Pemerintah terus melanjutkan ambisinya untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSA) di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa. Pemerintah perkirakan proyek sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Gresik itu bakal menelan anggaran sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1.280 triliun. Pemerintah berdalih proyek itu sebagai solusi melindungi wilayah pesisir pantura dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka laut. Namun, warga pesisir pantura Jateng tak berpendapat demikian. Sebaliknya, mereka menilai proyek itu sebagai solusi palsu. Sugeng, nelayan Kendal katakan tanggul laut bukan solusi atasi banjir rob dan abrasi. Dia menilai ketika tanggul sudah terbangun, justru akan menghambat air hujan ke laut dan memperbesar potensi banjir. “Resapan air di gunung sudah tak ada, sudah dikeruk sedalam-dalamnya (dan gundul). Kalau musim hujan dan laut pasang tinggi nanti air laut meluap ke mana? Sekarang di gunung sudah banjir karena gak ada resapan air. Dulu, air lari ke laut dan sekarang mau dibendung,” katanya. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah provinsi mengedepankan pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selama ini, banyak ruang yang berubah hanya demi membuka jalan investasi. Sedang fungsi perlindungan ruang terabaikan. “Harusnya RTRW solusi karena yang tahu dampak itu kita sendiri. Kita mau hidup di mana, pesisir terancam, di gunung terancam, peraturan daerah gak ada artinya kalau ada proyek strategis nasional,” katanya. Jamal, nelayan Kota Semarang belum pernah ada sosialisasi pembangunan GSW. Informasi ihwal pembangunan tanggul berasal dari media dan kerap bermunculan di sosial media. Menurutnya pembangunan seharusnya melibatkan warga. Karena yang paham kondisi wilayahnya. Selama ini,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.