Jakarta, Arina.id—Komisioner Komnas Haji Mustolih Siradj menilai ekspektasi Presiden Prabowo Subianto terhadap perbaikan penyelenggaraan haji merupakan harapan besar yang juga dirasakan masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.
“Apa yang disampaikan Presiden itu adalah ekspektasi kepala negara dalam melihat fenomena antrean haji yang sangat panjang,” ujar Mustolih kepada Arina.id, Jumat (10/4).
Ia menyebut, sejak sebelum menjabat hingga saat ini, Prabowo menunjukkan perhatian besar terhadap sektor haji. Hal itu terlihat dari berbagai gagasan, mulai dari pembentukan Kementerian Haji, dorongan pembangunan kampung haji, hingga upaya memformat ulang masa tunggu dari sekitar 40 tahun menjadi 26 tahun melalui metode baru.
Namun demikian, Mustolih menegaskan bahwa persoalan antrean haji tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, masalah ini tidak hanya menyangkut Indonesia sebagai negara pengirim jemaah, tetapi juga Arab Saudi sebagai penyelenggara.
“Antrean haji ini menjadi persoalan global karena berkaitan dengan keterbatasan daya tampung tempat penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan jumlah umat Muslim dunia, kapasitas tempat ibadah haji memang sangat terbatas. Meski Masjidil Haram dapat menampung jutaan jemaah untuk tawaf dan sa’i, titik-titik utama seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina memiliki kapasitas yang sangat terbatas.
“Secara syariat, ibadah haji harus dilakukan di tempat-tempat tersebut, sementara kapasitasnya terbatas. Karena itu, Arab Saudi menerapkan sistem kuota bagi setiap negara,” jelasnya.
Negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, Pakistan, Malaysia, Yaman, dan Turki pun menghadapi antrean panjang akibat tingginya minat masyarakat untuk berhaji.
Mustolih menambahkan, Arab Saudi sebenarnya terus berupaya mencari solusi dengan melakukan pengembangan dan renovasi infrastruktur untuk menambah kapasitas jemaah. Upaya ini juga menjadi bagian dari Visi Arab Saudi 2030 yang menargetkan peningkatan jumlah jemaah haji di masa depan.
“Mereka ingin kapasitas haji terus meningkat, bahkan ditargetkan bisa menampung hingga jutaan jemaah. Tetapi tetap ada batasan karena faktor keselamatan,” ujarnya.
Menurut dia, kuota haji bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi Arab Saudi yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan.
Di sisi lain, Arab Saudi memang berkepentingan meningkatkan jumlah jemaah karena berdampak pada sektor ekonomi. Namun, penambahan tanpa batas juga berisiko tinggi, termasuk dari sisi keamanan dan keselamatan jemaah.
Mustolih juga menyoroti dinamika lain, seperti pengembangan kawasan baru di Mina. Ia mencontohkan adanya konsep “Mina Jadid” yang memunculkan perdebatan di kalangan ulama terkait keabsahan mabit di lokasi tersebut.
“Dalam fikih, Mina ya Mina. Ketika ada perluasan seperti Mina Jadid, sebagian ulama mempertanyakan keabsahannya. Ini menunjukkan bahwa persoalan haji juga berkaitan dengan aspek syariat, bukan hanya teknis,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa upaya mengurai antrean haji tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Arab Saudi sebagai tuan rumah.
Terkait wacana “war tiket haji”, Mustolih menilai gagasan tersebut memiliki kelemahan mendasar.
“War tiket itu tidak menyelesaikan masalah kuota. Justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses bagi jemaah,” tegasnya.
Ia menekankan, solusi antrean haji harus dilakukan secara komprehensif melalui diplomasi, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan sistem yang lebih adil.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Harus ada pendekatan menyeluruh dan kerja sama dengan Arab Saudi,” pungkasnya.
Comments are closed.