Disiplin militer bukan untuk sipil: Birokrasi efektif tak dibangun dengan komando

● Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas kegiatan disiplin militer di ranah sipil.

● Mayoritas negara membangun pemerintahan secara efektif oleh birokrasi sipil, bukan disiplin militer.
Browse Posts
Makan Gratis yang Tak Dimakan: Jejak Sampah dan Sengkarut MBG di Surabaya
Solusi membenahi MBG setelah libur: Perbaikan lelang saja bisa menghemat puluhan triliun duit rakyat
Siapa yang seharusnya menasihati presiden? pentingnya ‘brain trust’ di tengah risiko krisis

● Meniru budaya militer secara serampangan berisiko mengutamakan kepatuhan daripada profesionalisme.

Dalam sembilan hari pada akhir Juni 2026, lima peserta latihan dasar kemiliteran calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi apakah pelatihan bergaya militer memang tepat bagi jabatan sipil.

Tak hanya terkait program prioritas pemerintah, sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga menggunakan model pelatihan serupa.

Pemerintah kerap berdalih pendidikan militer digunakan dengan tujuan membentuk disiplin. Pendukung pendekatan ini meyakini pelatihan ala militer dapat membentuk kepemimpinan, loyalitas, integritas, dan etos kerja.

Anggapan tersebut bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, berbagai institusi sipil di Indonesia, dari orientasi mahasiswa hingga pelatihan aparatur negara, mengadopsi pendekatan semimiliter dengan alasan serupa.

Namun, benarkah birokrasi yang baik dibangun melalui disiplin berbasis komando ala militer?

Efektivitas birokrasi justru menjauhi logika komando

Cara paling sederhana menguji suatu gagasan adalah melihat pada kasus-kasus yang paling berhasil. Jika disiplin ala militer memang merupakan fondasi birokrasi yang efektif, negara-negara dengan pemerintahan terbaik semestinya juga mengandalkan pendekatan serupa.

Indikator Government Effectiveness Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan birokrasi paling efektif didominasi Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Selandia Baru, dan Belanda. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-84 dari 193 negara.

Singapura sebagai salah satu negara dengan pemerintahan paling efektif juga tidak menerapkan pelatihan militer bagi aparatur sipil. Pengembangan kompetensi birokrat dilakukan melalui Civil Service College dengan fokus pada tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan profesional.

Data dari Varieties of Democracy (V-Dem) di atas juga menunjukkan pola yang konsisten: semakin tinggi kualitas demokrasi suatu negara, semakin tinggi pula efektivitas pemerintahannya. Negara-negara yang menjadi rujukan reformasi birokrasi membangun aparatur sipil melalui profesionalisme dan akuntabilitas, bukan disiplin komando.

Hal ini sejalan dengan iklim demokrasi yang mendorong birokrasi bekerja secara profesional melalui pengawasan publik, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas, alih-alih sekadar menekankan kepatuhan.

Idealkah sipil mengadopsi disiplin militer?

Jadi, apa masalahnya jika cara disiplin ala militer diterapkan secara umum?

Sering kali, masalahnya bukan pada disiplin itu sendiri. Salah kaprah muncul ketika kita menerjemahkan ritual militeristik, seperti kemampuan berbaris atau melakukan aktivitas fisik, sebagai disiplin. Padahal, kedisiplinan ala militer lahir dari konteks yang berbeda.

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) Samuel Huntington menjelaskan bahwa profesionalisme militer dibangun di atas tiga unsur: keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan identitas korps (corporateness).

Sementara dalam kerangka objective civilian control (kontrol sipil objektif) yang membatasi ranah sipil-militer, kepatuhan terhadap komando justru lahir dari konsekuensi profesionalisme tersebut, bukan wujud disiplin itu sendiri.

Profesor sosiologi AS Morris Janowitz mengembangkan pandangan bahwa militer modern tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang dilayaninya. Menurutnya, seorang prajurit profesional bukan hanya dituntut mampu menjalankan perintah, tetapi juga memahami dampak sosial dan politik dari setiap tindakannya.

Namun, Janowitz tidak pernah berpendapat bahwa logika komando militer layak menjadi model bagi institusi sipil. Sebaliknya, ia melihat profesionalisme militer sebagai sesuatu yang tumbuh dari kebutuhan dan fungsi yang khas, sehingga tidak bisa begitu saja diterapkan pada birokrasi, dunia pendidikan, maupun organisasi sipil lainnya.

Pengalaman negara-negara maju justru menunjukkan arah yang berbeda. Alih-alih mengadopsi logika komando militer ke dalam birokrasi, mereka memperkuat prinsip supremasi sipil dan profesionalisme aparatur negara.

Di Jerman pasca-Perang Dunia II, misalnya, doktrin Innere Führung menempatkan prajurit sebagai warga negara terlebih dahulu. Artinya, tentara tidak hanya dituntut mematuhi perintah, tetapi juga mampu mempertimbangkan nilai-nilai etika, hukum, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Jepang menempuh jalur yang serupa. Setelah reformasi 1945–1947, negara itu melakukan demiliterisasi dan membangun birokrasi berbasis merit melalui National Public Service Act. Hingga kini, pengembangan kompetensi aparatur sipil dikoordinasikan oleh National Personnel Authority dengan penekanan pada etika pelayanan publik, kepemimpinan, manajemen, serta kemampuan memecahkan masalah. Tidak ada tradisi menjadikan pelatihan dasar kemiliteran sebagai syarat pembentukan disiplin bagi pegawai negeri.

Ketika budaya komando diadopsi serampangan

Profesor psikologi asal AS, Edgar Schein, menjelaskan bahwa budaya organisasi diwariskan melalui simbol, ritual, dan praktik sehari-hari. Ketika lembaga sipil meniru budaya militer secara serampangan, kepatuhan berisiko lebih diutamakan daripada profesionalisme. Akibatnya, simbol-simbol dan relasi kuasa yang kaku pun berkembang.

Profesor bidang kepemimpinan Amy Edmondson menunjukkan bahwa organisasi yang minim psychological safety (keselamatan mental) membuat anggotanya enggan mengakui kesalahan, mengoreksi atasan, atau menyampaikan kritik. Padahal, keberanian berbicara secara terbuka merupakan syarat utama bagi organisasi yang mampu belajar.

Di Indonesia, gejala ini masih terlihat di berbagai sektor pelayanan publik. Perpeloncoan, budaya senioritas, dan perundungan kerap dibenarkan sebagai bagian dari pembentukan disiplin. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa perundungan tumbuh ketika ketimpangan relasi kuasa tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas.

Karena itu, persoalannya bukan pada disiplin, melainkan ketika simbol-simbol budaya militer dipindahkan ke lingkungan sipil tanpa diikuti profesionalisme, etika, dan sistem pengawasan yang memadai.

Disiplin yang dibutuhkan birokrasi modern

Birokrasi abad ke-21 membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan. Aparatur negara dituntut mampu berpikir analitis, berkolaborasi, memecahkan masalah kompleks, beradaptasi, dan mengambil keputusan berbasis bukti.

Perdebatan tentang pelatihan bergaya militer bagi aparatur sipil bukan soal penting atau tidaknya disiplin, melainkan bagaimana negara dan warganya memaknai disiplin.

Jika kita hanya mengartikan disiplin sebagai kepatuhan pada komando, pendekatan militer sekilas relevan. Namun, jika disiplin dipahami sebagai profesionalisme, integritas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi kompleks, maka pendekatan tersebut menjadi kurang tepat.

Pengalaman negara-negara dengan birokrasi terbaik menunjukkan bahwa aparatur sipil yang efektif dibentuk melalui profesionalisme, akuntabilitas, dan institusi yang kuat—bukan dengan menjadikan mereka “setengah tentara”. Maka dari itu, sepertinya kita perlu memikirkan ulang pemaknaan disiplin di Indonesia.

Post Views: 66