Jutaan porsi makanan dimasak dan dibagikan setiap hari melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Standar higienitas diterapkan, bahan baku disertifikasi, dan dapur diawasi. Namun di era meningkatnya bakteri kebal antibiotik, muncul pertanyaan yang belum banyak dibahas: apakah pengawasan MBG juga sudah mempertimbangkan risiko resistansi antimikroba?
Bagi sebagian orang, Antimicrobial Resistance (AMR) masih terdengar seperti isu laboratorium yang jauh dari dapur MBG. Tapi bagi para peneliti mikrobiologi dan kesehatan masyarakat, ancamannya sudah sangat nyata dan berpotensi masuk melalui rantai pangan, khususnya hewani.
Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kuntaman, menyebut sejak sekitar tujuh tahun lalu, para peneliti di Indonesia telah menyepakati penggunaan Escherichia coli penghasil ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) sebagai indikator surveilans AMR.
“Kenapa E. coli? Karena dia ada di mana-mana, di manusia, hewan, lingkungan,” ujar Kuntaman pada Selasa, 24 Februari 2026 di Jakarta.
Dalam studi yang dilakukan timnya sejak 2018, ditemukan 28 persen individu di komunitas membawa E. coli ESBL. Di rumah sakit, angkanya melonjak menjadi 52 persen. Pada populasi umum, sekitar 34–38 persen. Yang mengejutkan, pada daging yang dijual di pasar, angka keberadaan ESBL mencapai 33 persen, hampir setara dengan populasi manusia.
Professor Kuntaman memaparkan temuan risetnya dalam forum Reflection on Strengthening AMR Control Through One Health Framework di Hotel Westin, 24 February 2026 | Foto: Dian/Prohealth.id
Temuan lain bahkan lebih mencemaskan. Pada ayam broiler, prevalensi bakteri resisten bisa mencapai 80 persen. Dalam 90 sampel air di sekitar sistem produksi, 90 persen di antaranya positif mengandung bakteri resisten.
“Ini artinya memang ada sumber lain di luar rumah sakit. Tidak bisa lagi kita bilang AMR itu hanya masalah klinis,” kata Kuntaman.
Data terbaru menunjukkan resistansi terhadap karbapenem—antibiotik lini terakhir—sudah berada di kisaran 20–25 persen dan terus meningkat. Bakteri seperti Acinetobacter baumannii dan Pseudomonas aeruginosa menjadi momok di ICU karena sulit diobati.
“Kalau sudah kena karbapenem resisten, evidence-based therapy hampir tidak ada. Obat terbaiknya bahkan belum tersedia luas di Indonesia,” ujarnya.
Bagi Kuntaman, istilah “silent pandemic” untuk AMR sudah tidak relevan lagi. “Ini bukan silent pandemic. Ini pandemik beneran.”
MBG dan Titik Kritis yang Terlewat
Kementerian Kesehatan pada 2025 melaporkan 119 kasus keracunan makanan terkait MBG di 25 provinsi. Pada awal 2026, sekitar 1.900 orang dilaporkan mengalami keracunan makanan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Penyebabnya antara lain Salmonella dan E. coli.
Namun, menurut Denny, pengujian biasanya berhenti pada identifikasi bakteri penyebab. “Tidak dilanjutkan ke pengujian resistansi antibiotik. Padahal itu penting, baik untuk penanganan korban maupun untuk pemetaan risiko.”
Ia juga menyoroti kasus di Bogor. Di sini, isolat bakteri dari kasus keracunan tidak lagi tersedia untuk diteliti lebih lanjut. “Isolatnya sudah hilang. Ini membuat kita kehilangan peluang belajar.”
Menurut Denny, titik paling kritis dalam MBG justru bukan pada bahan baku, karena sebagian besar dimasak, melainkan pada fase pasca-pemasakan.
“Kontaminasi setelah pengolahan, dari air pencuci ompreng, dari tangan pekerja, dari permukaan alat makan. Kalau airnya mengandung E. coli resisten, ini bisa menularkan gen resistansi ke bakteri lain,” ujarnya ditemui Prohealth.id usai menghadiri pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam banyak kasus, makanan disimpan lebih dari empat jam pada suhu ruang. Air yang digunakan belum tentu diuji hingga level resistansi. Sistemnya masih fokus pada koliform secara umum, bukan pada apakah bakteri tersebut kebal antibiotik.
Usulan AMR Masuk Gugus Tugas MBG
Menanggapi kekhawatiran potensi masuknya risiko resistansi antimikroba (AMR) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Kemenko PMK, Rama Prima Syahti Fauzi, menegaskan secara sistemik negara sebenarnya telah memiliki perangkat yang memadai. Menurut dia, apabila penguatan pengamanan MBG dari bahaya AMR dinilai perlu, mekanisme yang dibutuhkan pada dasarnya sudah tersedia dan tinggal diaktifkan.
“Kalau memang diperlukan penguatan pengamanan MBG dari bahaya AMR, sistem negara sudah siap. Tinggal diaktifkan saja,” ujarnya pada Selasa, 24 Februari 2026.
Ia mengatakan bahwa secara kebijakan, integrasi AMR ke dalam pengawasan MBG berada di tangan gugus tugas yang dibentuk melalui keputusan presiden. “Kalau mau spesifik memasukkan AMR dalam pengawasan MBG, itu harus dari gugus tugas. Bisa diusulkan,” ujarnya.
Kemenko saat memaparkan evaluasi RAN PRA 2020-2024 di Menteng, Jakarta Pusat | Foto: Dian/Prohealth.id
Saat ini, pendekatan One Health—yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan—sudah menjadi kerangka nasional pengendalian AMR. Namun, belum ada integrasi spesifik ke dalam skema pengawasan MBG.
Rama menjelaskan, pengaktifan itu dapat dimulai dari investigasi yang komprehensif setiap kali terjadi kasus keracunan pasca santap MBG. Investigasi itu, kata dia, tidak seharusnya berhenti pada penanganan korban, tetapi dilanjutkan dengan penelusuran penyebab hingga ke titik-titik kritis dalam rantai produksi dan distribusi makanan.
“Kalau KLB (kejadian luar biasa), ada prosedur investigasi. Tapi kalau tidak ditetapkan KLB, ya hanya ditangani kasusnya,” katanya. Masalahnya, penetapan KLB memiliki konsekuensi administratif dan pembiayaan, termasuk skema penjaminan BPJS. Hal ini, menurutnya, membuat beberapa pemerintah daerah enggan menetapkannya.
Kementerian Kesehatan, menurut Rama, tengah menyusun regulasi tentang status “waspada KLB” agar langkah penanggulangan tetap berjalan tanpa mengubah skema pembiayaan secara drastis.
Dari hasil investigasi itu, pemerintah dapat melakukan pembenahan pada sumber persoalan, baik yang berkaitan dengan bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, maupun aspek lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penguatan pengawasan tidak perlu membangun sistem baru dari nol, melainkan mengoptimalkan instrumen yang sudah ada agar respons terhadap potensi risiko, termasuk AMR, menjadi lebih terstruktur dan berbasis bukti.
Dari Farm to Table
Konsep One Health menekankan pengendalian AMR harus dilakukan dari hulu ke hilir—from farm to table. Namun, data menunjukkan rantai ini lebih kompleks.
Ayam broiler dengan prevalensi bakteri resisten tinggi, limbah rumah sakit yang belum sepenuhnya efektif membunuh bakteri sulit, hingga air lingkungan yang tercemar, membentuk siklus yang saling terhubung.
“Kalau hanya fokus di rumah sakit, tidak cukup. Harus pertanian, lingkungan, semua barengan,” kata Kuntaman.
Menurut Denny, pertanyaannya kini bukan lagi apakah AMR relevan dengan MBG, melainkan seberapa cepat risiko itu akan masuk jika belum diantisipasi. Dalam skala distribusi nasional, MBG melibatkan jutaan porsi makanan setiap hari. Setiap titik, peternakan, dapur produksi, distribusi, hingga tempat pencucian alat makan, menjadi simpul potensial penyebaran bakteri resisten.
Denny menyebut, penguatan sistem bukan hanya pada sertifikasi bahan baku, tetapi juga pada pengawasan air, higiene pekerja, serta investigasi berbasis resistansi ketika terjadi keracunan.
“Jangan hanya tahu bakterinya apa. Kita perlu tahu, dia resisten atau tidak. Supaya pengobatannya tepat, dan supaya kita tahu peta ancamannya,” ujarnya.
Comments are closed.