Bagi Masyarakat Adat Papua, termasuk di Merauke, tanah bukan sekadar ruang produksi. Bagi Masyarakat Adat Papua, tanah adalah ruang hidup, tempat identitas, relasi sosial, sejarah, dan warisan masa depan. Karena itu, ketika proyek pembangunan skala besar masuk ke satu wilayah, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya angka produksi atau investasi, juga keberlanjutan cara hidup masyarakat yang telah lama bertaut dengan ruang itu. Film dokumenter Pesta Babi mengingatkan kita pada hal itu. Film ini tidak sekadar menampilkan potret keresahan masyarakat adat atau menyajikan kritik terhadap pembangunan. Ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebuah kebijakan publik dirumuskan, dijalankan, dan memperoleh legitimasi di tengah masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Sebagai seseorang yang bekerja cukup lama di bidang perkebunan dan terlibat dalam dinamika tata kelola perizinan sumber daya alam di Tanah Papua, saya memandang Pesta Babi penting terbaca bukan semata sebagai karya dokumenter, tetapi sebagai cermin untuk menilai kualitas kebijakan publik kita. Sebagian hutan di Papua Selatan, sudah berubah bentuk untuk PSN. Bagi Masyarakat Adat Papua, hutan itu tak sekadar pepohonan, tetapi tempat mereka bergantung hidup, dari segala keperluan pangan, obat-obatan sampai budaya ada di sana. Foto: Yayasan Pusaka Dalam konteks proyek strategis nasional (PSN) pangan di Merauke, Papua Selatan, perdebatan yang muncul sering sebagai pertentangan sederhana antara pembangunan dan penolakan masyarakat. Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, bukan sekadar apakah proyek pangan perlu atau tidak, tetapi apakah proses kebijakan terrancang secara adil, partisipatif, dan sesuai konteks sosial-ekologis Papua. Dalam ilmu kebijakan publik terdapat pelajaran penting: kebijakan yang baik bukan hanya ditentukan oleh tujuan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.