Jakarta, Arina.id—Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi unjuk rasa yang mengusung tema Menuju Indonesia Bangkrut tersebut membawa lima poin tuntutan utama masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kebutuhan pokok, hingga penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan lima tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” ujar Dimas.
Aksi massa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini diikuti aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Indonesia (UI), IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, hingga organisasi mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional dan Serikat Mahasiswa Progresif atau Semar UI.
Mahasiswa juga mendesak penghentian militerisme di ranah sipil dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Aksi ini sempat terhalang lantaran Polisi melarang mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, karena bukan tempat penyampaian aspirasi. Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bundaran HI.
Meski sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan pasukan TNI-polisi, sekitar pukul 16.00 WIB. Pasukan TNI dan polisi membentuk semacam barikade berlapis di ruas Jalan Sudirman tersebut.
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) ikut turun ke jalan dan bersatu dengan aliansi mahasiswa (seperti BEM UI) dalam aksi unjuk rasa di sejumlah titik di kawasan Jakarta, termasuk Bundaran HI dan Jalan Jenderal Sudirman.
Massa pengemudi ojol yang hadir terlihat membantu mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pengendara mobil dan motor pun ikut menyuarakan kegelisahan mereka lewat membunyikan klakson.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan kepada pemerintah maupun DPR RI untuk tidak menganggap enteng alarm keras yang disampaikan ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa hari ini.
Agung mengingatkan, jika pemerintah atau DPR RI melakukan pembiaran terhadap unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa hari ini.
“Maka tidak menutup kemungkinan eskalasi untuk melakukan unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto akan meningkat,” katanya dilansir Kompas.
Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.151 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen mahasiswa di kawasan Monas. Ribuan personel tersebut disiagakan guna memastikan aksi unjuk rasa berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
“Sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut. Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangan tertulis.
Comments are closed.