Di AS, Bank besar dan perusahaan AI berebut sarjana soshum, sementara di Indonesia jurusan yang sama tidak lolos filter HR. Apa sebenarnya yang tidak bisa dibaca oleh pasar kerja kita?
Lulusan soshum di Indonesia sedang mengalami bentuk penolakan yang sangat spesifik. Bukan ditolak setelah wawancara, tapi ditolak sebelum sempat dibaca.
Sejumlah platform lowongan dan program magang mencantumkan daftar jurusan yang boleh melamar. Platform seperti MagangHub, misalnya, membatasi banyak posisinya ke rumpun jurusan tertentu saja.
Ilmu Politik, Filsafat, Sosiologi, dan Antropologi sering tidak masuk daftar itu. Bahkan untuk posisi yang kerja hariannya menulis, meneliti, dan menyusun argumen.
Reaksi paling umum adalah menyalahkan selera pasar, seolah dunia kerja memang cuma butuh yang teknis dan aplikatif. Tapi penjelasan itu langsung bermasalah begitu kita menengok ke luar.
JPMorgan dan sejumlah hedge fund di Amerika Serikat justru berburu lulusan sejarah dan sastra. Anthropic dan Google merekrut sarjana filsafat untuk pekerjaan inti, bukan untuk hiasan.
Premis tulisan ini sederhana: pasar kerja tidak pernah merekrut “kemampuan”, ia merekrut sinyal yang bisa dibaca. Ini gagasan lama ekonom Michael Spence, bahwa ijazah bekerja bukan sebagai wadah keterampilan, melainkan sebagai tanda yang dipakai perekrut untuk menduga kualitas yang tidak bisa dilihat langsung.
Konsekuensinya keras. Kalau sebuah sinyal tidak terbaca oleh pihak penerima, ia tidak dianggap lemah, ia dianggap tidak ada.
Lalu kenapa sinyal yang sama terbaca jelas di New York tapi buram di Jakarta? Apakah masalahnya ada pada kualitas lulusannya, atau pada kemampuan pasar kerja kita membacanya?
Jurusan, Penyaring Termurah?
Perekrut memfilter nama jurusan karena itu variabel yang paling murah dieksekusi. Menyortir tiga ribu pelamar butuh kriteria yang selesai dalam hitungan detik, dan nama program studi memenuhi syarat itu dengan sempurna.
Di titik ini kemampuan berpikir anak soshum kalah bukan karena lemah, tapi karena mahal diverifikasi. Kemampuan koding bisa diuji lewat tes 45 menit, sementara kemampuan menstrukturkan masalah yang belum terdefinisi tidak punya tes semurah itu.
Maka Manajemen, Akuntansi, dan Pemasaran jadi raja bukan semata karena isinya lebih relevan. Nama jurusannya memetakan langsung ke nama divisi di struktur perusahaan, dan Filsafat tidak punya divisi.
Hierarki ini bahkan berlaku di dalam soshum sendiri, sehingga istilah “anak soshum” jadi menyesatkan. Manajemen dan Ekonomi duduk nyaman di daftar yang diizinkan melamar, sementara Ilmu Politik dan Filsafat berada di kasta paling bawah dari rumpun yang sama.
Artinya yang ditolak bukan ilmu sosial secara utuh, melainkan ilmu sosial yang tidak punya padanan nama jabatan. Semakin abstrak sebuah disiplin, semakin ia terlihat seperti risiko di mata orang yang harus menutup satu posisi dalam dua minggu.
Biarpun begitu, bagaimana perbedaan struktur pekerjaan di Indonesia dan Amerika, yang memungkinkan orang generalist dari soshum lebih banyak kesempatannya?
Perbedaan utama Indonesia dan Amerika Serikat bukan kualitas lulusan, melainkan struktur bisnis si pemberi kerja. Hedge fund dan laboratorium AI hidup dari ketidakpastian, yaitu keputusan yang datanya belum lengkap dan preseden historisnya tipis.
Di lingkungan seperti itu, orang yang terlatih membaca konteks, membongkar asumsi tersembunyi, dan menulis argumen yang tahan bantahan punya nilai ekonomi langsung. Penilaian manusia di sana bukan pelengkap, ia produknya.
Banyak pemberi kerja besar di Indonesia beroperasi di ruang yang berbeda, yaitu bisnis yang marginnya datang dari efisiensi biaya, volume, dan kepatuhan prosedur.
Bisnis dengan logika seperti itu memang tidak butuh penafsir. Ia butuh pelaksana yang bisa langsung masuk barisan tanpa jeda belajar.
Konsekuensi lanjutannya, perusahaan yang menganggap pelatihan sebagai biaya akan selalu mensyaratkan jurusan tertentu. Syarat jurusan adalah cara mengalihkan ongkos pelatihan ke kampus, gratis.
JPMorgan bisa merekrut sarjana sejarah karena punya kapasitas mengubah generalis jadi analis lewat program terstruktur berdurasi tahunan. Perusahaan yang tidak punya kapasitas itu sebetulnya tidak sedang meremehkan soshum, ia sedang menghindari risiko yang tidak sanggup ia bayar.
Sampai sini lensa sinyal bisa terlalu menyalahkan pemberi kerja, padahal sebagian keluhan HR bukan karangan. Kurikulum soshum yang minim latihan menulis analitik ketat, minim literasi data dasar, dan minim tuntutan membaca sumber primer memang menghasilkan sinyal yang benar-benar lemah, bukan cuma tak terbaca.
Kalau sarjana filsafat di sini tidak dilatih dengan presisi yang sama dengan sarjana filsafat yang direkrut Anthropic, perbandingannya jadi tidak setara sejak awal. Sebagian dari masalah ini duduk di sisi pasokan, bukan cuma permintaan.
Tapi kalau ini semua soal sinyal dan struktur bisnis, kenapa negara dan kampus tidak turun tangan memperbaiki sinyalnya? Atau justru keduanya sedang memakai kerangka berpikir yang membuat soshum tidak mungkin dibela sejak awal?
Doktrin Link-and-Match ala Indonesia?
Jawabannya ada pada teori yang dipakai negara kita untuk mendefinisikan guna pendidikan. Sejak Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan dibaca sebagai human capital, yaitu investasi yang nilainya diukur dari pengembalian ekonomi yang bisa dihitung.
Dalam versi neoliberalnya, ukuran itu menyempit jadi angka yang sangat sedikit. Seberapa cepat lulusan terserap kerja, dan berapa upah pertamanya.
Indonesia mengadopsi doktrin ini lebih literal daripada negara yang melahirkannya. Retorika link and match, target serapan kerja sebagai indikator mutu kampus, dan dorongan besar ke vokasi semuanya berpijak pada asumsi bahwa nilai sebuah program studi sama dengan nilai pasarnya yang terukur.
Kalau kerangka itu yang dipakai, soshum sebenarnya tidak sedang kalah bersaing. Soshum kalah di papan skor yang sejak awal tidak menyediakan kolom untuk mencatat poinnya.
Ironinya, negara pengekspor teori ini tidak menerapkannya seketat itu pada pendidikan elitenya sendiri. Liberal arts bertahan di sana karena ada segmen ekonomi yang benar-benar membayar mahal untuk penilaian manusia, dan karena prestise kampus masih berfungsi sebagai sinyal yang sah.
Kita mengimpor doktrinnya tanpa mengimpor struktur ekonomi yang membuat doktrin itu tidak mematikan. Di situ jebakannya mengunci: kalau kita hanya memproduksi pelaksana, kita hanya akan membangun ekonomi yang butuh pelaksana.
Yang belum masuk hitungan, otomasi hari ini justru mulai memakan pekerjaan analis dan koding tingkat awal, yaitu bagian paling terukur dari kurikulum yang kita sebut aman. Papan skor itu sendiri sedang usang, dan kita masih mengarahkan satu generasi untuk memakainya.
Maka anak soshum sebetulnya tidak sedang menunggu HR memperbaiki filternya. Mereka sedang menunggu ekonomi Indonesia tumbuh cukup rumit untuk benar-benar membutuhkan penafsir.
Sampai itu terjadi, alergi terhadap anak soshum bukan kesalahan rekrutmen. Ini soal seberapa murah kita menghargai pekerjaan berpikir. (R100)
Comments are closed.