Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #59
PinterPolitik.com
Ruang itu bernama Auditorium Mayjen TNI dr Roebiono Kertopati.
Pada 25 Juni 2026, di kantor pusat Badan Siber dan Sandi Negara di Bojongsari, Jawa Barat, sebuah gugus tugas nasional menggelar rapat perdana. Namanya Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum. Tugasnya menyiapkan perpindahan Indonesia ke kriptografi yang dirancang tahan terhadap komputer kuantum.
Nama di pintu itu bukan hiasan. Roebiono Kertopati adalah dokter yang pada 1946 diminta membangun dinas sandi bagi republik yang usianya baru beberapa bulan. Sepanjang perang kemerdekaan, lalu lintas rahasia Republik berjalan di atas kode rancangannya sendiri.
Sandi buatannya tidak mustahil dipecahkan. Belanda punya ahli, punya mesin, punya kesabaran. Yang tidak mereka punya adalah waktu yang cukup. Roebiono tahu persis berapa lama sebuah pesan perlu bertahan sebelum ia berhenti berbahaya. Pesan yang baru terbaca setelah pasukan bergerak bukan lagi intelijen, melainkan arsip.
Sandi tidak pernah dibuat agar tidak bisa dipecahkan. Ia dibuat agar dipecahkan terlambat.
Adapun yang berubah pada 2026 bukanlah kemampuan memecahkan, melainkan kesediaan menunggu. Prinsipnya dikenal sebagai panen sekarang, dekripsi nanti. Lawan tidak perlu membuka apa pun hari ini. Ia cukup menyalin lalu lintas terenkripsi hari ini, menyimpannya, lalu menunggu mesin yang belum ada.
Sejumlah anggota gugus tugas menyebut keluaran yang dituju adalah rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan migrasi. Di sini opini ini menahan diri. Hingga 31 Juli 2026, penelusuran redaksi tidak menemukan naskah rancangan itu, tidak menemukan nomor dan tanggal keputusan pembentukannya, dan tidak menemukan tanda bahwa rancangan itu telah masuk tahap harmonisasi. Tidak ditemukan memang bukan berarti tidak ada, dan dokumen itu bisa saja tersimpan rapi di suatu tempat. Persoalannya sederhana, yaitu dasarnya belum diumumkan, padahal untuk pekerjaan yang menyangkut rahasia setiap warga, pengumuman semacam itu justru yang pertama ditunggu.
Kehati-hatian itu punya alasan kedua. Kegiatan kuantum negara ini berjalan setidaknya di 3 lapisan, dan ketiganya lahir dari niat yang sama baiknya. Sejak Mei 2025 Universitas Pertahanan menjalankan pusat riset dan demonstrasi teknologi bersama Kementerian Pertahanan, BSSN, BRIN, dan TNI, sebuah langkah maju yang patut dicatat. Agendanya membentang dari 2025 sampai 2030, mencakup uji coba jaringan pribadi maya kuantum, penerapan PQC dan QKD, serta rencana pusat operasi keamanan kuantum. Sejak Juni 2026 BSSN menjalankan gugus tugas penyusunan migrasi. Pada Juli 2026 BSSN memaparkan kerangka implementasi kepada sektor usaha.
Ketiganya mungkin saja saling melengkapi. Persoalannya, dari luar tidak ada yang bisa memastikan. Publik belum dapat melihat mana yang laboratorium, mana yang pembuat standar, mana yang memegang kewenangan pelaksanaan, dan mana yang menjadi rujukan bagi kementerian lain.
Kegelisahan serupa terdengar dari kalangan akademik. Sebuah kajian yang terbit Oktober 2025, ditulis peneliti Universitas Nurtanio dan Universitas Pertahanan bersama mitra Universiti Teknologi MARA, menyimpulkan bahwa kesiapan nasional menuntut kebijakan terpadu, pembangunan kapasitas, dan kerja sama kawasan. Kajian itu tidak bicara soal perpecahan, dan tidak perlu dipaksa bicara sejauh itu. Ia hanya menyebut syaratnya. Syarat pertama itulah yang belum terlihat.
Bandingkan dengan tetangga. CyberSecurity Malaysia sudah menerbitkan kerangka migrasi kriptografi pascakuantum, sebuah dokumen yang menawarkan jalur bertahap dan bisa dijadikan rujukan bersama. Indonesia punya banyak kegiatan yang berjalan, sebagiannya cepat, tetapi belum menunjukkan kepada publik dokumen mana yang menjadi induk.
Pekan ini, dalam forum kolaborasi nasional yang digelar Telkom, Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Giyanto Awan Sularso memaparkan kerangka migrasi bertahap. Urutannya dimulai dari inventarisasi aset kriptografi, lalu penilaian risiko, penyusunan prioritas, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Mari perhatikan langkah pertamanya. Kerangka itu menempatkan inventarisasi di depan segalanya, dan itu berarti migrasi tidak bisa dimulai sebelum penghitungan selesai. Jam sudah berjalan, hitungannya belum. Itu bukan aib. Setiap aplikasi pemerintah, sertifikat digital, kartu identitas, perangkat telekomunikasi, pusat data, dan sistem pembayaran menyimpan ketergantungan kriptografi yang tertanam di lapisan yang tidak pernah muncul dalam neraca mana pun.
Michele Mosca, kriptografer di Institute for Quantum Computing, menyusun aritmetika yang sudah lebih dulu dikerjakan Roebiono pada 1946. Hitung berapa lama data harus tetap aman, tambahkan waktu yang dibutuhkan migrasi, lalu bandingkan dengan tenggat kedatangan ancaman kuantum. Bila jumlah dua yang pertama melampaui yang ketiga, keterlambatan sudah terjadi, bukan akan terjadi.
Pada Mei 2026, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menyebut kriptografi kuantum diperkirakan hadir pada 2030, dan menambahkan bahwa perkembangan teknologi biasanya lebih cepat daripada perkiraan. Itu variabel ketiga. Angkanya sudah ada, dan orang yang menyebutnya sendiri mengingatkan bahwa angka itu bisa maju. Variabel kedua tidak bisa dihitung dari luar selama dokumen induknya belum diumumkan. Dan variabel pertama tidak pernah tunggal.
Di situlah persoalannya menjadi konkret. Berapa lama sebuah rahasia harus tertutup berbeda menurut jenisnya. Catatan transaksi mungkin cukup beberapa tahun. Arsip diplomatik menuntut berpuluh tahun. Biometrik menuntut seumur hidup pemiliknya, sebab kata sandi bisa diganti dalam 10 detik sedangkan sidik jari seorang warga tidak bisa diganti sama sekali. Tanpa daftar semacam itu, penyusunan prioritas pada langkah ketiga kerangka BSSN hanya bisa diuji oleh mereka yang berada di dalam ruangan.
Ada satu asimetri yang tidak akan hilang meski inventaris itu rampung. Analisis ketergantungan terhadap rantai pasok vendor asing, menurut salah seorang anggota gugus tugas, memang sudah masuk ke dalam daftar kerja mereka. Yang belum terjawab bukan lagi apakah hal itu terpikirkan, melainkan apakah ia akan mengikat.
Sebuah telaah yang terbit di The Strategist, platform komentar Australian Strategic Policy Institute, menghitung belanja modal sejumlah operator utama Indonesia. Hasilnya, sekitar 70 persen peralatan jaringan XL, Indosat, dan Smartfren pada 2024 berasal dari Huawei. Penulisnya mencatat data Telkomsel tidak tersedia. Angka itu mengukur satu lapisan saja, dan keliru bila dibaca sebagai ukuran seluruh ketergantungan kriptografi nasional.
Tidak ada perusahaan yang bersalah dalam keadaan semacam ini, dan yang patut dipersoalkan memang rancangan kebijakannya. Namun satu lapisan sudah cukup memperlihatkan polanya. Sebuah pemasok mengetahui apa yang ia pasang, dan pengetahuan itu tidak menunggu inventaris negara selesai. Migrasi ini akan berujung pada pengadaan besar, dan pemasok yang paling siap memenangkannya justru yang paling mengenal lapisan yang hendak diganti. Tanpa syarat keberagaman pemasok yang mengikat, republik ini berisiko menuntaskan proyek kedaulatan siber dengan memperdalam ketergantungan pada satu pemasok asing.
Peraturan Presiden itu, seandainya benar-benar lahir, semestinya menyelesaikan tiga hal sekaligus. Ia perlu menyebut dokumen mana yang menjadi induk dan siapa yang memegang mandatnya, sebab pekerjaan sebesar ini tidak sepatutnya berjalan tanpa alamat. Di dalamnya perlu ada daftar horizon kerahasiaan menurut jenis data, sebab tanpa daftar itu penyusunan prioritas kehilangan dasarnya, dan seorang warga tidak pernah tahu sampai kapan sidik jarinya dijanjikan aman. Dan syarat keberagaman pemasok sebaiknya berdiri di dalam Peraturan Presiden itu sendiri, bukan di petunjuk teknis yang gampang dikesampingkan.
Roebiono membangun sandinya sendiri, dengan alat seadanya, karena pada 1946 tidak ada yang bersedia menjualnya. Republik ini selamat pada masa mudanya karena selisih waktu berpihak kepadanya, dan karena kuncinya dibuat di rumah sendiri.
Selisih itu kini berpindah tangan. Lawan yang bersedia menunggu tidak pernah terlambat.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.
Comments are closed.