Jakarta, Arina.id—Tokoh Muda NU Hatim Ghazali mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kepemimpinan transformatif untuk menghadapi tantangan abad kedua organisasi. Menurutnya, besarnya jumlah warga Nahdliyin dan kompleksitas organisasi menuntut sosok pemimpin yang mampu menjaga tradisi sekaligus membawa perubahan.
Hatim mengungkapkan, berdasarkan survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 57,2 persen Muslim Indonesia atau sekitar 140 juta jiwa teridentifikasi sebagai Nahdliyin. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa NU memiliki pengaruh luas dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
“Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa NU bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan sebuah kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan,” kata Hatim dikutip dari akun facebook resminya, Selasa (4/8).
Hatim menilai untuk mengelola organisasi sebesar NU bukan perkara sederhana. Kompleksitas struktur organisasi, keragaman karakter jamaah, luasnya jaringan pesantren dan lembaga pendidikan, dinamika sosial-politik, serta perubahan teknologi dan demografi menuntut kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjaga kesinambungan tradisi, tetapi juga berani melakukan transformasi.
“NU membutuhkan kepemimpinan transformatif yang mampu memandu organisasi menghadapi perubahan zaman, memperkuat konsolidasi jam’iyyah dan jamaah, menghidupkan kembali marwah ulama dan pesantren, serta memastikan seluruh potensi NU bermuara pada satu tujuan: menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan,” tuturnya.
Ia menilai memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama membutuhkan kepemimpinan yang bukan sekadar mampu mengelola organisasi, tetapi mampu membaca perubahan zaman, merawat warisan para ulama, dan membawa NU menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang semakin relevan bagi umat, bangsa, dan dunia.
“Muktamar karena itu tidak semestinya hanya menjadi arena memilih figur, tetapi momentum untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: kepemimpinan seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan NU untuk menghadapi tantangan satu abad ke depan?” kata Hatim.
Dalam pandangannya, terdapat sembilan kriteria penting yang perlu dimiliki pemimpin NU mendatang.
Pertama, pemimpin NU bukan dari bagian kelompok berkonflik tetapi menjadi pemersatu. Hatim menilai dalam dua tahun terakhir, konflik elite di tingkat PBNU telah memberi pelajaran penting. Resonansinya terasa hingga ke bawah, menimbulkan kebingungan, kegelisahan, bahkan kelelahan di tengah warga NU. Pada titik tertentu, energi yang semestinya digunakan untuk khidmah justru tersedot ke dalam polemik internal.
“Karena itu, NU membutuhkan pemimpin yang tidak lahir dari konflik dan tidak dibesarkan oleh konflik. Sosok yang mampu berdiri di atas semua kelompok, mendahulukan musyawarah daripada pertentangan, mengedepankan tabayun daripada prasangka, dan menjadikan perbedaan sebagai ruang untuk saling menguatkan. NU membutuhkan rekonsiliator dan konsolidator, bukan pemimpin yang memperpanjang polarisasi,” ujarnya.
Kedua, pemimpin NU tumbuh besar dari dan untuk pesantren. Menurutnya, pesantren adalah NU kecil, dan NU adalah pesantren besar. NU lahir dari rahim pesantren, dibangun oleh para kiai, dan sepanjang sejarahnya memperoleh energi intelektual, moral, serta sosial dari dunia pesantren.
Karena itu, pemimpin NU ke depan tidak cukup hanya pernah bersentuhan dengan pesantren. Ia harus tumbuh dari tradisi pesantren, memahami denyut kehidupannya, sekaligus memiliki komitmen untuk memperjuangkan masa depan pesantren.
Lebih dari itu, pemimpin NU harus memahami persoalan kemandirian pesantren, kaderisasi ulama, pendidikan, ekonomi, digitalisasi, hingga posisi pesantren dalam pembangunan nasional.
“NU membutuhkan pemimpin yang memandang pesantren bukan sebagai ornamen organisasi, tetapi sebagai jantung kehidupan NU,” katanya.
Ilmu-ilmu keislaman dari pesantren, imbuh Hatim, menjadi bekal dan perspektif dalam berbagai masalah, di samping perspektif lainnya. Pengalaman di pesantren yang bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat memberikan kepekaan dan kepedulian yang mendalam terhadap problem riil di masyarakat.
Ketiga, memiliki pengalaman dari bawah. Menurutnya, Ketua Umum PBNU harus memahami dinamika organisasi sejak tingkat ranting, cabang, hingga wilayah sehingga memiliki akar sosial dan legitimasi kultural yang kuat dalam memimpin organisasi.
“NU adalah organisasi yang hidup dari bawah. Karena itu, kepemimpinan di tingkat pusat semestinya lahir dari pengalaman berkhidmah yang panjang, bukan muncul secara tiba-tiba dari pusat kekuasaan,” tuturnya.
Pemimpin NU harus memahami bagaimana NU bekerja di tingkat ranting, cabang, dan wilayah; merasakan dinamika badan otonom dan lembaga; berinteraksi langsung dengan pengurus dan warga; dan mengetahui persoalan mereka bukan hanya dari laporan, tetapi dari pengalaman nyata.
Pengalaman khidmah dari bawah dinilai penting agar kepemimpinan PBNU benar-benar memiliki akar sosial dan legitimasi kultural.
“Ketua Umum PBNU harus mampu mendengar suara ranting, memahami kegelisahan cabang, membaca kebutuhan wilayah, dan menjadikan aspirasi warga NU sebagai dasar dalam menentukan arah organisasi. Karena itu, ia memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup terhadap seluk beluk jam’iyah NU,” tegasnya.
Keempat, berwawasan luas dan memiliki perspektif global. Hatim mengatakan pemimpin NU masa depan harus memahami perkembangan geopolitik, ekonomi dunia, teknologi digital dan kecerdasan buatan, perubahan demografi umat Islam, isu perdamaian, perubahan iklim, serta dinamika pemikiran Islam kontemporer agar NU mampu berkontribusi di tingkat dunia.
“NU tidak hidup dalam ruang yang tertutup. Sejak kelahirannya, dinamika NU berkaitan dengan perkembangan dunia Islam dan perubahan geopolitik global. Karena itu, memasuki abad kedua, NU membutuhkan pemimpin yang mampu melihat persoalan NU bukan hanya dari perspektif lokal, tetapi juga dalam konteks nasional, regional, dan global,” bebernya.
Pemimpin NU masa depan juga harus memahami perubahan geopolitik, perkembangan ekonomi dunia, teknologi digital dan kecerdasan buatan, perubahan demografi umat Islam, isu perdamaian, perubahan iklim, serta dinamika pemikiran Islam kontemporer.
“Dengan wawasan seperti itu, NU tidak hanya menjadi organisasi besar di dalam negeri, tetapi mampu tampil sebagai kekuatan Islam moderat Indonesia yang memiliki kontribusi dan pengaruh di tingkat dunia, termasuk bagaimana memposisikan NU di tengah konflik kepentingan dan perang global,” tegasnya.
Kelima, tidak menjadi bagian dari partai politik. Hatim berpandangan pemimpin NU tidak seharusnya menjadi bagian dari partai politik. Menurutnya, Khittah NU menegaskan posisi organisasi sebagai jam’iyyah diniyyah-ijtima’iyyah yang independen sehingga figur pemimpin tertinggi organisasi juga perlu mencerminkan independensi tersebut.
Khittah NU tidak semestinya dimaknai secara sempit hanya sebagai keputusan bahwa NU tidak menjadi partai politik. Khittah adalah penegasan kembali posisi NU sebagai jam’iyyah diniyyah-ijtima’iyyah yang memiliki otonomi, independensi, dan kebebasan untuk menjalankan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik praktis.
“Di sinilah pentingnya menghadirkan pemimpin NU yang tidak pernah berkiprah sebagai bagian dari partai politik dan tidak sedang memiliki keterikatan dengan partai politik. Sebab, independensi NU bukan hanya persoalan institusional, tetapi juga harus tercermin pada figur yang memegang kepemimpinan tertinggi organisasi,” kata Hatim.
Keenam, pemimpin NU tidak sedang memegang jabatan politik. Hatim memandang NU membutuhkan jarak yang sehat dengan kekuasaan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU memiliki peran penting untuk memberikan kritik, kontrol sosial, dan menjadi mitra sekaligus check and balances bagi pemerintah.
“Karena itu, pemimpin NU sebaiknya bukan orang yang pada saat bersamaan sedang memegang jabatan politik. Bukan karena NU harus berjarak dari negara, tetapi karena NU harus memiliki kebebasan moral untuk berbicara kepada kekuasaan,” tegas Hatim.
“Ketika pemimpin NU juga menjadi bagian dari kekuasaan, selalu ada risiko konflik kepentingan. Sebaliknya, ketika NU dipimpin oleh figur yang independen dari jabatan politik, NU memiliki ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan umat tanpa harus terikat pada kepentingan kekuasaan,” imbuhnya.
Ketujuh, menjadi penyambung lidah warga NU yang lemah dan terpinggirkan. Kebesaran NU pada akhirnya tidak diukur hanya dari jumlah warga, besarnya struktur, atau banyaknya lembaga tapi harus terasa dalam kehidupan mereka yang paling lemah.
“Pemimpin NU harus menjadi penyambung lidah mereka yang tidak memiliki suara, pendamping mereka yang berada di pinggir, dan pembela mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan,” kata Hatim.
Petani, nelayan, buruh, pekerja migran, pelaku usaha kecil, guru, santri, keluarga pesantren, perempuan, anak muda, dan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah harus merasakan bahwa NU hadir dan membela mereka.
“Karena itu, kepemimpinan NU harus selalu berangkat dari pertanyaan sederhana: apa yang bisa NU lakukan agar warga yang paling lemah menjadi lebih berdaya, lebih bermartabat, dan lebih sejahtera?” jelasnya.
Kedelapan, menjaga tradisi, menggerakkan perubahan. Menurutnya, tantangan terbesar NU di abad kedua bukan memilih antara tradisi atau modernitas namun menjadikan tradisi sebagai fondasi untuk menavigasi perubahan.
“NU membutuhkan pemimpin yang memahami khazanah keislaman klasik, tradisi pesantren, fikih, dan warisan intelektual para ulama, tetapi pada saat yang sama terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial, dan gagasan-gagasan baru,” ujar Hatim.
NU, kata Hatim, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadikan prinsip al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah bukan sekadar slogan, tetapi strategi kepemimpinan.
“Pemimpin seperti ini tidak akan mempertentangkan kitab kuning dengan kecerdasan buatan, tradisi dengan digitalisasi, atau pesantren dengan globalisasi. Ia justru mampu mempertemukan semuanya dalam satu visi besar: membawa nilai-nilai NU tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman,” Hatim menegaskan.
Kesembilan, pemimpin NU merupakan ulama yang organisatoris, intelektual yang membumi, dan pemimpin yang bekerja. Bagi Hatim, NU tidak kekurangan orang pintar. NU juga tidak kekurangan orang yang memiliki jaringan. NU butuh sosok yang mampu mengubah gagasan menjadi gerakan, visi menjadi kebijakan, dan jaringan menjadi kekuatan pelayanan.
“Ketua Umum PBNU ke depan harus memiliki kombinasi yang tidak mudah ditemukan: memiliki akar keulamaan dan pesantren, memahami organisasi, memiliki kapasitas intelektual, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, serta memiliki rekam jejak kerja yang nyata,” ujar Hatim.
Ketua PBNU bukan sekadar figur yang populer, tetapi figur yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memimpin dengan bukti. Bukan hanya mampu berbicara tentang perubahan, tetapi mampu mengorganisasikan perubahan. Bukan sekadar memiliki gagasan besar, tetapi memiliki kemampuan menggerakkan orang untuk mewujudkannya.
“Pada titik inilah, kita membutuhkan pemimpin yang tenang tetapi tegas, berilmu tetapi tidak berjarak, modern tetapi tidak tercerabut dari tradisi, memiliki jaringan luas tetapi tidak menjadi bagian dari kepentingan politik praktis, serta mampu merangkul tanpa kehilangan prinsip,” harapnya.
Dalam Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang, bukan sedang mencari sekadar pemenang kontestasi. NU sedang mencari pemimpin yang dapat mengakhiri polarisasi, menyatukan kekuatan, mengembalikan energi organisasi kepada khidmah, memperkuat pesantren, mendengarkan warga di bawah, menjaga independensi NU dari politik praktis, sekaligus membawa NU tampil lebih percaya diri di panggung dunia.
“Kita membutuhkan pemimpin yang punya akar, tetapi tidak terjebak masa lalu; punya visi, tetapi tidak tercerabut dari tradisi; punya jaringan, tetapi tidak terikat kepentingan; punya keberanian, tetapi tetap mengedepankan musyawarah,” pungkas Hatim.
“Muktamar bukanlah sekadar tentang siapa yang paling layak menang, tetapi siapa yang paling layak dipercaya untuk menjaga marwah, memperkuat kedaulatan, dan memperluas kemanfaatan Nahdlatul Ulama di abad kedua,” tandasnya.
Comments are closed.