Dari Pesawat ke Pemilu: Dua Wajah Modernisasi Habibie

Setiap kali nama Bacharuddin Jusuf Habibie (1936-2019) disebut, ingatan kita hampir selalu terbang ke tempat yang sama: pesawat. Kita teringat IPTN, N250, Gatotkaca, laboratorium, hanggar, dan sosok anak bangsa yang pulang dari Jerman dengan keyakinan besar bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Ingatan itu bersahaja.

Habibie memang pernah membuat Indonesia percaya diri. Ia memberi kita cara baru untuk membayangkan masa depan, bahwa bangsa ini tidak harus selamanya membeli teknologi, meniru karya orang lain, atau menunggu belas kasihan dari negara yang lebih maju. Melalui mimpi dan kerja kerasnya, Habibie menanamkan satu pesan penting: Indonesia bisa mencipta, bukan sekadar memakai.

Akan tetapi sejarah Habibie tidak selesai di hanggar pesawat. Justru bagian paling menentukan dari hidup politiknya terjadi tatkala ia masuk ke Istana pada saat negara hampir kehilangan kendali. Titimangsa 21 Mei 1998, ia menerima jabatan presiden dari Soeharto dalam suasana yang tidak pernah ia rancang sendiri. Ia tidak naik dalam keadaan normal. Ia masuk ketika rupiah runtuh, mahasiswa bergerak, Jakarta baru saja dilukai kerusuhan, dan elite lama sibuk menyelamatkan posisi.

Di sinilah kita perlu membaca Habibie dengan lebih adil. Ia bukan hanya bapak teknologi. Ia juga presiden transisi yang membuka jalan pemilu demokratis setelah puluhan tahun politik dikunci. Ia berasal dari dalam Orde Baru, tetapi ikut membuka pintu keluar dari Orde Baru. Di sana letak dua wajah modernisasi Habibie. Wajah perdana bernama pesawat. Wajah kedua bernama pemilu.

Pesawat sebagai Bahasa Percaya Diri

Habibie tumbuh sebagai simbol keyakinan bahwa Indonesia harus menguasai teknologi tinggi. Pada masa Orde Baru, gagasan seperti ini punya daya tarik besar. Negara ingin terlihat mampu mengendalikan masa depan. Pembangunan tidak cukup hadir dalam bentuk jalan, bendungan, gedung sekolah, dan angka pertumbuhan ekonomi. Negara juga membutuhkan simbol yang lebih tinggi. Pesawat memberi simbol itu.

Sulfikar Amir menyebut proyek teknologi tinggi Orde Baru sebagai bagian dari pembentukan negara teknologis. Dalam kerangka itu, teknologi tidak sekadar menjadi alat produksi. Teknologi juga menjadi sumber legitimasi politik. Rezim membangun lembaga, proyek, dan industri teknologi untuk menunjukkan bahwa negara mampu membawa rakyat menuju masa depan (Amir, 2013, hlm. 1-2).

Habibie menjadi wajah paling jelas dari gagasan tersebut. Ia tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar. Ia ingin Indonesia masuk ke ruang produksi teknologi yang selama ini dikuasai negara maju. IPTN menjadi panggung utamanya. N250 menjadi bukti bahwa Indonesia bisa merancang dan menerbangkan pesawat komuter sendiri. Bagi banyak orang, itu lebih dari capaian teknik. Itu soal harga diri.

Ambisi itu bahkan bergerak sampai ke luar negeri. IPTN membuka hubungan dengan Boeing, merancang pasar Amerika Utara, dan menjajaki kemungkinan produksi di Amerika Serikat. Kota Mobile di Alabama sampai menamai satu jalan Gatotkaca Drive untuk menarik minat IPTN (Amir, 2013, hlm. 144-145). Detail kecil ini menarik. Ia menunjukkan bahwa mimpi Habibie tidak kecil. Ia tidak hanya ingin membuat pesawat untuk dipuji di dalam negeri. Ia ingin membawa produk Indonesia masuk ke pasar dunia.

Dalam hal ihwal ini, Habibie memberi pelajaran yang masih penting sampai hari ini. Bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan mudah ungah-angih. Harga komoditas naik turun. Pasar dunia berubah. Negara lain bisa membeli murah, lalu menjual kembali dalam bentuk barang bernilai tinggi. Habibie ingin memutus rantai itu. Ia ingin Indonesia naik kelas melalui ilmu, desain, rekayasa, dan industri.

Mimpi yang Harus Dihitung

Namun mimpi teknologi selalu menagih ongkos. Pesawat tidak cukup lahir dari kebanggaan. Ia membutuhkan pasar, modal, sertifikasi, manajemen risiko, dokumentasi, disiplin produksi, dan tata kelola yang kuat. Di sinilah proyek teknologi Habibie mulai menghadapi kenyataan.

N250 memang terbang. Tetapi ia tidak berhasil menjadi produk pasar yang kuat. Amir mencatat bahwa N250 tidak memperoleh sertifikasi FAA karena persoalan dokumentasi. Proyek N2130 yang bernilai sekitar 2 miliar dolar Amerika juga berhenti setelah perusahaan pembiayaannya ditutup. IPTN kemudian menanggung utang sekitar 3 miliar dolar Amerika dan berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia pada masa Abdurrahman Wahid (Amir, 2013, hlm. 158 sampai 159).

Kisah ini tidak perlu kita pakai untuk mengejek mimpi Habibie. Justru sebaliknya. Kita perlu menjadikannya pelajaran. Negara boleh punya ambisi besar, tetapi ambisi itu harus berdiri di atas hitungan yang jujur. Nasionalisme teknologi tidak boleh menggantikan rencana bisnis. Kebanggaan nasional tidak boleh menutup mata terhadap efisiensi. Riset harus kuat. Pasar harus jelas. Tata kelola harus bersih. Anggaran publik harus bisa dipertanggungjawabkan.

Kita sering mengira masalah utama bangsa adalah kurang mimpi. Kadang masalahnya justru mimpi terlalu besar tanpa ekosistem yang cukup kuat. Habibie memberi keberanian untuk bermimpi. Kegagalan sebagian proyeknya memberi peringatan bahwa mimpi harus memiliki kaki.

Krisis yang Menggeser Arah

Sejarah lalu menyeret Habibie ke medan lain. Titimangsa 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Habibie kemudian mengucapkan sumpah sebagai presiden ketiga di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sarwata. Setelah itu, Wiranto menyatakan dukungan ABRI kepada Presiden Habibie (O’Rourke, 2002, hlm. 134).

Hari itu tidak memberi Habibie kemewahan waktu. Ia tidak punya masa bulan madu politik. Ia mewarisi krisis ekonomi, kemarahan publik, ketidakpercayaan mahasiswa, tekanan internasional, dan intrik elite. Sebagian orang menolaknya karena ia terlalu dekat dengan Soeharto. Sebagian lain meragukan kemampuannya menjaga negara. Bahkan Kees van Dijk mencatat bahwa sebagian perwira dan tokoh Golkar pernah ingin menghindari skenario Habibie naik menjadi presiden jika Soeharto mundur mendadak (van Dijk, 2002, hlm. 196 sampai 197).

Di titik itu, Habibie menghadapi pilihan silang selimpat. Ia bisa mempertahankan pola lama dengan wajah anyar. Ia bisa memakai bahasa stabilitas seperti rezim sebelumnya. Ia juga bisa membuka ruang politik dan mengambil risiko. Ia memilih jalan kedua.

Pilihan itu mengubah arah modernisasi Habibie. Sebelumnya ia berbicara tentang pesawat, industri, dan teknologi. Setelah 1998, ia berbicara tentang partai politik, pemilu, pers bebas, desakralisasi presiden, dan otonomi daerah. Dalam catatannya, Habibie menyebut agenda seperti otonomi daerah, Sidang Istimewa MPR, serta penyusunan regulasi untuk menopang reformasi. Ia bahkan menyatakan pemerintahannya menghasilkan rata-rata 1,3 undang-undang per hari untuk mendukung reformasi (Habibie, 2006, hlm. 214).

Angka itu bisa diperdebatkan. Banyak undang-undang tidak otomatis berarti demokrasi sehat. Tetapi dalam suasana 1998, langkah itu menunjukkan perubahan penting. Orde Baru mengendalikan politik dengan pembatasan. Habibie mencoba membangun politik dengan pembukaan. Kekuasaan tidak lagi cukup meminta rakyat diam. Kekuasaan harus membiarkan rakyat memilih.

Pemilu yang Mengubah Suasana Batin

Untuk memahami arti Pemilu 1999, kita perlu melihat pemilu terakhir Orde Baru. Dalam Pemilu 1997, Golkar memperoleh 74,5 persen suara. PPP mendapat 22,4 persen. PDI hanya 3 persen. Dari 425 kursi yang diperebutkan, Golkar meraih 325 kursi. ABRI masih mendapat 75 kursi melalui penunjukan. Van Dijk juga mencatat bahwa kampanye 1997 berlangsung keras. Setidaknya 269 orang meninggal selama 27 hari kampanye, termasuk lebih dari 100 orang dalam kerusuhan Banjarmasin (van Dijk, 2002, hlm. 1-2)

Angka itu memperlihatkan wajah pemilu lama. Pemilu berlangsung, tetapi hasilnya hampir selalu dapat ditebak. Partai dibatasi. Kampanye diawasi. Kritik dikendalikan. Negara menjaga agar kompetisi tidak mengganggu kekuasaan. Rakyat mencoblos, tetapi ruang pilihan mereka sempit.

Pemilu 1999 memutus pola itu. Pemilu itu tidak sempurna. Partai baru tumbuh cepat tanpa pengalaman kelembagaan yang cukup. Elite lama masih kuat. Uang politik bergerak. Militer belum sepenuhnya keluar dari panggung politik. O’Rourke bahkan menyebut desain Pemilu 1999 janggal karena gagasan awal untuk membuat sistem yang lebih langsung berubah menjadi sistem proporsional yang memberi kuasa besar kepada pimpinan partai (O’Rourke, 2002, hlm. 298).

Walakin pemilu itu tetap menjadi titik balik. Rakyat kembali merasakan bahwa suara mereka punya akibat. Partai politik tidak lagi dibatasi menjadi tiga. Pers bergerak lebih bebas. Perdebatan masuk ruang publik. Orang mulai berbicara tentang kekuasaan tanpa rasa kimput yang sama seperti sebelumnya.

Di sinilah warisan Habibie terasa lebih panjang daripada pesawat. N250 menjadi simbol keberanian teknologi. Pemilu 1999 menjadi pintu awal bagi demokrasi Indonesia. Yang pertama menyentuh kebanggaan. Yang kedua mengubah cara negara bekerja.

Timor Timur dan Biaya Politik

Tidak semua keputusan Habibie diterima dengan mudah. Keputusan tentang Timor Timur menjadi contoh paling keras. Habibie menawarkan otonomi luas. Jika rakyat Timor Timur menolak, pemerintah akan mengusulkan pemisahan secara damai dan terhormat kepada MPR. Ia menyebut langkah itu demokratis dan konstitusional. Ia ingin menyelesaikan persoalan yang selama lebih dari dua puluh tahun menyita energi Indonesia dan merusak posisi Indonesia di dunia internasional (Habibie, 2006, hlm. 366-367).

Keputusan itu memecah penilaian. Ada yang menyebutnya berani. Ada yang menyebutnya tergesa-gesa. Ada yang melihatnya sebagai langkah strategis. Ada yang menganggapnya kesalahan besar. Perbedaan itu wajar karena Timor Timur menyimpan sejarah kekerasan, diplomasi, harga diri negara, dan hak menentukan nasib sendiri.

Kekerasan setelah jajak pendapat memperdalam luka. Negara gagal menjaga situasi dengan baik. Tetapi keputusan Habibie tetap menunjukkan satu hal: ia berani mengambil risiko yang bisa menghantam dirinya sendiri. Pidato pertanggungjawabannya kemudian ditolak MPR. Ia kehilangan peluang melanjutkan kekuasaan. Dalam politik Indonesia, keputusan seperti itu jarang terjadi. Banyak pemimpin memilih menunda masalah agar selamat. Habibie memilih menyelesaikan masalah dengan risiko kehilangan kursi.

Bayangan yang Tidak Hilang

Meneroka Habibie secara manusiawi berarti tidak memutihkannya. Pemerintahannya memang membuka demokrasi, tetapi tidak bebas dari masalah. Skandal Bank Bali menjadi salah satu pukulan besar. Van Dijk mencatat bahwa optimisme terhadap pemulihan perbankan hilang ketika skandal itu meledak.

Kasus tersebut menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan menekan rupiah. Pada pagi 11 Agustus 1999, rupiah jatuh dari Rp 7.340 menjadi Rp 8.400 per dolar Amerika, sebelum intervensi pemerintah membawanya ke Rp 7.770 pada sore hari (van Dijk, 2002, hlm. 421-422).

Habibie menyatakan dalam pidato pertanggungjawabannya bahwa pemerintah sudah mengambil langkah sistematis terkait Bank Bali dan menjamin proses hukum berlangsung transparan dan adil. Ia juga menyebut pemilu demokratis, jujur, dan adil telah berlangsung. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul juga ia sebut sebagai kenyataan baru (Habibie, 2006, hlm. 390).

Dua hal itu memperlihatkan sifat masa transisi. Reformasi membuka kebebasan, tetapi belum langsung membersihkan jaringan lama. Aturan berubah, tetapi aktor lama tetap punya pengaruh. Demokrasi lahir, tetapi kebiasaan lama belum hilang. Habibie membuka pintu, tetapi rumah politik Indonesia masih menyimpan banyak debu Orde Baru.

Dari Habibie untuk Hari Ini

Habibie memberi pelajaran sederhana bagi politik Indonesia hari ini. Modernisasi tidak cukup dengan teknologi. Negara bisa membuat pesawat, tetapi tetap getis jika hukum lemah, pers tidak bebas, partai tertutup, dan anggaran publik tidak diawasi. Sebaliknya, demokrasi juga tidak cukup dengan pemilu. Demokrasi harus menghasilkan layanan publik yang baik, pendidikan bermutu, riset kuat, dan pekerjaan yang layak.

Dua wajah Habibie perlu kita baca bersama. Pesawat mengajarkan keberanian untuk naik kelas melalui ilmu. Pemilu mengajarkan keberanian untuk membatasi kekuasaan melalui prosedur. Satu berbicara tentang kemampuan bangsa mencipta. Satu lagi berbicara perihal kemampuan bangsa mengoreksi diri.

Sejarah memberi penilaian yang menarik. Proyek pesawat Habibie tidak mencapai puncak seperti yang ia bayangkan. Walakin pemilu yang ia buka menjadi fondasi politik baru. Ia ingin membawa Indonesia terbang melalui teknologi. Sejarah justru lebih kuat mengingatnya karena ia membantu rakyat memilih arah republik.

Habibie bukan tokoh tanpa cacat. Ia bagian dari Orde Baru, lalu ikut mempercepat akhir cara politik Orde Baru. Ia membangun mimpi teknologi, lalu menghadapi runtuhnya sebagian mimpi itu. Ia membuka demokrasi, lalu kalah dalam mekanisme politik yang ikut ia hidupkan.

Di situlah nilai sejarahnya. Pemimpin tidak selalu dikenang karena proyek yang ia bangun. Kadang ia dikenang karena batas kekuasaan yang ia terima. Habibie pernah mengejar langit melalui pesawat. Tetapi warisan terbesarnya mungkin justru berada di bumi, di bilik suara, ketika rakyat mulai kembali menentukan arah negeri.

Muhammad Iqbal
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sejarah FIB Universitas Diponegoro Semarang. Sejarawan UIN Palangka Raya. Editor Buku Penerbit Indie Marjin Kiri.