Nestapa Warga NTT Terdampak Pembangkit Panas Bumi

Andi Nawa dan  yang lain bergantian menceritakan dampak kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko. Tepatnya di Dusun Turetogo, Desa Wogo, Kecamatan Golewa, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Andi mengenang, sebelum pembangkit itu ada, hasil panen kopinya bisa mencapai 350 kilogram. Sejak dua tahun ini, hasilnya terus berkurang hingga hanya dapat 50 kilogram. “Dulu kami disini sering tanam sayur untuk dijual ke pasar, sekarang kami harus beli sayur di pasar,” sebut Andi saat ditemui di rumahnya, Kamis (28/5/2025). Andi sempat mengajak Mongabay melihat semburan lumpur panas dari lubang-lubang yang berada sekitar 300 meter sebelah utara rumahnya.

Browse Posts

Para Pihak Ingatkan Risiko Proyek Energi Sampah Pemerintah

Opini: Data Emisi PLTU Batubara Bukan Informasi Rahasia

Mencari Pengelola Baru Bandung Zoo, PKBSI Ingatkan Harus Kompeten

Dulu, lahan dimana semburan itu berada adalah kebun warga. Namun, dua tahun belakangan ini keluar lumpur panas dengan aroma menyengat dari lubang-lubang yang bermunculan. Pihak perusahaan kemudian membeli lahan tersebut dan memagarinya dengan bambu. “Kalau ada perbedaan, ada warga yang menolak dan menerima kehadiran geothermal bukan urusan kami. Kami warga yang merasakan dampak langsung dari kehadiran proyek ini,” ungkapnya.

Pengembangan panas bumi di lokasi yang berada 15 kilometer sisi timur Bajawa, ibu kota Ngada itu berlangsung sejak 1984. Tahun 1997-2002, Direktorat Vulkanologi dan Jepang (GSJ, West JEC, MRC dan NEDO) kemudian bersama-sama melakukan eksplorasi.
Kerjasama itu menghasilkan dua sumur, yakni MT-1 dan MT-2. Sementara MT-3 dan MT-4 pengeboran berlangsung pada 2003 oleh Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral. Sumur semi eksplorasi MT-5 dan sumur reinjeksi MT-6 berhasil terselesaikan pada tahun 2005. Sedangkan pada 2007, pemasangan pipa menuju lokasi

Steam Gathering (SG). Di tahun itu pula berlangsung uji coba gabungan berlangsung. Secara total, PLTP Mataloko berada di atas lahan seluas 12,9 hektars dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 996,2 hektar.

Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.

Hasil panen turun

Sayangnya, klaim PLTP sebagai energi bersih nyatanya tak sepenuhnya benar. Andi menyebut, kehadrian PLTP itu telah membawa dampak terhadap warga di tiga RT. Hasil panen kopi terus menurun. Sebagian bahkan tak lagi bisa berproduksi. Begitu juga dengan lahan sawah yang sebelumnya warga tanami padi atau jagung, kini terlantar. Terlihat beberapa ekor sapi tengah menyantap rerumputan di lokasi. Andi bilang, lahan-lahan itu warga biarkan mangkrak karena tak lagi produktif.

“Ditanami juga percuma. Padi sama jagung tidak bisa berbuah,” ujar Andi.

Tanaman kopi milik Andi kondisinya tak lebih baik. Tak seperti dulu, meski daunnya terlihat hijau, buahnya tak lebat. “Jagung tidak berbuah,padi pun senasib. Bahkan tanaman singkong saja ikut terdampak,” ucapnya.
Dua petak kebun yang kami kunjungi, terlihat tanaman jagung yang tidak tumbuh subur. Tanaman terlihat kerdil dan sangat mungkin akan gagal panen. Dari atas bukit terlihat asap mengepul ke udara dari lubang-lubang di balik pagar bambu. Beberapa papan bergambar peringatan terpasang di kawasan ini dengan tulisan “Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan” dan “Dilarang mengikat hewan ternak di area ini.”

Beberapa lubang berukuran besar berada di samping aliran sungai bagian bawah. Tampak uap dan semburan lumpur dari dalam lubang. Sesekali terdengar suara gemuruh beserta ledakan. Andi menunjukan sebuah pondasi rumah yang pemiliknya tinggalkan. Lokasinya hanya sekitar 20 meter dari lubang yang mengeluarkan suara gemuruh tadi. “Dulu ini rumah warga namun semuanya sudah mengungsi ke wilayah di perbukitan.”
Saat angin bertiup ke barat, kami pun mencium bau belerang menyengat. Kakrena itu, Andi pun segera mengajak kembali ke rumah agar tak terpapar gas H2S (hydrogen sulfida).

“Baunya sangat menyengat namun kami sudah terbiasa menghirupnya. Dampaknya anak-anak saat tidur dari kerongkongannya muncul suara seperti orang mengorok,” sebutnya. Mengutip Antaranews.com, Ignatius Rendroyoko, GM PT. PLN wilayah NTT menyebut, PLTP Mataloko berkapasitas 1×2,5 MW ini sempat berhenti beroperasi akibat penurunan panas. Dan kini, kembali beroperasi setelah PLN ambil alih fasilitas tersebut.

Warga waswas

Operasional PLTP Mataloko membuat warga sekitar waswas. Apalagi, saat malam hari, lubang-lubang panas bumi itu kerap keluarkan suara gemuruh. Dua kali petugas datang mengecek lokasi yang berada di dekat pemukiman. Termasuk pada Senin (26/5/2025), dengan libatkan berbagai unsur.
Kepada warga, mereka sampaikan bila struktur tanah di dekat lokasi semburan lemah sehingga mudah runtuh. “Padahal, kami disini lokasinya paling dekat dengan sumur yang mengeluarkan asap dan suara gemuruh,” sebut Krispianus Lewa, warga lainnya.

Krispianus mengatakan, sejak PLTP itu beroperasi, warga harus keluarkan biaya lebih untuk mengganti seng. Sebabnya, paparan gas dari sumur-sumur PLTP sebabkan seng lebih cepat karatan dan berlubang. Dia pun berharap masyarakat satukan tekad untuk menolak proyek PLTP. Tidak hanya struktur bangunan rumah. San Due, warga lainnya mengaku kehadiran PLTP itu telah sebabkan air sungai tercemar hingga tak bisa warga gunakan. Warga sering terkena gatal-gatal bila mandi di kali ini.

“Dulu kami sering mandi di kali ini tapi sudah lama tidak lagi. Sering gatal-gatal, airnya juga sudah kotor,” jelasnya.

Jurnal berjudul Kuasa Eksklusi dalam Pembangunan Geothermal di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada karya Andriana Natalia Wea, Dkk menjelaskan proyek energi listrik ini. Menurutnya, tahun 2002 menjadi awal mulai proyek ini, meski sudah terancang sejak 1998. Pengeboran pertama pada titik sumur di atas lahan seluas 5 hektar gagal karena bocor hingga mengakibatkan semburan lumpur dan gas panas. Akibatnya, banyak lahan sawah, kebun, dan rumah warga rusak. Termasuk pada sungai yang biasa warga gunakan, tercemar oleh lumpur. Selain itu, kualitas udara juga berubah menjadi sangat kotor. Terdata 1.579 rumah rusak dan 11 desa terdampak pembangunan PLTP Mataloko tersebut.

Kompor panas bumi

Bobby Robson Sitorus, Manajer Perizinan dan Komunikasi PT.PLN IUP Nusra, menjelaskan, proses pengeboran panas bumi telah berlangsung sejak awal dnegna menggelar riset di area manifest panas bumi di Mataloko. Pada 2000-an, Badan Geologi melakukan pengeboran di Ulubelu untuk mengetahui lokasi sumber panas atau kompor. Kegiatan ini hasilkan enam sumur.

“Dari sini diketahui modelling panas di bawah tanah dan didapatkan lokasi spesifik sumber panas atau “kompor” panas bumi. Secara spesifik pengeboran pertama untuk mengetahui modelling sumber panas bumi,” terangnya.

Bobby menjelaskan, karena pengeboran bersifat dangkal, tidak hanya hasilkan uap. Bahkan, saat ini tekanannya menurun sehingga tidak bisa PLN gunakan untuk keperluan pembangkitanm, butuh tekanan yang besar. Menurut Bobby, manifest panas bumi yang ada di lahan warga sebelumnya telah ia bebaskan. Saat ini, pemilik lahan dengan luas sekitar 5 hektar tersebut adalah PLN. Pihaknya memasang pagar pada lahan tersebut, lengkap dengan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PLN melakukan monitoring lokasi manifest tersebut secara periodik dengan inspeksi area, pemantauan lokasi melalui drone, dan mengumpulkan data parameter udara. “Berdasarkan pemodelan sumber panas bumi dari pengeboran pertama, rencana pengembangan potensi panas bumi di Mataloko adalah sebesar 20 Megawatt,” tuturnya.

Potensi tersebut akan menjadikan Kabupaten Ngada swasembada energi listrik. Bahkan, berpeluang juga untuk memasok daerah lain. Seperti Kabupaten Manggarai yang beban kebutuhan listriknya capai 8,7 MW yang sementara ini berasal dari pembangkit fosil yaitu PLTD (solar) dan PLTU (batubara).
Atau juga ke Labuan Bajo sampai Maumere. “Pengembangan panas bumi ini dari pengeboran sampai menghasilkan energi listrik bisa 4-5 tahun sehingga nantinya Kabupaten Ngada siap dengan energi listrik sendiri,” jelasnya.

Bobby menegaskan, pihaknya sudah menyusun detail rencana mitigasi untuk meminimalisir dampak terkait proyek ini. Apalagi, proses pengeboran nanti juga akan mendapat supervisi langsung dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Selain itu, pihaknya juga menyempurnakan SOP pengeboran yang lebih kedepankan prinsip kehati-hatian dan standar K3. Berdasar penugasan Wilayah Kerja Panas Bumi dan Izin Panas Bumi dari ESDM, PLN memproyeksikan pengembangan PLTP di NTT hingga 70 MW. Selain 20 MW di Mataloko, juga 40 MW di Ulumbu dan 10 MW di Lembata.
*****

Buntut Panas Bumi, Warga Poco Leok Gugat Bupati Manggarai ke PTUN