Obsesi pemerintah mendorong pengembangan biodiesel B50 yang dominan dari sawit mengancam pemulihan hutan Indonesia. Di Sumatera Utara (Sumut), misal, proyek ambisius ini justru bersinggungan langsung dengan puluhan ribu hektar kawasan hutan yang seharusnya kembali jadi hutan. Parahnya lagi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memberikan lebih 22.000 hektar bekas kawasan hutan sitaan yang meliputi kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada PT Agrinas Palma Nusantara. Padahal, kawasan yang berubah jadi kebun sawit itu harusnya kembali ke fungsi hutannya. Keputusan mempertahankan kawasan hutan itu sebagai kebun sawit memiliki konsekuensi biologis jangka panjang bagi ekosistem Sumut. Alif Ramadhan, Tim Analis Wildlife Crime Response Unit (WCRU), bilang, keputusan ini pukulan telak bagi upaya pelestarian biodiversitas. Menurut dia, hilangnya tutupan vegetasi alami di wilayah seluas itu turut menggerus habitat satwa endemik yang kini sudah terjepit. Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis), tapir sumatera (Tapirus indicus), hingga beruang madu (Helarctos malayanus) kehilangan ruang jelajah mereka. Selain ancaman fisik terhadap satwa liar, praktik ini juga memicu risiko pencemaran tanah dan sumber air akibat residu pupuk serta pestisida kimia yang rutin untuk sawit. Lebih parah lagi, kemampuan lahan itu sebagai penyerap karbon menurun tajam ketimbang ketika masih sebagai hutan tropis primer. Dia bilang, kebijakan B50 ini berlaku Juli 2026. Untuk memenuhinya, perlu minyak sawit mentah (curde palm oil/CPO) masif. “Sumut kini berada di persimpangan jalan antara penegakan keadilan lingkungan dan pencapaian ambisi energi nasional. Upaya restorasi pasca konflik lahan tampak mandek, sementara tekanan untuk membuka lahan baru demi kuota CPO terus…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.