Jombang, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid memandang bahwa para kandidat Calon Ketua Umum PBNU tidak memiliki hak untuk menentukan mekanisme pemilihan, apakah menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) atau voting.
Hal itu disampaikan Alissa menanggapi adanya lima kandidat yang telah bersepakat menerima sistem Ahwa dan meminta kandidat lainnya untuk menerima sistem yang sama ketika sidang komisi pada Sabtu (29/8/2026).
“Ketika ada lima kandidat yang sudah bersepakat menerima sistem Ahwa dan minta kandidat lain untuk menerima sistem Ahwa, ya enggak bisa,” kata Alissa Wahid ditemui wartawan di Sidang Pleno Aula Gedung Serba Guna Pesantren Tambakberas Tebuireng Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Hal ini mengingat sedang membicarakan Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga NU yang cakupannya lebih panjang dan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kali ini.
“Karena kita sedang tidak bicara tertib, tapi sedang bicara Anggaran Dasar. Kalau kita bicara Anggaran Dasar, panjang tentang NU, bukan pemilihan kali ini. Saya hanya meluruskan itu aja,” ujarnya.
Alissa mengatakan mekanisme pemilihan ketum dilakukan dengan sistem Ahwa atau voting itu adalah hak muktamirin dalam hal ini PCNU dan PWNU sebagai peserta.
“Buat saya, siapapun kandidatnya tidak punya hak untuk mengatur apakah ada sistem Ahwa atau menjadi voting. Itu para muktamarin yang harus membuat kesepakatan,” kata Alissa.
“Kalau nanti jadi pakai sistem Ahwa atas permintaan muktamirin, ya bagus. Tapi kalau muktamirin menghendaki voting, yang penting bukan hasilnya, tapi proses pengambilan keputusannya yang jauh lebih penting,”imbuhnya.
Alissa mengingatkan seluruh kontestan agar tidak hanya memikirkan kepentingan pemilihan ketua umum, tetapi juga kepentingan NU secara lebih luas.
“Saya ingin mengingatkan kepada semua kontestan bahwa yang sedang kita bicarakan adalah NU bukan pemilihan kali ini,” ungkapnya.
Menurutnya, kepentingan NU tidak boleh dikorbankan demiu mencari mekanisme yang dianggap paling sesuai untuk kepentingan pemilihan Muktamar saat ini.
“Kita tidak boleh menggadaikan kepentingan NU, mencari cara yang lebih tepat untuk kepentingan kita saat ini yang cocok, itu tidak boleh,” ujarnya.
“Saya ingin meluruskan, mengingatkan karena saya sendiri kan tidak punya suara,” tandasnya.
Alisa menilai proses pengambilan keputusannya lebih penting dari hasilnya. Menurutnya memakai Ahwa atau Voting Muktamarin tidak penting karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
“Yang penting sekali untuk kita jaga adalah transparansi dan integritas. Seperti tema Muktamar menjaga marwah,” tuturnya.
Untuk menjaga marwah maka dalam proses pemilihan berlangsung secara amanah, transparan, jauh dari intervensi apapun dan siapapun. Ini penting karana di Muktamar ini akan memilih pemimpin NU yang akan menahkodai organisasi yang sangat besar ini.
“Jadi proses yang baik itu, syarat mutlak untuk hasil yang baik” jelasnya.
Pewarta: Suci Amaliyah dan Boy
Comments are closed.