Jakarta, NU Online
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau seluruh elemen masyarakat Aceh agar tetap menjaga situasi kondusif. Ia menekankan bahwa perdamaian yang terjalin selama lebih dari dua dekade telah membawa dampak positif yang nyata bagi perkembangan ekonomi dan kebebasan masyarakat.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi peristiwa kerusuhan serta pengibaran bendera GAM pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
”Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang baik, kebebasan, pendidikan, sosial telah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita harapkan mereka mengikuti langkah-langkah pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya dalam konferensi pers di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).
.
JK juga merunut kembali sejarah kesepakatan damai MoU Helsinki yang telah ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu. Ia menjelaskan bahwa kegiatan di Masjid Raya Baiturrahman saat itu merupakan agenda tahunan yang diisi dengan kegiatan keagamaan guna memperingati 21 tahun terciptanya perdamaian di Tanah Rencong.
”Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki itu kita tandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Diperingati dengan doa, dengan zikir di Masjid Baiturrahman,” jelas JK.
Namun, kata JK, suasana peringatan yang semula khidmat mendadak berujung kerusuhan akibat adanya upaya provokasi dari pihak tertentu. Kelompok massa memicu aksi demo hingga nekat mengibarkan bendera GAM Bintang Bulan dan menurunkan bendera merah putih yang berkibar menjelang peringatan HUT RI.
”Kemudian bagaimana sebabnya, tentu ada yang mau memprovokasi. Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu,” ungkapnya.
JK mengatakan bahwa aparat keamanan dari unsur Kepolisian dan TNI bergerak cepat untuk menertibkan situasi di lapangan. Menurutnya, petugas melakukan tindakan tegas guna menghalau aksi pengibaran bendera lain serta mencegah bentrokan antar-kelompok warga agar tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar.
”Keamanan, polisi, dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Maka terjadilah konflik,” ungkap JK.
JK turut membandingkan kondisi keamanan Banda Aceh yang jauh lebih hidup hingga larut malam ketimbang dahulu di masa konflik. Ia menilai dinamika yang terjadi perlu disikapi dengan evaluasi pembangunan dan keadilan ekonomi daerah.
”Kalau dulu Banda Aceh sendiri jam 9 sudah tutup semua toko-toko. Sekarang sampai jam 12, pas sampai pagi tahu-tahu coffee shop tetap buka. Jadi tidak mungkin mereka mulai lagi, karena masyarakat Aceh baik-baik sebenarnya. Hanya perlu adanya suatu evaluasi cara kita membangun Aceh, evaluasi tentang keadilan ekonomi di sana,” paparnya.
JK berharap alokasi dana pembangunan daerah yang sempat menurun dapat kembali normal pada tahun mendatang. Menurutnya, hal tersebut penting agar jajaran pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam menyejahterakan masyarakat.
”Jadi baik Gubernur, Wali Nanggroe, Wagub tentu akan berusaha untuk mendamaikan atau memberikan perhatian kepada pembangunan Aceh sendiri. Memang tahun-tahun ini anggaran daerah banyak dikurangi, mudah-mudahan tahun depan dapat kembali normal sehingga pemerintah dapat lebih leluasa memperbaiki kondisi infrastruktur dan masyarakat,” jelasnya.
Comments are closed.