Iran, Megawati, dan Gagapnya Diplomasi Negara

Krisis Iran memperlihatkan dua wajah Indonesia dalam urutan yang janggal. Pada 2 Juli 2026, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa Duta Besar RI di Teheran tidak memperoleh akses ke area persemayaman Ayatullah Ali Khamenei karena protokol Iran hanya membuka jalan bagi pejabat di atas level duta besar.

Mundur ke 10 Maret 2026, Megawati Soekarnoputri justru menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyerahkan pesan untuk kepemimpinan baru Iran, dan memunculkan kembali foto lamanya bersama Khamenei saat kunjungan resmi ke Teheran pada 2004.

Browse Posts

OpenAI Resmi Luncurkan GPT-5.6 Super Canggih setelah Trump Kasih Lampu Hijau

Tafsir Ali Imran 13: Ayat Qur’an yang Dibaca untuk Delegasi Arab Saudi saat Melayat Ali Khamenei

Resmi Diluncurkan, Biodiesel B50 Ditargetkan Pangkas Impor Solar

Lebih awal lagi, pada 3 Maret 2026 pukul 15.20 WIB, surat duka Megawati untuk wafatnya Khamenei telah lebih dulu diserahkan kepada Boroujerdi di Jakarta.

Urutan itu membuat krisis Iran tidak bisa dibaca sekadar sebagai urusan protokol. Sebelum negara menjelaskan pintu yang tertutup di Teheran, Megawati sudah lebih dulu masuk ke ruang simbolik Iran dari Jakarta. Sebelum pemerintah berbicara tentang perubahan tata upacara, Megawati sudah berbicara dalam bahasa duka, ingatan, Sukarno, Bandung, dan solidaritas Asia-Afrika.

Perbedaan itu bukan soal seorang tokoh lebih penting daripada negara. Masalahnya lebih telanjang. Negara memiliki kewenangan formal, tetapi tampak kalah cepat dan kalah fasih dalam membaca politik simbolik Iran.

Diplomasi tidak hanya berjalan melalui nota resmi, konferensi pers, atau daftar delegasi. Diplomasi juga bekerja melalui pintu yang dibuka, kursi yang disediakan, kamera yang diarahkan, foto yang dipajang, kalimat yang dipilih, dan waktu yang tidak pernah netral. Dalam krisis akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, semua tanda kecil itu berubah menjadi pesan besar.

Teheran tidak hanya membaca teks kementerian. Teheran membaca siapa yang bergerak lebih awal, siapa yang menyebut agresi dengan terang, siapa yang membawa memori historis, dan siapa yang memilih bahasa aman.

Pemerintah Indonesia memang mengeluarkan pernyataan. Seruan deeskalasi disampaikan, jalur diplomatik dijaga, dan penjelasan tentang protokol Iran diberikan. Semua itu benar, tetapi tidak cukup. Ada jarak antara respons administratif dan gestur politik. Ada perbedaan antara menyusun kalimat yang aman dan membuat prinsip terbaca.

Dalam krisis ini, negara tampak ingin mengecam eskalasi tanpa membuat kecaman itu terlalu mahal terhadap Washington. Negara ingin berdiri di sisi hukum internasional tanpa terlihat terlalu dekat dengan Teheran. Hasilnya adalah diplomasi yang tertib, tetapi pucat.

Robert Jervis dalam Perception and Misperception in International Politics mengingatkan bahwa tindakan negara selalu hidup dalam ruang persepsi pihak lain. Pesan tidak hanya ditentukan oleh niat pengirim, tetapi juga oleh cara penerima menafsirkan sinyal tersebut. Jakarta mungkin merasa telah mengambil posisi berimbang. Teheran dapat membaca hal yang berbeda.

Bagi negara yang sedang meratapi pemimpin tertingginya setelah serangan militer asing, kehati-hatian yang terlalu rapi mudah terdengar seperti jarak politik. Bahasa yang terlalu aman mudah berubah menjadi tanda ketakutan.

Kontras Megawati menjadi penting di sini. Pesan duka Megawati tidak hanya menyampaikan belasungkawa. Pesan itu memanggil kembali Sukarno, Bandung, kedaulatan bangsa-bangsa, solidaritas dunia pascakolonial, dan ingatan personal tentang Khamenei. Bagi sebagian elite Jakarta hari ini, kosakata seperti itu mungkin terdengar tua, ideologis, dan tidak praktis. Bagi Iran, justru di situlah resonansinya.

Republik Islam sejak awal membingkai diri bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai proyek politik yang menghubungkan martabat nasional, perlawanan terhadap dominasi Barat, dan memori dunia non-Barat.

Daya pukul Megawati datang dari arsip politik Indonesia sendiri. Foto dengan Khamenei, ingatan tentang Soekarno, dan rujukan pada Bandung bukan ornamen sentimental. Semua itu adalah tanda bahwa Indonesia pernah memiliki bahasa untuk berbicara kepada dunia yang tidak selalu menunggu izin dari pusat kekuasaan Barat.

Bahasa itu pernah membuat Jakarta didengar bukan karena kekuatan militer atau ekonomi, tetapi karena kemampuan memberi bentuk politik pada pengalaman bangsa-bangsa pascakolonial.

Benedict Anderson pernah menunjukkan bahwa bangsa tidak hanya dibangun oleh institusi, tetapi juga oleh bayangan bersama, narasi, dan simbol yang terus diulang sampai terasa nyata. Politik luar negeri bekerja dengan mekanisme serupa.

Indonesia pernah dibayangkan sebagai negara yang tidak tunduk pada blok besar, berani mengundang Asia-Afrika berbicara dengan harga diri sendiri, dan memahami kemerdekaan sebagai martabat politik, bukan sekadar status hukum. Bayangan itu masih dipakai dalam pidato resmi, tetapi makin jarang diubah menjadi tenaga diplomatik saat krisis datang.

Krisis Iran membuka kelemahan itu. Bebas aktif makin sering diperlakukan sebagai seni menghindar. Kata bebas ditekankan, kata aktif dibiarkan menipis. Padahal bebas aktif tidak lahir sebagai bahasa netralitas steril. Bebas aktif lahir dari pengalaman kolonial, Perang Dingin, dan kesadaran bahwa negara baru merdeka tidak boleh menjadi ekor kekuatan besar.

Sikap aktif berarti berani membela prinsip saat prinsip dilanggar. Membela kedaulatan Iran bukan berarti menyetujui seluruh politik Republik Islam. Mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel bukan berarti memutus hubungan dengan Barat. Itu hanya konsistensi minimal dari negara yang mengaku berdiri di atas hukum internasional dan warisan Bandung.

Bahasa “semua pihak menahan diri” sering terdengar arif, tetapi dalam banyak krisis justru mengaburkan ketimpangan. Tidak semua pihak berada pada posisi yang sama. Ada pihak yang menyerang. Ada pihak yang diserang. Ada kekuatan besar yang merasa boleh memakai kekerasan melampaui hukum internasional. Ada negara lain yang diminta tetap tenang agar tatanan tidak terguncang.

Diplomasi Indonesia semestinya cukup matang untuk menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat tanpa kehilangan kemampuan menyebut agresi sebagai agresi.

Masalah paling serius bukan satu pintu yang tertutup bagi Dubes RI atau satu layar televisi Iran yang menampilkan Megawati. Masalah itu berada pada negara yang makin sering memperlakukan warisan diplomatiknya sebagai dekorasi resmi.

Pembukaan UUD 1945 masih dikutip. Bandung masih dirayakan. Bebas aktif masih disebut. Semua simbol itu tetap hidup di ruang pidato, tetapi kehilangan daya pukul dalam situasi krisis. Saat prinsip diuji, negara kembali memilih kalimat yang aman, prosedur yang rapi, dan gestur yang terlambat.

Teheran membaca siapa yang datang dengan jabatan. Teheran juga membaca siapa yang datang dengan ingatan. Dalam krisis Khamenei, Indonesia resmi datang dengan protokol yang tertahan. Megawati datang dengan memori yang dikenali. Keadaan ini bukan kemenangan seorang tokoh atas negara. Keadaan ini adalah peringatan bahwa negara dapat memiliki seluruh alat diplomasi, tetapi tetap kehilangan bahasa.

Bagi Indonesia, kehilangan semacam itu lebih berbahaya daripada sekadar tidak mendapat akses ke sebuah ruangan. Kehilangan itu membuat sejarah besar berubah menjadi pajangan, sementara dunia terus menilai siapa yang masih berani membuat sejarah itu berbicara.