● Angka pernikahan di Indonesia terus menurun sejak 2018.
● Faktor penyebab di antaranya adalah harga kebutuhan dan standar semu media sosial yang terus meningkat.
Browse Posts● Indonesia bisa mengalami penuaan populasi lebih cepat.
Banyak orang yang menghindari momen kumpul keluarga karena menghindari pertanyaan “kapan nikah?”. Pertanyaan yang sering dianggap basa-basi ini terasa seperti vonis bahwa menikah adalah hal yang harus segera dilakukan.
Namun, melihat perkembangan yang ada, pertanyaan tersebut suatu hari mungkin tak lagi relevan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pernikahan di Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir.
Salah satu faktor pemicu menurunnya pernikahan di Indonesia adalah persoalan ekonomi.
Celakanya, persepsi tentang ekonomi ini juga tak sedikit dipantik standar medsos (media sosial) yang telah mengubah ekspektasi ideal tentang gaya hidup, kesuksesan karier, finansial, hingga gambaran soal pernikahan yang ideal.
Karena itu, keputusan untuk menunda menikah atau bahkan tidak menikah sama sekali, tidak semestinya dihakimi. Dalam banyak kasus, itu adalah respon yang rasional terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang membuat pernikahan semakin dipandang sebagai keputusan besar dengan konsekuensi finansial yang tidak kecil.
Read more: ‘Marriage is scary’: Kenapa makin banyak kaum muda menunda menikah?
Kini semua serba mahal
Dulu, manfaat ekonomi dari pernikahan sangat jelas. Menikah bisa membantu membagi pekerjaan rumah tangga, mengelola aset keluarga, merawat anak, hingga menjamin keamanan ekonomi di masa tua sebagaimana yang digagas oleh ekonom Gary Becker dalam bukunya A Treatise on the Family.
Namun, struktur masyarakat dan ekonomi modern kini sudah banyak berubah. Urbanisasi membuat biaya hidup meningkat. Pendidikan anak menjadi semakin mahal.
Pada saat yang sama, banyak fungsi ekonomi yang dulu hanya tersedia lewat pernikahan kini bisa diperoleh secara individual. Misalnya, perempuan juga memiliki kesempatan bekerja meski belum semulus laki-laki.
Akibatnya, banyak anak muda mulai melihat pernikahan dan memiliki anak bukan lagi kebutuhan yang mendesak, melainkan keputusan besar berbiaya mahal. Belum lagi sebagai orang tua kelak tidak lagi sekadar membesarkan anak, tetapi juga untuk memastikan mereka memiliki bekal pendidikan, keterampilan, dan daya saing untuk menghadapi masa depan.
Sekolah swasta dengan kurikulum dan bahasa internasional lengkap dengan dukungan berbagai kursus soft skill seperti kesenian dan bahasa asing, hingga perguruan tinggi sudah menanti untuk dibiayai. Di luar itu, standar sosial mengenai seperti apa “pengasuhan yang baik” juga terus meningkat.
Read more: Beban inflasi Juni akibat kenaikan BBM tak terbantahkan lagi: Lampu kuning bagi masyarakat
Di sisi lain, harga properti di kota-kota besar membuat kepemilikan rumah menjadi mimpi yang sulit dijangkau bagi kelas menengah. Kebijakan perumahan masih berkutat pada skema KPR yang mensyaratkan penghasilan tetap.
Skema tersebut berpotensi mengecualikan jutaan pekerja informal dan kontrak yang justru berada dalam kondisi paling rentan.
Bahkan kebijakan memperpanjang tenor cicilan KPR hingga 40 tahun diperkirakan hanya akan membuat generasi muda semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan besar, termasuk menikah, karena beban bunga yang semakin tinggi.
Bagi pasangan yang sudah menikah, tenor 40 tahun hanya akan menjadi warisan utang bagi anak di masa depan.
Perempuan kian mandiri dan independen
Perubahan keputusan menikah dan memiliki anak juga terkait dengan meningkatnya pendidikan dan partisipasi perempuan di pasar kerja. Ini didorong atas perkembangan positif para perempuan nasional.
Data BPS menunjukkan partisipasi kerja perempuan meningkat dari sekitar 52% pada 2018 menjadi lebih dari 56% pada 2025. Rata-rata lama sekolah perempuan juga terus naik hingga mendekati sembilan tahun.
Menikah dan memiliki anak cenderung berdampak positif bagi laki-laki, tapi tidak untuk perempuan. Penelitian menunjukan perempuan memiliki ‘kutukan’ motherhood penalty— kondisi ketika perempuan mengalami penurunan pendapatan, perlambatan karier, atau bahkan keluar dari pasar kerja setelah memiliki anak. Salah satu alasannya karena beban pengasuhan lebih berat pada perempuan.
Biaya tempat penitipan anak juga tidak murah dan bakal memengaruhi kesehatan finansial sebuah keluarga. Pada akhirnya, sang ibu yang akan berkorban untuk membesarkan anaknya.
Sementara laki-laki yang menikah justru lebih sejahtera dan memiliki stabilitas kerja yang lebih baik. Hal ini disebut dengan fatherhood premium.
Ketimpangan tersebut juga tercermin dalam kebijakan. Aturan nasional hanya mengamanatkan cuti melahirkan selama dua hari bagi ayah. Selain termasuk yang terendah di Asia, angka tersebut menunjukan ketidaksetaraan tugas dan tanggung jawab pengasuhan anak kepada ayah.
Read more: B50 bisa mengulang krisis minyak goreng 2022 dan perempuanlah yang paling dirugikan
Mempercepat penuaan populasi
Dinamika ini tak hanya persoalan pilihan individu semata. Jika belangsung dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada perekonomian negara dan struktur demografi Indonesia yakni percepatan penuaan populasi.
Minimnya minat masyarakat menikah akan berujung pada turunnya angka kelahiran. Berkurangnya jumlah bayi yang lahir membuat piramida penduduk di bagian bawah menyusut, sementara kelompok usia tua terus bertambah karena angka harapan hidup meningkat.
Fenomena tersebut disebut ageing population (penuaan populasi) yang sudah terjadi di Jepang dan Korea Selatan.
Indonesia sendiri secara resmi sudah memasuki fase penuaan populasi karena rasio lansinya sudah mencapai 12% dari batas 10%.
Tanpa inovasi kebijakan, kondisi ini takkan bisa dihindarkan dan merugikan negara dalam jangka panjang karena kehabisan tenaga kerja produktif.
Korea Selatan menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan prokelahiran tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
Negara ginseng harus menghabiskan anggaran sangat besar buat perekrutan pekerja asing untuk mengasuh anak serta meringankan pajak. Namun, angka kelahirannya tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia karena biaya hidup yang amat mahal.
Karena itu, melabeli anak muda (Gen Z dan Gen Alpha) “terlalu materialistis” atau “takut komitmen” tidak akan menyelesaikan masalah jika realitas ekonominya memang semakin berat.
Selama kebijakan publik tidak bisa membantu mengurangi beban membesarkan anak, maka kampanye apapun untuk menaikkan angka pernikahan dan fertilitas akan sia-sia.
Read more: Masyarakat sulit gapai hidup nyaman di masa pensiun
Comments are closed.