dan Pesisir Selatan bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan konsekuensi dari konversi hutan primer menjadi monokultur sawit,” kata Rambo, sapaan akrabnya. Rencana ekspansi sawit ini, selaras dengan target ekstensifikasi lahan 600.000 hektar pada 2026 dan kebijakan mandatori B50. Sawit Watch menilai, tindakan ini sebagai strategi “jalan pintas” yang sarat risiko—dapat memicu bencana ekologis, konflik agraria, dan krisis pangan. Analisis Sawit Watch berdasarkan riset Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) menunjukkan, luas perkebunan sawit eksisting…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.