Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kaesang mulai menabuh genderang di jantung politik Solo Raya, wilayah yang selama ini identik dengan Puan, PDIP, dan jejak Jokowi. Namun pertaruhan sesungguhnya bukan kursi DPR, melainkan ujian besar. Mengapa demikian?
Ketika Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyatakan kesiapannya maju dari Dapil Jawa Tengah V pada Pemilu 2029, banyak pihak segera membaca langkah tersebut sebagai deklarasi pertarungan terbuka melawan Puan Maharani.
Pembacaan itu tidak sepenuhnya keliru. Dapil yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan salah satu wilayah dengan nilai simbolik tertinggi dalam politik Indonesia kontemporer.
Di sanalah jejak politik Jokowi bertumbuh. Di sanalah pula Puan Maharani berkali-kali menunjukkan dominasinya sebagai calon legislatif sejak 2009.
Karena itu, keputusan Kaesang tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan dapil. Ia menyerupai keputusan memasuki ruang yang telah lama menjadi arena legitimasi dua arus besar politik nasional, PDIP sebagai pemilik basis historis dan Jokowi sebagai pemilik basis personal.
Secara elektoral, langkah tersebut justru tampak paradoks. Bila tujuan utama Kaesang hanyalah memperoleh kursi DPR, terdapat banyak dapil yang secara matematis mungkin lebih mudah ditaklukkan.
Terlebih nama lain dalam dapil tersebut eksis dalam periode yang lama. Selain Puan, ada nama Bima Arya yang selalu memenangkan tiket ke Senayan, juga ada Muhammad Hatta dari PAN, Mohammad Toha dari PKB, Abdul Kharis Almasyhari dari PKS, serta kalkulasi rasional peluang PSI menembus ambang batas Parlemen.
Namun, politik tidak selalu bergerak melalui kalkulasi kemenangan tercepat. Sering kali politik bergerak melalui pencarian makna simbolik terbesar.
Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi relevan. Dalam banyak kasus, nilai politik tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga oleh lokasi pilihan pertempuan dan kemenangan itu terjadi.
Berani tampil, hingga bahkan menang di wilayah biasa menghasilkan kursi. Keberanian apalagi kemenangan di wilayah simbolik menghasilkan legitimasi.
Karena itu, Dapil Jateng V kiranya bukan sekadar medan perebutan suara, melainkan ruang simbolik yang menyimpan memori politik Jokowi, hegemoni elektoral PDIP, dan masa depan PSI sebagai partai yang berusaha mencari pijakan permanennya sendiri.
“Tanah yang Dijanjikan”, Bukan PSI?
Dalam filsafat politik, Hans Blumenberg pernah menjelaskan bahwa sejarah sering kali bergerak melalui perebutan ruang legitimasi. Yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan formal, melainkan hak moral dan simbolik untuk mengisi ruang yang sebelumnya ditempati pihak lain.
Perspektif tersebut menarik untuk membaca langkah Kaesang. Selama dua dekade terakhir, Solo Raya tidak hanya dikenal sebagai basis PDIP.
Wilayah itu juga berkembang menjadi pusat narasi politik Jokowi. Keduanya hidup berdampingan dalam satu ekosistem politik yang relatif harmonis.
Namun, dinamika nasional beberapa tahun terakhir mengubah konfigurasi tersebut. Hubungan politik antara Jokowi dan PDIP mengalami perpecahan yang nyata.
Pada saat yang sama, PSI perlahan muncul sebagai kendaraan politik yang paling dekat dengan orbit keluarga Jokowi.
Oleh karena itu, apabila Kaesang benar-benar maju dari Jateng V, yang sedang berlangsung sesungguhnya bukan sekadar kompetisi antara dua kandidat.
Yang sedang terjadi adalah upaya mengisi ruang legitimasi yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan politik tetapi kini terbelah ke dalam dua kutub berbeda.
Di sinilah istilah promised land menjadi menarik sebagai metafora politik. Bukan karena Solo merupakan tanah yang dijanjikan dalam pengertian religius. Melainkan karena Solo Raya menjadi wilayah yang dipersepsikan sebagai sumber legitimasi politik masa depan.
Siapa yang mampu membangun dominasi politik di wilayah tersebut berpotensi memperoleh posisi simbolik yang jauh lebih besar dibanding sekadar tiket atau tambahan satu kursi DPR.
Kaesang kemungkinan akan memainkan strategi berbeda dibanding PSI pada masa lalu. Ia membutuhkan transformasi dari partai media sosial menjadi partai teritorial.
Artinya, fokus tidak lagi hanya pada percakapan digital, melainkan pembangunan jaringan desa, tokoh lokal, komunitas ekonomi, organisasi pemuda, hingga simpul-simpul relawan yang pernah menjadi kekuatan utama Jokowi.
Sementara itu, Puan tidak memerlukan revolusi politik. Ia hanya perlu mempertahankan kontinuitas. Dalam perspektif Paul Ricoeur, politik pada akhirnya adalah kompetisi narasi.
Kaesang membawa narasi perubahan dan kekinian. Puan membawa narasi keberlanjutan. Pemilih mungkin akan menentukan cerita mana yang dianggap lebih relevan dengan masa depan mereka.
Ujian Warisan
Namun pertaruhan terbesar sesungguhnya bukan berada pada Puan maupun Kaesang. Pertaruhan terbesar berada pada pertanyaan yang jauh lebih fundamental, yakni apakah Jokowisme dapat hidup tanpa Jokowi?
Selama ini kekuatan Jokowi lahir dari hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat. Eksistensinya merupakan fenomena politik yang sangat personal. Akan tetapi, sejarah politik menunjukkan bahwa karisma tidak selalu mudah diwariskan menjadi institusi.
Sosiolog Max Weber menyebut proses tersebut sebagai routinization of charisma, yakni transformasi pengaruh personal menjadi organisasi yang mampu bertahan melampaui figur pendirinya.
Pemilu 2029 berpotensi menjadi laboratorium terbesar bagi proses itu. Apabila Kaesang berhasil memperoleh kursi DPR sekaligus membantu PSI melampaui ambang parlemen, publik akan melihat bahwa pengaruh Jokowi telah berhasil dikonversi menjadi kekuatan institusional.
Namun, apabila PSI kembali gagal masuk parlemen, implikasinya jauh lebih besar daripada sekadar kegagalan partai.
Kegagalan itu agaknya dapat dibaca sebagai indikasi bahwa popularitas personal tidak otomatis berubah menjadi loyalitas organisasi. Bahwa pemilih mungkin mencintai Jokowi sebagai figur, tetapi belum tentu memilih PSI sebagai institusi politik.
Dengan demikian, pertarungan di Jateng V bukan sekadar soal siapa memperoleh suara terbanyak, melainkan ujian terhadap kemampuan sebuah warisan politik menemukan bentuk kelembagaannya sendiri.
Pada akhirnya, Kaesang mungkin tidak sedang berusaha mengalahkan Puan. Sebaliknya, Puan pun mungkin tidak semata-mata berusaha mengalahkan Kaesang.
Keduanya sedang memasuki arena yang lebih besar, perebutan legitimasi atas masa depan lanskap politik Solo Raya.
Dan dalam politik, legitimasi sering kali jauh lebih berharga dibanding kemenangan numerik semata.
Sekali lagi, istilah “Promised Land War” dalam tulisan ini sendiri tidak dimaksudkan merujuk pada makna religius, historis, maupun metafora “tembok ratapan Solo”.
Frasa tersebut digunakan sebagai metafora politik untuk menggambarkan kemungkinan perebutan legitimasi dan dominasi simbolik atas lanskap politik Solo Raya.
Menariknya, kontestasi itu berpotensi mempertemukan dua figur yang sama-sama memiliki hubungan genealogis dengan Presiden RI terdahulu, menghadirkan tensi politik yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi memiliki makna strategis yang jauh lebih dalam bagi masa depan konfigurasi politik nasional. (J61)
Comments are closed.