Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026 menjadi sorotan publik. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, setidaknya sepanjang tahun 2025, Prabowo telah melakukan perjalanan sebanyak 34 kali ke 25 negara di berbagai benua.
Rangkaian kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka diplomasi ekonomi dan keamanan, yang di antaranya berhasil menjamin komitmen investasi asing, memperkuat kerja sama pertahanan, serta kesepakatan ketahanan pangan. Meskipun demikian, undang-undang yang tinggi ini dinilai berbanding terbalik dengan arah efisiensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang kian terbatas.
Menyanggapi hal ini, pakar kebijakan publik UGM, Subarsono, tekanan tinggi intensitas tersebut secara langsung menciptakan beban finansial baru bagi postur anggaran negara. “Frekuensi kunjungan yang tinggi ini tentu saja memiliki kekuatan finansial terhadap APBN kita di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi kunjungan ke luar negeri,” ungkapnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Subarsono, dalam laman UGM, menekankan dari kerapnya perjalanan luar negeri ini melampaui urusan biaya, melainkan berkaitan erat dengan runtuhnya esensi keteladanan seorang pemimpin di mata publik. Merujuk pada falsafah Ki Hajar Dewantara, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memberikan contoh nyata bagi masyarakat dan jajarannya.
“Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu Ing ngarso sung tulodho, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan,” katanya.
Di sisi lain, Subarsono menilai ketidakhadiran kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintah. Ia menjelaskan bahwa dalam lanskap manajemen modern, kendali pemerintahan sebenarnya masih dapat dioptimalkan melalui integrasi informasi teknologi.
Dalam manajemen modern, kata dia, ia percaya presiden masih bisa menyatukan roda pemerintahan dan pengawasan melalui berbagai sarana jaringan internet. Misalnya, zoom meeting, telepon internasional, video konferensi, dan berbagai platform media sosial.
“Tentu saja tidak seefektif jika dilakukan secara memikat, ketika presiden di dalam negeri. Namun, itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakhadirannya presiden,” ungkapnya.
Sebagai langkah taktis, Subarsono mendorong agar pemerintah menyusun skala prioritas kunjungan yang fokus pada forum-forum multilateral agar presiden dapat mencapai beberapa target diplomasi sekaligus dalam satu kali perjalanan.
Ke depan, ujar dia, idealnya ditetapkan agenda prioritas kunjungan ke luar negeri untuk acara-acara yang sangat penting dan bersifat multilateral. Sehingga, kata dia, dalam satu agenda kunjungan ke luar negeri, presiden bisa membuat agenda pertemuan dengan para kepala pemerintahan dari beberapa negara-negara yang hadir, di luar acara inti.
Subarsono juga memberikan catatan kritis terhadap respon Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya yang menyatakan bahwa kelebihan anggaran akan ditanggung secara mandiri oleh presiden. Ia menilai pernyataan tersebut bersifat reaktif dan kurang memperhitungkan dampak akuntabilitasnya di mata publik.
“Pernyataan seperti itu sebagai reaksi spontan-emosional atas seringnya kritik publik terhadap presiden. Rupanya, seskab tidak memikirkan dampak balik dari pernyataannya, misalnya bagaimana kalau publik menuntut akuntabilitas dari pernyataan tersebut,” katanya.
Ia menekankan penggunaan dana pribadi untuk menutup pengeluaran merupakan langkah yang kurang tepat dalam tata kelola negara. Akan terasa kurang tepat ketika menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinas.
Sebab, kata dia, masyarakat bisa berspekulasi bahwa negara sudah tidak mampu atau mengalami defisit fiskal. Fenomena ini berpotensi menimbulkan citra kurang baik dari negara lain terhadap Indonesia.
Sebagai rumusan dalam menyikapi kegelisahan masyarakat serta kritik yang dilayangkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, Subarsono menyarankan agar pemerintah mengeluarkan ruang dialog inklusif. Menurutnya, rekam jejak panjang Dino di dunia diplomasi merupakan aset penting demi kebaikan kebijakan luar negeri saat ini.
“Saya pikir Bapak Dino Patti Djalal memiliki segudang karier di Kemenlu. Masukan yang dia sampaikan bisa bermanfaat bagi pemerintah sekarang. Bisa diseleksi masukan mana yang bisa akomodir dan mana yang belum atau tidak bisa diakomodir,” katanya.
Terakhir, Subarsono menekankan pentingnya kebijakan global di era modern yang menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan tidak bisa lagi bertumpu pada satu arah. Masalah publik khususnya, kata dia, masalah hubungan internasional itu kompleks dan dinamis.
“Maka, tata kelola pemerintahan itu tidak cukup hanya dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” katanya.
Comments are closed.