Di balik kepulan asap rokok yang selama puluhan tahun dianggap bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, tersimpan persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar pilihan individu untuk merokok. Mulai dari beban kesehatan, kemiskinan rumah tangga, hingga strategi pemasaran yang menyasar kelompok rentan, berbagai persoalan itu diangkat dalam pemutaran dan diskusi film dokumenter “Di Balik Ilusi Tembakau” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama AJI Pontianak pada Kamis, 4 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut mempertemukan jurnalis, akademisi, pegiat kesehatan, pemerintah, hingga masyarakat umum untuk membedah berbagai sisi industri tembakau yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.
Film dokumenter “Di Balik Ilusi Tembakau” mengangkat berbagai fakta mengenai dampak konsumsi rokok di Indonesia, mulai dari sisi kesehatan, ekonomi keluarga, hingga pengaruh industri dalam membentuk persepsi masyarakat. Pemutaran film yang dihadiri sekitar 70 orang tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Ketua AJI Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menghadirkan ruang diskusi publik yang terbuka dan berbasis data.
“AJI Pontianak memandang film dokumenter bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga media yang mampu membuka ruang refleksi dan memperkaya perspektif publik terhadap berbagai isu yang dekat dengan kehidupan kita,” ujarnya.
Menurut Rivaldi, isu tembakau merupakan salah satu persoalan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat sehingga perlu dibicarakan secara kritis dengan mengedepankan fakta dan informasi yang berimbang.
“Kegiatan hari ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan peserta pada satu pandangan tertentu. Justru kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan berbasis fakta,” ujarnya.
Dalam diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menjelaskan, pengeluaran rutin untuk membeli rokok dapat menggerus pendapatan keluarga dan mempersempit peluang mereka keluar dari kemiskinan.
“Kalau sehari Rp30.000 pengeluaran saja (untuk rokok), berarti sebulan sudah Rp900.000. Bagi keluarga miskin itu sangat menggerus ya, menggerus pendapatan keluarga dan mereka akan sulit dalam mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Fenomena ini menjadi salah satu ironi yang muncul dalam film dokumenter. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kuat, rokok justru masih menjadi salah satu komoditas konsumsi utama di banyak rumah tangga Indonesia.
Saptiko juga menyinggung keberadaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang kerap disalahpahami sebagai upaya pelarangan merokok. Padahal, menurutnya, regulasi itu dibuat untuk melindungi hak masyarakat yang tidak merokok.
“Perda ini bukan untuk melarang orang merokok ya, tetapi mengatur agar asap rokok ini hanya untuk yang merokok. Nah, jadi yang tidak merokok tidak ikut menghisap asapnya,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kontribusi ekonomi yang diperoleh daerah dari pajak rokok sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan total kebutuhan pembangunan.
“Pajak rokok itu hanya Rp20 miliar saja, kecil ya. Jadi sumbangan untuk pembangunan juga tidak terlalu ikut signifikan,” katanya.
Penulis naskah film Di Balik Ilusi Tembakau, Ambar Arum, menjelaskan salah satu tujuan utama film tersebut adalah mengajak publik melihat kembali berbagai praktik yang selama ini dianggap biasa dalam industri rokok. Menurut Ambar, jika seluruh persoalan yang melekat pada industri tembakau diwujudkan dalam karakter manusia, maka ia merupakan sosok yang penuh tanda bahaya.
“Jadi ibarat kalau rokok dengan semua isu ini diwujudkan dalam manusia tuh ibaratnya kalau anak muda zaman sekarang istilahnya ‘red flag’ gitu. Red flag banget gitu loh,” katanya.
Ia juga menyoroti strategi pemasaran yang menggunakan citra rasa buah dan kemasan menarik sehingga produk tembakau tampak lebih ramah bagi anak-anak dan remaja.
“Promosi-promosi yang seperti ini yang seakan-akan dengan rasa-rasa buah yang menarik sehingga anak-anak jadi tertarik dan menganggap itu barang yang normal gitu. Rokok mungkin dianggapnya jadinya sama dengan permen,” ujarnya.
Menurut Ambar, kondisi itu tercermin dari meningkatnya jumlah perokok anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Faktanya perokok anak itu meningkat jadi data dari SKI Survei Kesehatan Indonesia angka absolutnya meningkat dari tahun 2018 itu dari 4,1 juta ke tahun 2023 menjadi 5,9 juta,” katanya.
Data itu menunjukkan bahwa upaya pengendalian konsumsi rokok masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam melindungi kelompok usia muda dari paparan promosi dan akses terhadap produk tembakau.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, dokter Antonius Decky, menilai edukasi mengenai bahaya rokok tidak cukup dilakukan melalui kampanye kesehatan semata. Menurutnya, diperlukan dukungan regulasi yang kuat agar upaya pengendalian konsumsi rokok lebih efektif.
“Bagaimana mau mengedukasi masyarakat bahaya merokok tentunya harus ada kekuatan hukum terutama. Nah, kalau enggak ada susah juga kita ngomong kita mendorong kalau bisa bentuknya lebih kuat itu Perda,” katanya.
Selain regulasi, pemerintah juga mulai mendorong layanan berhenti merokok bagi masyarakat yang ingin lepas dari ketergantungan nikotin.
“Kita juga di mendorong juga dengan kemarin kita ada mengadakan semacam pelatihan ya untuk usaha berhenti merokok ya untuk membantu untuk masyarakat-masyarakat yang ingin untuk berhenti,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Komnas Pengendalian Tembakau, Tubagus Haryo Karbyanto, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai darurat rokok.
“Indonesia sebetulnya sudah sampai pada darurat rokok. Film yang tadi dimandori oleh Mbak Ambar saya kira judulnya pas di balik ilusi tembakau,” katanya.
Menurut Tubagus, salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian tembakau adalah normalisasi dampak buruk rokok yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Ilusi tembakau itu bekerja saat dampak kesehatan, beban ekonomi dan manipulasi industri tampak seperti hal biasa. Jadi yang sebetulnya yang sedang dilakukan teman-teman AJI Jakarta dan AJI Pontianak saat ini adalah sedang melakukan denormalisasi terhadap hal yang dianggap biasa tadi,” ujarnya.
Ia menegaskan media memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan industri.
“Media dan kita sebagai masyarakat sipil harus menjaga agar kebijakan tobacco control tidak dibajak oleh industri. Media bukan hanya sebagai penonton, media adalah pagar demokrasi kebijakan itu sendiri,” ujar Tubagus.
Hal ini menegaskan bahwa isu pengendalian tembakau tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, melainkan juga menyangkut transparansi kebijakan publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Perspektif lain disampaikan akademisi Universitas Tanjungpura, Erni Panca Kurniasih. Ia menyoroti fakta bahwa rokok masih menjadi salah satu pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.
“Data BPS tadi sudah disampaikan oleh Pak Saptiko bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar termasuk Pontianak yang nomor duanya itu adalah rokok. Jadi lebih bagus merokok daripada lapar, dia lebih memilih untuk membeli rokok,” katanya.
Menurut Erni, argumentasi yang selama ini menyebut industri rokok sebagai penyumbang ekonomi perlu dilihat secara lebih komprehensif. Sebab, keuntungan yang diperoleh negara dari cukai belum tentu mampu menutupi biaya kesehatan dan biaya sosial yang ditimbulkan.
“Faktanya menunjukkan bahwa ternyata biaya sosial dan biaya kesehatan yang dikeluarkan melebihi dari keuntungan itu, maka pemerintah boleh mempertimbangkan diversifikasi dari industri olahan tembakau,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan tembakau untuk sektor lain yang memiliki nilai tambah lebih luas.
“Tembakau itu adalah komoditas, peluang ekspor besar. Ada industri turunannya cuman enggak cuan. Kalau ini kan wah cuan banget, yang kita ekspor tuh yang mana sebenarnya? Kita mendiversifikasikan tembakau. Bukan hanya cerita rokok,” tegasnyaa.
Film dokumenter yang diputar di Pontianak ini tidak hanya memunculkan diskusi di tingkat kebijakan dan akademik. Sejumlah peserta mengaku memperoleh perspektif baru mengenai dampak konsumsi rokok.
Salah satunya Desy, peserta nobar yang pernah menjadi perokok selama lima tahun sebelum akhirnya berhenti sekitar lima bulan terakhir. Menurut Desy, film tersebut membuka banyak fakta yang sebelumnya tidak ia sadari, terutama terkait hubungan antara konsumsi rokok dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau dari hasil tadi nonton, banyak banget hal-hal baru yang lebih menarik. Ternyata perokok di Indonesia ini banyak banget. Padahal untuk perekonomiannya sendiri kan kita ketahui Indonesia sendiri belum termasuk ke negara yang punya perekonomian di atas. Kita masih menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia menyatakan terkejut ketika mengetahui sebagian masyarakat bahkan lebih mengutamakan membeli rokok dibanding memenuhi kebutuhan pangan.
Ternyata, kata dia, rokok itu menjadi salah satu sumber penghidupan yang paling dekat dengan masyarakatnya. “Bahkan mengesampingkan makan tadi kan, ada beberapa yang bahas soal kalau kadang ada yang lebih memilih merokok dibanding beli makan. Hal itu tadi benar-benar hal menarik banget karena orang yang merokok tadi bahkan sampai sebegitunya untuk mengusahakan supaya dia bisa merokok,” katanya.
Bagi Desy, pesan utama yang paling membekas dari film tersebut adalah bagaimana rokok menciptakan perasaan tenang yang sesungguhnya hanya bersifat sementara.
“Mungkin memang dia ngasih efek yang kayak efeknya tuh ngasih efek tenang sesaat. Tapi kita tuh dikasih ilusi. Benar dengan si film ini kan dibalik ilusi tembakau kan. Memang kenyataannya benar bahwa asalnya tembakau itu ngasih ilusi ketenangan sesaat. Ngasih dopamin kita di badan kita supaya kita ngerasa tenang, nyaman gitu. Tapi cuma sesaat,” ujarnya.
Pengalaman pribadi sebagai mantan perokok membuat pesan itu terasa dekat baginya. Ia mengatakan film itu semakin menguatkan keyakinannya untuk berhenti merokok.
“Dengan kenyataannya itu cuma ilusi gitu kan. Kenapa aku memilih berhenti itu karena emang itu tadi yang dikasih dari si tembakau ini hanya ilusi sesaat yang gak ada kepastiannya gitu. Makin mendorong dan meyakinkan diri kalau aku harus berhenti gitu,” katanya.
Desy berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari dampak rokok dan tidak lagi menganggapnya sebagai solusi untuk mengatasi stres atau tekanan hidup.
“Harusnya makin banyak orang-orang yang seharusnya lebih aware, lebih sadar dari sekarang. Kalau tembakau yang kita bakar itu cuma ngasih ilusi sesaat, ngasih ketenangan sesaat yang bahkan itu cuma bertahan 2-3 jam. Habis itu kita bisa ngerasa pusing lagi, stres lagi,” katanya berharap.
Ia mengaku mulai merokok pada 2021 dan baru berhasil berhenti pada awal 2026. Proses tersebut tidak mudah, namun menurutnya ketergantungan terhadap rokok dapat dialihkan ke kebiasaan lain.
“Karena aku juga termasuk yang dulu kalau lagi pusing bisa habis sebungkus atau dua bungkus dalam sekali duduk beberapa jam. Karena emang bener-bener yang kayak kalau udah stres, stres banget gitu kan. Cuman memilih berhentinya itu memang agak susah dan agak lama ya,” katanya.
Sebagai pengganti rokok, Desy memilih mengonsumsi kopi hitam tanpa gula. Menurutnya, cara tersebut cukup membantunya melewati masa-masa awal berhenti merokok.
“Nah itu juga hal yang sama yang aku lakuin dari ngerokok larinya ke kopi. Bedanya bukan kopi yang campur susu gitu atau kopi susu atau kopi susu gula areng. Tapi aku lebih memilih kopi hitam seperti espresso, tubruk, yang tanpa gula,” ujarnya.
Pemutaran film dan diskusi sore ini pada akhirnya tidak hanya menghadirkan perdebatan mengenai tembakau, tetapi juga mengajak publik mempertanyakan berbagai asumsi yang selama ini dianggap normal. Di balik citra rokok sebagai bagian dari budaya dan kebiasaan sehari-hari, tersimpan persoalan kesehatan, ekonomi, hingga kebijakan publik yang dampaknya dirasakan oleh jutaan orang.
Maria
Comments are closed.