Ketika banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah Aceh dan sekitarnya (Rabu, 26 November 2025), di banyak tempat, ia membawa material lumpur, batu, dan kayu; akses jalan terputus, aktivitas ekonomi tersendat, dan pemulihan menuntut biaya besar. Peristiwa itu mudah dibaca sebagai musibah cuaca semata. Namun, ia juga dapat berarti alarm kebijakan, ada sesuatu yang salah. Ketika benteng alam di hulu, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) melemah, maka pembangunan di hilir ikut terseret. Hutan yang utuh menahan air hujan, mengurangi limpasan permukaan, menekan erosi, dan menjaga aliran dasar saat kemarau. Saat ekosistem hutan di hulu DAS rusak, limpasan dan sedimen meningkat; sungai lebih cepat meluap; dan lereng lebih rentan runtuh. Dengan demikian, seharusnya cara pandang Pemerintah Daerah dan Pusat tidak hanya melihat KEL sebagai kawasan yang kaya keragaman hayati, tetapi juga harus dibaca sebagai infrastruktur dasar yang tak terlihat. Sayangnya, arsitektur perencanaan pembangunan masih sering memosisikan konservasi sebagai urusan sektoral. Ia berhenti di dokumen lingkungan atau program satu-dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Salah satu titik terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, pada penghujung Desember lalu. Foto: Sri Wahyuni/Mongabay Indonesia Menelaah Kerugian Fiskal Ketika bencana datang, barulah kita sadar untuk membayar “tagihan” yang sesungguhnya: jalan rusak, irigasi tertimbun, produksi kebun dan sawah turun, sekolah dan layanan kesehatan terganggu, dan APBD terpaksa beralih dari pembangunan ke pemulihan. Pascabanjir bandang 26 November 2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaporkan kerusakan dan kerugian mencapai lebih dari Rp1,1 triliun. Ini contoh bagaimana bencana hidrometeorologi dapat mengguncang fiskal daerah hanya dalam satu kejadian. Di tingkat provinsi,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.