Kegagalan Korea Selatan di Piala Dunia 2026 membuat Presiden Lee Jae-myung murka. Ia pun bergerak cepat meminta penyelidikan, dan menyorot cara federasi sepak bola memilih pelatih serta mengambil keputusan. Reaksi itu mudah dibaca sebagai kemarahan seorang pemimpin terhadap hasil buruk. Bacaan seperti itu terlalu dangkal. Bagian paling penting bukan amarahnya, melainkan pengakuan bahwa tim nasional adalah wajah dari cara sebuah negara mengurus dirinya sendiri.
Sepak bola sering diperlakukan sebagai dunia terpisah dari pemerintahan. Seolah-olah negara bekerja di kantor kementerian, parlemen, pengadilan, dan istana, sementara tim nasional hanya bekerja di lapangan. Pemisahan itu rapi di atas kertas, tetapi tidak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan publik. Tim nasional membawa nama negara, memakai simbol negara, menyerap perhatian warga, mendapat dukungan politik, menarik dana sponsor, dan sering menikmati fasilitas yang tidak sepenuhnya lepas dari kekuasaan. Bila menang, timnas disebut kebanggaan bangsa. Bila kalah, kegagalannya sering dipersempit menjadi urusan pelatih, pemain, atau taktik.
Korea Selatan memperlihatkan sesuatu yang lebih telanjang. Kekalahan tim nasional membuka persoalan tentang kepemimpinan, meritokrasi, proses seleksi, dan akuntabilitas. Negara yang selama ini sering dibayangkan sebagai contoh modernitas Asia ternyata tetap dapat tersandung pada perkara yang sangat dikenal di banyak tempat. Orang dekat, proses tertutup, keputusan elite yang sukar diuji, dan jabatan strategis yang tidak selalu dijelaskan kepada publik dengan ukuran kemampuan. Sepak bola tidak menciptakan masalah itu. Sepak bola hanya membuat masalah itu sulit disembunyikan.
Dalam Imagined Communities, Benedict Anderson menjelaskan bahwa bangsa adalah komunitas terbayang. Warga dari satu bangsa tidak saling mengenal secara pribadi, tetapi dapat merasa menjadi bagian dari satu kesatuan. Tim nasional memberi bentuk paling mudah bagi bayangan itu. Jutaan orang menonton sebelas pemain dan merasa sedang melihat diri mereka sendiri. Lagu kebangsaan, bendera, warna seragam, dan nama negara membuat pertandingan terasa lebih besar daripada olahraga. Anderson membantu menjelaskan mengapa satu kekalahan dapat terasa seperti gangguan terhadap harga diri kolektif. Warga tidak hanya melihat skor. Warga melihat gambaran tentang kemampuan bangsanya untuk bersaing, mengatur, memilih orang tepat, dan menanggung tekanan.
Dari titik itu, timnas adalah cerminan pemerintahan suatu bangsa. Bukan karena pemain selalu mewakili kualitas rakyatnya. Bukan juga karena hasil pertandingan dapat langsung disamakan dengan kualitas negara. Cermin itu bekerja melalui cara keputusan dibuat, cara kegagalan dijelaskan, cara elite mengambil keuntungan dari kemenangan, dan cara tanggung jawab dibagikan saat kekalahan datang. Pemerintahan yang terbuka biasanya lebih sanggup menjelaskan proses. Pemerintahan yang percaya pada kemampuan biasanya tidak takut memperlihatkan ukuran seleksi. Pemerintahan yang punya akuntabilitas tidak membiarkan kegagalan berhenti pada orang yang paling mudah disalahkan.
Indonesia mengenali persoalan ini dengan sangat baik. Timnas Indonesia sedang menjadi proyek kebanggaan nasional yang makin besar. Dukungan politik diberikan secara terbuka. Program naturalisasi berjalan cepat. Pemain diaspora dipanggil sebagai bagian dari harapan baru. Target Piala Dunia dibicarakan dengan rasa percaya diri. Publik menonton dengan antusias, media sosial bekerja tanpa henti, dan pejabat mudah muncul dalam suasana kemenangan. Semua itu tidak otomatis salah. Masalahnya terletak pada ketimpangan antara besarnya klaim kebanggaan dan kecilnya ruang akuntabilitas.
Di Indonesia, akuntabilitas sepak bola sering hadir sebagai kata setelah krisis, bukan sebagai kebiasaan sebelum keputusan diambil. Publik baru diberi penjelasan setelah gaduh. Proses seleksi jarang dibuka secara meyakinkan. Ukuran keberhasilan sering berubah mengikuti suasana. Kekalahan cepat dipindahkan kepada pelatih, pemain, wasit, mental, atau nasib. Kemenangan cepat berubah menjadi milik banyak pihak. Pola ini tidak hanya terjadi di sepak bola. Pola yang sama mudah ditemukan dalam pemerintahan sehari-hari. Keputusan besar dibuat dari atas, penjelasan datang belakangan, tanggung jawab turun ke bawah, dan keberhasilan naik ke panggung elite.
Di situlah timnas menjadi cerminan yang tidak nyaman. Sepak bola Indonesia tidak berdiri di luar cara Indonesia diperintah. Federasi, pejabat, sponsor, media, dan publik bergerak dalam budaya politik yang sama. Budaya itu suka pada seremoni, target besar, simbol persatuan, dan klaim keberhasilan cepat. Budaya itu kurang sabar terhadap proses yang panjang, ukuran yang jelas, dan evaluasi yang dapat menyentuh orang kuat. Timnas lalu menjadi tempat paling ramai untuk melihat kebiasaan tersebut bekerja. Kita marah pada kekalahan, tetapi sering tidak cukup marah pada cara keputusan buruk diproduksi.
Naturalisasi memberi contoh paling jelas. Perdebatan publik sering berhenti pada pertanyaan apakah pemain keturunan cukup Indonesia atau tidak. Pertanyaan itu penting, tetapi belum menyentuh inti. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara dan federasi mendefinisikan masa depan sepak bola melalui pilihan itu. Apakah naturalisasi menjadi bagian dari strategi pembinaan yang jelas, atau hanya cara cepat untuk membeli waktu dari kegagalan pembinaan lokal. Apakah diaspora diperlakukan sebagai jembatan menuju sistem yang lebih baik, atau sekadar sebagai bukti instan bahwa timnas sedang maju. Tanpa akuntabilitas, naturalisasi mudah berubah menjadi tontonan keberhasilan sementara, bukan jawaban atas kegagalan struktural.
Kritik ini tidak berarti timnas Indonesia tidak berkembang. Beberapa perubahan memang terlihat. Kualitas pemain meningkat, perhatian publik membesar, dan rasa percaya diri tumbuh. Justru di situlah bahayanya. Kemajuan yang nyata dapat dipakai untuk menutup pertanyaan yang lebih keras. Dalam pemerintahan, proyek yang populer sering kebal dari pemeriksaan. Dalam sepak bola, timnas yang dicintai mudah dipakai untuk menunda pertanyaan tentang siapa mengambil keputusan, siapa menikmati keuntungan, dan siapa menanggung kegagalan. Cinta publik menjadi aset politik yang sangat berguna.
Kasus Korea Selatan menunjukkan bahwa negara modern pun dapat dipaksa berhadapan dengan wajahnya sendiri melalui sepak bola. Presiden Lee tidak hanya melihat tim yang kalah. Lee melihat proses yang diduga buruk di balik tim yang kalah. Di Indonesia, masalahnya lebih mendasar. Akuntabilitas belum menjadi kebiasaan kuat dalam banyak urusan publik, termasuk sepak bola. Kita sering puas dengan penggantian orang, bukan pembongkaran cara kerja. Kita sering meminta pelatih pergi, tetapi jarang meminta penjelasan lengkap tentang sistem yang memilih, membiayai, melindungi, lalu meninggalkannya.
Timnas bukan pelarian dari politik. Timnas adalah salah satu bentuk politik yang paling mudah diterima publik. Di sana warga merasa dapat mencintai negara tanpa harus percaya kepada partai, parlemen, atau birokrasi. Rasa cinta itu kuat, tetapi juga mudah dieksploitasi. Selama timnas menang, semua orang ingin terlihat dekat. Saat timnas kalah, struktur kekuasaan bergerak menjauh dan membiarkan kemarahan publik mencari sasaran paling dekat.
Korea Selatan sedang menunjukkan bahwa kekalahan dapat dipakai untuk membuka ruang pemeriksaan. Indonesia belum tentu mampu melakukan hal yang sama. Bukan karena publik kurang mencintai sepak bola, melainkan karena pemerintahan dan organisasi publik kita belum terbiasa hidup dengan akuntabilitas yang jelas. Timnas kita memang bisa menang atau kalah di lapangan. Pertanyaan yang lebih keras adalah apakah cara kita mengurus timnas berbeda dari cara kita mengurus negara. Sampai hari ini, jawabannya masih sulit dibuat meyakinkan.
Virdika Rizky Utama
Direktur Eksekutif PARA Syndicate. Saat ini sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Politik di Nanyang Technological University, Singapura.





Comments are closed.