● Lebaran di depan mata, tapi warga Aceh masih dibayangi ancaman banjir susulan.
● Anggaran triliunan rupiah terasa percuma jika rumah warga tetap terendam saat hujan.
Browse Posts● Pemulihan yang lambat bukan sekadar masalah teknis, tapi juga memicu kegelisahan sosial.
Idulfitri tinggal menghitung hari. Namun, pemulihan banjir Sumatra masih dihantui bencana susulan.
Pada awal Ramadan, masih ada warga Pidie Jaya di Aceh yang salat tarawih di masjid yang kebanjiran. Warga Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, juga sudah tiga kali terkena banjir lanjutan.
Di Aceh Tengah, pembersihan material longsor belum selesai karena alat berat terbatas.
Cerita-cerita dari tapak ini berbeda dengan narasi yang datang dari pusat: pembentukan satuan tugas, kejar keras sebelum lebaran, hingga guyuran dana puluhan triliun.
Namun, rencana hebat itu belum jadi penyelamat bagi keseharian banyak warga terdampak bencana di Sumatra. Anggaran raksasa hanya nampak wah di dokumen saja. Sebab faktanya, masyarakat tetap cemas tiap kali langit mendung.
Kebijakan berlawanan dengan kenyataan
Secara total, banjir Sumatra menewaskan 1.204 orang, memaksa 257,6 ribu jiwa mengungsi, serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp192 triliun.
Untuk memulihkan daerah terdampak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menaksir pemerintah membutuhkan dana lebih dari Rp205 triliun. Angka ini bahkan lebih besar dari estimasi kebutuhan pascatsunami Aceh 2004 sebesar Rp51,7 triliun.
Pemerintah meresponsnya dengan menyusun rencana induk nasional berbasis risiko untuk pemulihan selama tiga tahun hingga 2028 mendatang. Pemulihan mengusung prinsip pembangunan yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dan mencakup rehabilitasi serta rekonstruksi.
Rehabilitasi bertujuan memulihkan layanan publik agar kehidupan masyarakat kembali normal. Sementara itu, rekonstruksi fokus membangun ulang sarana agar ekonomi dan sosial bangkit kembali.
Read more: Banjir Sumatra: Respons pemerintah minim kemauan politik, pemulihan diputuskan secara tergesa
Bagi saya, dokumen rencana pemulihan Banjir Sumatra disusun sangat sistematis. Mulai dari kompilasi data pascabencana dan kajian kebutuhan pascabencana, kajian regulasi, analisis spasial dan zonasi rawan bencana, hingga penyusunan matriks rencana aksi lintas sektor selama 2026 – 2028. Dokumen ini juga menjadi referensi tunggal agar tidak ada lagi tumpang tindih data dan program.
Namun, masalahnya bukan pada desain. Perkara sebenarnya adalah jarak antara desain dan realitas lapangan.
Di sejumlah wilayah terdampak, lumpur masih menumpuk di rumah warga. Banyak sawah yang masih tertutup lumpur dan belum sepenuhnya produktif. Sungai mendangkal dan membentuk alur baru. Hujan dengan intensitas ringan kembali memicu genangan.
Jika pendekatan berbasis risiko benar-benar menjadi fondasi, maka pemulihan sistem pengelolaan endapan seharusnya menjadi prioritas utama. Tanpa itu, pemulihan berisiko menjadi kosmetik saja, yakni memperbaiki yang rusak tanpa menghilangkan sumber kerentanan.
Build back better atau membangun lebih baik tidak berarti membangun lebih cepat atau lebih rapi. Ia berarti membangun sistem agar tidak lagi menghasilkan risiko bencana ataupun persoalan yang sama.
Pemulihan bukan hanya persoalan teknis
Dalam beberapa waktu terakhir, penguatan simbol identitas lokal, termasuk pengibaran bendera bulan bintang di Aceh kembali terlihat dan diberitakan.
Sebagian mungkin melihatnya sebagai ekspresi budaya. Namun, dalam konteks pemulihan yang belum sepenuhnya terasa, simbol tersebut juga dapat menjadi cara masyarakat mengekspresikan kegelisahan.
Aceh adalah wilayah dengan sejarah politik yang sensitif. Stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh keamanan formal, tetapi juga oleh rasa keadilan dan perhatian negara.
Ketika pemulihan lambat dan ketidakpastian berlanjut, ruang ekspresi simbolis seperti bendera bulan bintang ini dapat menguat. Mengabaikan dimensi ini berarti melihat bencana hanya sebagai persoalan teknis, bukan persoalan sosial – politik.
Pemulihan mental seluruh golongan masyarakat juga sama pentingnya dengan pemulihan fisik. Anak-anak membutuhkan rasa aman. Perempuan sering memikul beban domestik tambahan ketika rumah belum pulih sepenuhnya.
Read more: Rentan terabaikan, anak perlu dukungan psikologis sejak dini dalam situasi bencana
Ada juga lansia dan penyandang disabilitas menghadapi risiko akses dan kesehatan yang lebih tinggi. Jika rehabilitasi dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka, maka pemulihan justru berisiko menambah kerentanan masyarakat.
Bantuan tak boleh melupakan pemulihan
Di tengah masa transisi, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Rp72 miliar untuk pembelian sapi meugang bagi korban bencana. Meugang adalah tradisi menyembelih sapi atau kerbau setiap menjelang Ramadan ataupun hari raya.
Bantuan Prabowo ini sebenarnya memiliki makna simbolik yang kuat bagi masyarakat Aceh. Namun dari perspektif kebijakan publik, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana mekanisme distribusinya dan siapa yang benar-benar menjadi prioritas? Apakah bantuan ini berbasis data kebutuhan dan kelompok rentan, atau sekadar dibagikan secara umum tanpa diferensiasi risiko?.
Solidaritas adalah kekuatan Aceh. Namun, dalam konteks bencana, bantuan sosial musiman memiliki paradoks: Membantu secara jangka pendek, tetapi tak menggantikan solusi dari negara.
Jika sungai belum stabil dan genangan tetap berulang, maka bantuan pangan hanya menjadi jeda penghiburan sementara, bukan pemulihan. Ketahanan tidak dibangun melalui momentum musiman, melainkan melalui sistem yang diperbaiki secara menyeluruh.
Ujian sesungguhnya ada pada implementasi
Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir Sumatra mungkin terlihat panjang dalam dokumen kebijakan. Namun, dalam praktik rehabilitasi, rencana pemulihan selama 2026 – 2028 itu periode yang singkat. Terlebih jika tahun-tahun awal habis untuk penataan birokrasi dan beraneka persuratan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemulihan tidak terletak pada besarnya angka Rp205 triliun atau tebalnya dokumen rencana induk. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah rumah tidak lagi tergenang saat hujan, apakah sawah dan ladang masyarakat kembali produktif, dan apakah warga merasa aman.
Aceh telah membuktikan pada bencana Tsunami 2004: Pemulihan besar mungkin dilakukan ketika ada kejelasan arah dan komitmen dari pusat hingga daerah. Kini ujian itu datang kembali bukan pada skala bencananya, melainkan pada konsistensi tata kelola.
Selama hujan masih memicu kecemasan, maka Aceh dan provinsi terdampak lainnya belum benar-benar keluar dari situasi darurat.
Comments are closed.