Jakarta, Arina.id – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu visi untuk menghadirkan layanan haji dan umrah yang aman, nyaman, tertib, sesuai syariat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan martabat jemaah.
Hal itu sebagagai bagian dari upaya Pemerintah yang terus mendorong transformasi penyelenggaraan haji dan umrah melalui penguatan ekosistem yang berkeadaban, transparan, dan berkeadilan.
Upaya tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola industri haji dan umrah yang sehat sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Seluruh ekosistem harus tumbuh dalam satu arah, yaitu pelayanan jemaah yang aman, nyaman, tertib sesuai syariat, transparan, akuntabel, dan bermartabat,” ujar Menteri Haji dan Umrah yang akrab disapa Gus Irfan saat memberikan arahan pada pembukaan International Islamic Expo 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (26/6/2026).
Menurut Gus Irfan, perhatian pemerintah terhadap penguatan ekosistem industri umrah merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen dalam industri haji dan umrah diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip pelayanan dan perlindungan kepada jemaah.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola industri yang profesional. Kepatuhan terhadap regulasi, baik oleh penyelenggara pemerintah maupun swasta, menjadi fondasi penting agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan secara berkeadaban serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Forum International Islamic Expo 2026 yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 di JCC Jakarta menjadi wadah konsolidasi berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), maskapai penerbangan, penyedia akomodasi, lembaga keuangan syariah, industri halal, serta mitra internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, berbagai inovasi dan capaian layanan yang telah berjalan baik harus dipertahankan, sementara berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan akan menjadi fokus perbaikan pada musim haji berikutnya.
“Menjaga dan mempertahankan pengalaman baik yang telah terbukti berhasil untuk terus diterapkan, serta mengambil pengalaman baru yang lebih baik guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Irfan menjelaskan bahwa International Islamic Expo 2026 menjadi langkah awal konsolidasi nasional yang diarahkan pada lima agenda utama, yakni pelindungan jemaah, transparansi biaya dan layanan, kepatuhan terhadap regulasi, integrasi digital, serta penguatan ekonomi haji dan umrah nasional.
Ia menambahkan, transformasi tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun ekosistem haji dan umrah Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing di tingkat global.
“Kita ingin ekosistem haji dan umrah Indonesia tumbuh bersama, melayani lebih baik, memuliakan jemaah, dan mengangkat martabat Indonesia di tingkat global,” pungkas Gus Irfan.
Comments are closed.