Jakarta, NU Online
Pengamat sosial-politik Fachry Ali menilai elite Nahdlatul Ulama (NU) perlu membangun agenda politik yang mandiri agar organisasi tidak bergantung pada kepentingan politik di luar lingkungan Nahdliyin.
Pandangan tersebut disampaikan Fachry dalam program Menjadi Indonesia yang ditayangkan NU Online pada Jumat (17/7/2026). Menurutnya, besarnya kekuatan sosial NU belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi visi politik yang berorientasi pada kepentingan organisasi.
Fachry, yang merupakan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan tokoh-tokoh NU selama ini lebih sering tampil sebagai pendukung kandidat politik dibanding menjadi aktor yang memperjuangkan agenda politik warga Nahdliyin.
“Tidak ada yang ingin menjadi presiden. Adanya menjadi tim sukses,” kata Fachry.
Menurutnya, para elite NU semestinya memiliki kepercayaan diri untuk merumuskan agenda politik sendiri, bukan sekadar mendukung kepentingan tokoh atau kekuatan politik dari luar organisasi.
Faksi Dinilai Mewakili Kepentingan Eksternal
Fachry menilai faksi-faksi yang berkembang di tubuh NU kerap merepresentasikan kepentingan politik eksternal. Setiap kelompok membawa relasi dan kepentingannya masing-masing sehingga arah organisasi berpotensi dipengaruhi pihak di luar NU.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum kuatnya kemandirian elite NU dalam mengelola organisasi. Alih-alih menyusun agenda bersama bagi kepentingan warga Nahdliyin, sebagian kelompok justru mengikuti arus politik kekuatan yang sedang berpengaruh.
Akibatnya, kata Fachry, NU berisiko kehilangan kemampuan menentukan sikap secara independen. Keputusan organisasi tidak lagi sepenuhnya lahir dari kebutuhan pesantren, para kiai, pengurus daerah, dan warga Nahdliyin, melainkan dipengaruhi kepentingan politik eksternal.
Ia menegaskan, tokoh NU seharusnya menjadi subjek politik yang memperjuangkan kepentingan umat dan kebangsaan, bukan sekadar menjadi alat untuk memenangkan pihak lain.
Jangan Menjadi “Wayang”
Untuk menggambarkan risiko tersebut, Fachry menggunakan analogi “wayang”. Menurutnya, setiap faksi berpotensi menjadi wayang yang dimainkan oleh “dalang” yang berbeda dari luar organisasi. Akibatnya, NU tidak lagi memiliki arah perjuangan yang sama, melainkan bergerak mengikuti kepentingan masing-masing kekuatan politik yang memengaruhinya.
Dalam situasi seperti itu, konflik internal tidak hanya dipicu oleh perbedaan pandangan di kalangan warga NU, tetapi juga oleh persaingan antarkekuatan politik eksternal yang memanfaatkan kelompok-kelompok di dalam organisasi.
Fachry mengingatkan, kondisi tersebut dapat menggerus otonomi dan legitimasi NU. Organisasi akan sulit menjadi rumah bersama apabila para pengurus lebih mengutamakan kepentingan politik di luar organisasi daripada keputusan kolektif yang dihasilkan NU.
Karena itu, ia mendorong seluruh unsur NU membangun kesadaran bahwa organisasi harus dikelola berdasarkan kepentingan NU secara utuh, bukan kepentingan masing-masing faksi.
Muktamar Jadi Momentum Mengakhiri Faksionalisme
Fachry juga menilai struktur faksionalisme di tubuh NU harus segera diakhiri. Menurutnya, upaya tersebut penting agar organisasi tidak terus bergantung pada kekuatan politik eksternal.
Ia menegaskan, faksionalisme tidak cukup hanya diredam menjelang Muktamar Ke-35 NU. Ketergantungan berbagai kelompok terhadap kepentingan politik di luar organisasi perlu diselesaikan secara mendasar.
Muktamar mendatang, lanjutnya, harus mampu melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan NU sebagai satu kesatuan. Pemimpin yang terpilih tidak boleh menjadi representasi kepentingan pihak luar ataupun kelompok tertentu.
Fachry berharap kepemimpinan NU ke depan mampu berdiri di atas semua kelompok, menyatukan jaringan kiai dan pesantren, serta menjaga organisasi agar tetap mandiri dalam menentukan arah perjuangannya.
Comments are closed.