Di depan gerbang Kantor Kementerian Keuangan, anak muda yang tergabung dalam koalisi Save Our Surroundings (SOS) berdemonstrasi untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah lapisan cukai rokok. Aksi ini berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis siang, 21 Juni 2026.
Koalisi SOS yang berisi berbagai organisasi masyarakat sipil yang berkonsentrasi pada isu kesehatan masyarakat dari bahaya rokok itu menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari posisinya sebagai menteri keuangan. Alasannya, Purbaya akan membuat kebijakan yang mengabaikan isu kesehatan publik.
Mereka yang terlibat dalam koalisi SOS dan berunjuk rasa berasal dari Center for Indonesia Strategis Development Initiatives (CISDI), Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), dan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI). Dalam demonstrasinya, mereka membawa poster dan spanduk.
Mereka menyatakan rencana Purbaya itu sebagai “Program Rokok Murah Nasional”. Aksi juga diwarnai dengan pembuatan ornamen sindiran dari pernyatan Purbaya yang tidak berpihak dengan pengendalian rokok.
Koalisi SOS menyoroti langkah Purbaya menambah lapisan cukai baru akan berisiko memperluas variasi rokok murah lebih masif di pasaran. Akibatnya, anak-anak akan lebih mudah mengakses rokok. Untuk itulah, koalisi SOS memilih pentingnya berdemonstrasi di Kementerian Keuangan.
Keterangan: Karikatur Menteri Keuangan Purbaya yang ditampilkan dalam aksi sindiran di Kementerian Keuangan, 11 Juni 2026. Dok: Ahmad Khudori/ Prohealth.id
Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia menyatakan tujuan aksi dengan mmbuat sindiran kepada Kementerian Keuangan itu sebagai tindakan membangun kesadaran bahwa keinginan Purbaya menambah lapisan cukai membahayakan anak muda.
“Ini sindiran terhadap rencana yang kontradiktif dengan tujuan fiskal, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Purbaya saat ini tengah membahas penambahan kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) kelas III, yang masuk pada kategori harga rokok jadi murah. Peluang ini menjadikan rokok ilegal yang bertebaran menjadi legal.
Menurut Bela, soal ekonomi dengan kesehatan bisa berjalan beriringan. Apalagi bea cukai, kata dia, filosofinya untuk mengendalikan konsumsi rokok bukan untuk penerimaan utama. “Itu seharusnya dipertimbangkan oleh Purbaya,” katanya.
Bagi Bela, permasalahan rokok ilegal seharusnya diselesaikan dengan penegakan hukum dan penerapan sistem track dan trace yang efektif. “Bukan dengan menciptakan tarif bea cukai yang lebih murah,” katanya, Ia menyatakan bea cukai harus dianggap sebagai denda untuk produk yang berbahaya.
Direktur Eksekutif IYCTC Manik Marganamahendra menambahkan, dampak terhadap perubahan rokok ilegal menjadi legal akan membuat kelompok rentan dan anak-anak makin terkena dampak. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menyebutkan jumlah anak merokok mencapai 5,9 juta orang. Angka itu diprediksi akan terus meningkat.
“Bayangkan, jika anak-anak kita dikelilingi oleh penjual dan promosi rokok murah, ini bisa berbahaya. Pertanyaan saya, apakah ini masa depan yang dibangun negara?” tuturnya.
Manik menyatakan perlindungan masyarakat harus dipandang sebagai hal yang penting oleh Kementerian Keuangan. Terlebih lagi, kata dia, tujuan pembangunan dan arah kebijakan malah saling berbenturan. Menurut Manik, upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu bersinergi, agar penurunan prevalensi merokok dapat tercapai.
Keterangan: Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Dok Ahmad Khudori/ Prohealth. pengenal
Ketua RUKKI Muhammad Bigwanto, meminta Presiden Prabowo mencopot Purbaya. Ia menilai Purbaya tidak berpihak pada kebijakan kesehatan masyarakat. ”Ia sangat-sangat mengecewakan. Menurut kami, kalau presiden memutuskan untuk mengganti menteri keuangan, itu keputusan yang sangat baik,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, situasi ekonomi sekarang yang kurang baik dan janji penguatan rupiah juga telah gagal. Sementara itu, di sisi lain, Bigwanto juga menganggap Purbaya kurang memahami filosofi perpajakan.
“Cukai itu filosofinya adalah pengendalian konsumsi bukan pendapatan negara. Dan cukai itu denda, dan denda itu kalau bisa mencapai setinggi mungkin,” kata Bigwanto. Atau, ucap dia, Purbaya sengaja tidak mau mengerti cukai.
Comments are closed.