Selasa pagi (4/8) saya mendapatkan kesempatan langka, bisa berjumpa dengan para pakar di bidangnya, terutama ilmu peternakan dan pertanian dari IPB University.
Acara yang dikemas dalam program Dosen Pulang Kampung atas kerjasama PCNU Batang dan IPB itu memberikan banyak insight baru. Pertama, bagaimana memanfaatkan lahan wakaf yang tidak ‘hanya’ sekadar dijaga, namun benar-benar menghasilkan sesuatu yang produktif. Kedua, bagaimana mengubah pola pokir masyarakat dan program-program yang selama ini diinisiasi oleh pemerintah–apapun itu. Sebut saja yang paling viral: Kopdes Merah Putih.
Sebelum acara, Mas Saiful Huda berbisik kepada saya. Acara ini nanti akan ada Prof. Muladno. “Wah sopo kui mas?” tanyaku. “Beliau ini adalah Guru Besar Peternakan IPB sekaligus penggagas Sekolah Peternakan Rakyat”, jawabnya.
Gumamku, wah menarik sepertinya. Apalagi sekarang ini banyak label atau brand yang mengatasnamakan ‘rakyat’ yang men(di)jual baik pemerintah ataupun oleh swasta. Sekolah rakyat, internet rakyat, sejuta rumah untuk rakyat, dan lainnya. Kira-kira, apakah gagasan Prof. Muladno seperti halnya brand-brand atas nama rakyat itu? Semakin penasaran saja.
Disela-sela acara, beliau sempatkan diwawancarai pewarta. Saya pun ikut nimbrung mendengarkan lontaran pertanyaan-pertanyaan dari para kuli tinta. Beliau pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan itu. Antara lain yang saya tangkap, jika kita ingin menggerakkan perubahan, maka harus melibatkan empat komponen penting, tidak hanya sesama peternaknya saja. Semua harus berbagi peran. Antara lain: peternak, akademisi, pemerintah, dan pengusaha.
“Kalau dalam konteks PCNU Batang. Ada PCNU yang punya umat, IPB yang punya ilmu, pemerintah yang memiliki fasilitas dan alokasi anggaran, serta Nestle yang punya produksi pengelola hasil susunya. IPB nanti akan ngasih ilmunya selama 7 bulan. Baik mengenai teknologi maupun konsep-konsep gotong royong produktif, berjamaah,” terangnya.
Perubahan dari Bawah
Seusai acara FGD, kami langsung meluncur ke lokasi tanah wakaf di desa Selopajang Timur, lebih tepatnya di Ponpes Al-Ikhlas. Di sela-sela acara, beliau diteter oleh para pengurus PCNU, karena oleh pengurus ada kegelisahan yang harus dijawab supaya tanah wakaf ini benar-benar bisa bermanfaat secara maksimal.
“Jadi lahan ini dulu pernah ditanami sengon, prof, karena tidak cocok, lalu sekarang diganti dengan kopi, terus bagi kita-kita ini yang nanti akan mendampingi warga harus gimana memanfaatkan lahan 5,6 hektare?” tanya Mas Munir, Ketua PCNU.
“Perubahan itu selalu dimulai dari bawah, pak. Bisa saya pastikan, tidak ada program yang berhasil selama menjadikan masyarakat sebagai obyek”, jawab Prof. Muladno.
Saat itu, beliau juga menuturkan: Coba lihat, program apa yang berhasil–yang dimaksud dalam hal ini adalah program pembangunan desa, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai obyek. Tidak ada!
Sejauh pengamatannya justru masyarakatlah yang harusnya dijadikan sebagai subyek, sebab merekalah yang nanti akan melakukan program itu di lapangan. Yang lebih paham konteks di desa masing-masing. Warga dirangsang agar bisa bermimpi tentang perubahan, mampu merencanakannya dan mewujudkan mimpinya itu secara bersama-sama. Sebab juga tidak ada perubahan terjadi berkelanjutan kecuali bersifat komunal.
Sebab itu, beliau menyarankan kepada Tim Fasilitator dari PCNU jika ingin melakukan pendampingan jangan terlalu mengintervensi lebih dalam, biarkan kreatifitas itu tumbuh dari akar, dari masyarakat itu sendiri.
Pernyataan ini sudah beliau uji selama puluhan tahun. Sejak tahun 2012, saat beliau menggagas Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). Beliau berkeliling ke kampung-kampung. Memberikan ilmu yang dimilikinya supaya masyarakat berubah pola pikirnya, dari peternak kecil tradisional menjadi mandiri dan bermartabat.
Comments are closed.